[wz fa-play-circle-o] Pilihan

Big Slider

Informasi Aktual

Featured

Landing


{single-column}BARENLITBANGDA adalah Perangkat Daerah yang terbentuk dari dua fungsi penunjang pemerintahan yaitu fungsi Perencanaan dan fungsi Penelitian dan Pengembangan. Fokus utama adalah untuk menjadi Perangkat Daerah yang profesional dalam Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah.{/single-column}
{column1} {wz fa-globe} {bold}Informasi{/bold} Mengedepankan informasi dan berita yang berimbang dan sesuai dengan realita. {/column1} {column2} {wz fa-shield} {bold}Peraturan{/bold} Peraturan terkait tentang perencanaan adalah dasar dari SOP kami. {/column2} {column3} {wz fa-adn} {bold}Penghargaan{/bold} Penghargaan yang diperoleh adalah hasil dari kinerja baik bersama. {/column3}
Lanjutkan Membaca

Invention

Trilateral Desk Pra Musrenbang Kota Banjarmasin 2017

0

Trilateral Desk Pra Musrenbang Kota Banjarmasin 2017

Pra-Musrenbang-Trilateral-Desk-Kota-Banjarmasin-2017.jpg (1600×480)

Banjarmasin - Kamis, 16 Maret 2017 - Trilateral Desk PraMusrenbang Kota Banjarmasin 2017 - Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin akan berupaya mengoptimalkan aspirasi masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang digelar bertahap mulai dari tingkat Kelurahan (bersama RT dan RW).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kota atau yang lebih dikenal dengan Musrenbang Kota merupakan sebuah kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahunnya sebelum memasuki tahun anggaran baru, dimana hasil dari Musrenbang tersebut akan dibawa ke Musrenbang Provinsi dan berlanjut ke Musrenbang Nasional yang akan digelar ditingkat pusat.

Seperti kita ketahui bahwa Musrenbang Kota diawali dengan pelaksanaan Musrenbang pada tingkat kelurahan dan selanjutnya pada tingkat kecamatan yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta para kepala desa/lurah, Badan Perencanaan dan unsur lainya dimana pada tahap ini setiap kecamatan akan melaksanakan musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan, yang akan menampung aspirasi masyarakat yang diusulkan dan diakomodasi melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kelurahan yang bersangkutan. Usulan ini disusun dan disampaikan secara berjenjang/ bertingkat mulai dari level RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Data usulan dari semua Desa/Kelurahan yang telah terkumpul, akan digodok dan dimusyawarahkan, hasil musyawarah kecamatan ini dituangkan dalam satu dokumen berupa daftar usulan kegiatan Kecamatan yang akan diusulkan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Banjarmasin

Untuk memperlancar terjalinnya komunikasi perencanaan antar OPD teknis dalam rangka pelaksanaan Musrenbang Kota serta sinergi dengan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan maka sebelum Musrenbang tersebut Barenlitbangda Kota Banjarmasin pada 16 Maret – 17 Maret 2017, mengelar Trilateral Desk, yaitu model pembahasan tiga pihak antara OPD terkait, Kecamatan beserta unsur lainnya termasuk Badan dengan fungsi Perencanaan yaitu Barenlitbangda (yang sebelumnya dikenal dengan nomenklatur Bappeda) dengan materi pembahasan usulan-usulan masyarakat yang sudah dijalankan dari kelurahan dan kecamatan tentang usulan dan prioritas (yang terkait dengan target, lokasi dan alokasi) dari tingkat kecamatan dan akan dipadukan dengan rencana kerja OPD Kota Banjarmasin.

Pembahasan ini merupakan pembahasan besaran alokasi dana, penyesuaian target dan lokasi antara usulan masyarakat yang diajukan dengan apa yang sudah ada dalam Renja OPD terkait. Hasil dari Pra-Musrenbang ini akan dijadikan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD 2018.

Dengan kegiatan yang dilaksanakan ini sinkronisasi kesepakatan bersama diharapkan berjalan lancar dan sesuai harapan guna mewujudkan visi pembangunan daerah 2016-2021 yakni "Kayuh Baimbai Menuju Banjarmasin Baiman (Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah dan Nyaman)". (WZ/Barenlitbangda)

IMG_20170316_095949_HDR.jpg (1227×920)

IMG_20170316_100000_HDR.jpg (1227×920)

IMG_20170316_095939_HDR.jpg (1227×920)

IMG_20170316_100101_HDR.jpg (1227×920)

IMG_20170316_100120_HDR.jpg (1227×920)

IMG_20170316_100034_HDR.jpg (1227×920)

IMG_20170316_100216_HDR.jpg (1227×920)
0 komentar

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

0

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ini disahkan pada 9 Juli 2009. UU 24/2009 ini secara umum memiliki 9 Bab dan 74 pasal yang pada pokoknya mengatur tentang praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan berikut ketentuan – ketentuan pidananya. Setidaknya ada tiga hal tujuan dari dibentuknya UU No 24 Tahun 2009 ini adalah untuk (a) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (c) menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.

UUD 1945 sudah mengatur berbagai hal yang menyangkut tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, yaitu dalam Pasal 35, Pasal 36 , Pasal 36A , Pasal 36B dan untuk implementasinya kedalam UU diperintahkan melalui Pasal 36 C. Namun demikian Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan hingga kini belum diatur secara lengkap dalam sebuah UU. Selama ini pengaturan tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dalam beragam peraturan perundang-undangan antara lain (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hanya mengatur tentang kejahatan (tindak pidana) yang menggunakan Bendera Sang Merah Putih; penodaan terhadap bendera negara sahabat; penodaan terhadap Bendera Sang Merah Putih dan Lambang Negara Garuda Pancasila; serta pemakaian Bendera Sang Merah Putih oleh mereka yang tidak memiliki hak menggunakannya seperti terdapat pada Pasal 52a; Pasal 142a; Pasal 154a; dan Pasal 473.; (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361), Undang- Undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 Nomor 80), Undang-Undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301); (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 No.68); (5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 No.69); (6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan; (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara; (8) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; dan (9) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.

Undang-Undang ini diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan dan mengatur tentang berbagai hal yang terkait dengan penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, termasuk di dalamnya diatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang ini.

Namun ada beberapa hal yang patut dicermati dalam UU ini terutama dalam hal tindak pidananya silahkan lihat pada uraian dibawah ini di bawah ini

Bendera

Pasal 24 a jo Pasal 66

Setiap orang dilarang: (a) merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00

Pasal 24 b atau c atau d atau 3 jo Pasal 67

Setiap orang dilarang: (b) memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial; (c) mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam; (d) mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara; dan (e) memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00

Bahasa

Tidak ada larangan dan tidak ada ancaman pidana

Lambang Negara

Pasal 57 a jo Pasal 68

Setiap orang dilarang: (a) mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara dipidana dengan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00

Pasal 57 b atau c atau d jo Pasal 69

Setiap orang dilarang: (b) menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; (c) membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan (d) menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00

Lagu Kebangsaan

Pasal 64 a jo Pasal 70

Setiap orang dilarang: (a) mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata- kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan dipidana dengan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00

Pasal 64 b atau c jo Pasal 71

Setiap orang dilarang: (b) memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil ubahan Lagu Kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial; atau (c) menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00

Dalam pandangan saya, UU ini mempunyai keanehan tersendiri, misalkan pengaturan tindak pidana dalam penggunaan bendera, ketentuan lama dalam Pasal 154 a KUHP malah tidak dicabut padahal ketentuan ini pada pokoknya mempunyai kemiripan pada Pasal 24 a UU 24/2009. Hal ini dapat menyebabkan duplikasi tindak pidana hanya menyangkut persoalan perumusan norma delik yang sama

Ketentuan pidana dalam UU 24/2009 juga mempunyai gejala over kriminalisasi tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan daya kreativitas dari masyarakat seperti mengkriminalkan tindakan mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam, mengkriminalkan tindakan menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran dan juga mengkriminalkan kreativitas seperti pada tindakan mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata- kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan

Selain itu terdapat perbedaan dalam perumusan norma ancaman pidana seperti dalam tindakan memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial atau adlam tindakan memperdengarkan, menyanyikan, ataupun

menyebarluaskan hasil ubahan Lagu Kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial; atau tindakan menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial. Tidak diperoleh keterangan kenapa terdapat perbedaan perumusan norma ancaman pidana tersebut.

Secara umum, saya berpandangan maksud dan tujuan pengaturan penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan mempunyai maksud yang baik namun tetap masih sangat kental terhadap gejala over kriminalisasi dan ketiadaan landasan filosofis dalam perbedaan perumusan norma ancaman pidana. (Redaksional/anggara.org)

Lambang Negara Indonesia (Warna sesuai dengan aturan pada Lampiran UU 24 Tahun 2009)
Lambang Negara Indonesia (Warna Hitam Putih)
Lambang Negara Indonesia (Warna Kuing Emas)
Lambang Negara Indonesia (Warna sesuai dengan yang ada pada File UU 24 Tahun 2009)
0 komentar

Profil Investasi Kota Banjarmasin

0

Profil Investasi Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin dengan keunikan sosial budayanya juga dikenal sebagai kota seribu sungai yang dianugerahi dengan alam yang penuh berkah. Letak geografis diujung selatan pulau Kalimantan menjadikannya sebagai pintu gerbang tidak hanya bagi provinsi Kalimantan Selatan bahkan juga bagi provinsi-provinsi lain di sekitarnya. Semua ini secara sinergis mendukung berkembangnya perekonomian terutama pada sektor-sektor pariwisata, jasa perdagangan, industri pengolahan, dan jasa pergudangan.

Karakteristik daerah yang positif terus dijaga ditengah arus globalisasi yang kompetitif melalui pembangunan yang berbasis kearifan lokal. Sesuai potensi dan arah pembangunan ke depan maka prioritas investasi pada keempat sektor unggulan tersebut sangatlah tepat.

Melalui aktivitas investasi pada berbagai bidang usaha di sektor-sektor prioritas tersebut maka bisnis akan meningkat dan pada gilirannya daya saing ekonomi kota Banjarmasin akan semakin kuat secara kumulatif dan simultan.

Investasi+yang+Terbaik+untuk+Office+Boy.jpg (1600×1066)

Profil Investasi Kota Banjarmasin



0 komentar

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

0

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

Akhirnya, setelah 10 (sepuluh) Tahun, Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dirasionalkan kembali.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer, perlu disesuaikan dengan pengembangan dan pertumbuhan serta lingkup tugas, fungsi, dan kinerja Jabatan Fungsional Pranata Komputer serta dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berjabatan Fungsional Pranata Komputer, maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Pemberian Tunjangan Pranata Komputer bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemberian Tunjangan Pranata Komputer dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan diberlakukannya Perpres Nomor 9 Tahun 2017 ini maka, Perpres Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2017.

Proses pembayaran sudah bisa dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2017.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer


NO
JABATAN FUNGSIONAL
JABATAN
BESARNYA TUNJANGAN
2007
2017
Selisih (%)
1. Pranata Komputer Ahli Pranata Komputer Utama  Rp1.200.000  Rp1.500.000 25%
Pranata Komputer Madya  Rp   900.000  Rp1.260.000 40%
Pranata Komputer Muda  Rp   600.000  Rp   960.000 60%
Pranata Komputer Pertama  Rp   300.000  Rp   540.000 80%
2. Pranata Komputer Terampil Pranata Komputer Penyelia  Rp   425.000  Rp   780.000 84%
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan  Rp   265.000  Rp   450.000 70%
Pranata Komputer Pelaksana  Rp   240.000  Rp   360.000 50%
Pranata Komputer Pelaksana Pemula  Rp   220.000  Rp   300.000 36%

0 komentar

Akronim Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

0

Akronim Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

BANNER_BARENLITBANG_1299_325.jpg (1299×325)

Banjarmasin - Dengan adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru saja dikukuhkan dengan Pelantikan Pejabat Struktural-nya, maka beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalami perubahan nomenklatur. Sebut saja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) yang kini berganti nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Demikian juga Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang kini ganti baju menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dikarenakan yang menggunakan nomenklatur Badan adalah OPD dengan fungsi penunjang pemerintahan.

Namun, dengan adanya perubahan nomenklatur OPD, maka otomatis singkatan dan atau akronim masing-masing OPD juga akan berubah. Sebut saja BP2TPM menjadi DPM-PTSP, dan BLH menjadi DLH. Hal ini kemudian yang menimbulkan beberapa kebingungan sebagian ASN Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin dalam memberikan akronim OPD baru dengan penggabungan fungsi Perencanaan dan fungsi Penelitian dan Pengembangan ini. Jika sebelumnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah biasa disebut dengan akronim Bappeda, maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bisa saja bersingkatan/berakronim BPPPD atau BP3D atau Bapppeda atau Bapelitbangda.

Berikutnya, diadakan semacam musyawarah dadakan dalam intern Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, beberapa singkatan dan akronim yang sebelumnya telah disebutkan tersebut diajukan, namun belum menemui kata sepakat. Contoh, pertama dengan penyebutan singkatan secara penuh yaitu BPPPD dirasa akan menimbulkan ketidakjelasan nantinya. Yang kedua singkatan BP3D, singkatan tersebut ternyata sudah familiar dengan singkatan Bantuan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Desa, yang akhir-akhir ini dengan mudah dicari di internet berkenaan dengan kasus tertentu, oleh karenanya diurungkan menggunakan singkatan tersebut. Yang ketiga terlalu dipaksakan, hehe, agar tampak seperti akronim lama, namun diprediksi akan banyak menimbulkan salah pengetikan pada akhirnya nanti.

Untuk yang keempat (Bapelitbangda) nampaknya cukup realistis digunakan dikarenakan mengambil dua akronim yang cukup familiar, yaitu Bape (dari Badan Perencanaan) seperti pada akronim Bappeda dan Litbang (dari Penelitian dan Pengembangan) serta Da (dari kata Daerah). Permasalahannya adalah diperkirakan akan terjadi kerancuan dan ambiguitas pada frasa Bape, bisa saja khalayak luas mengira Badan Pe-mbangunan atau Badan Pe-nyuluhan atau bahkan Badan Pe-meriksaan mungkin. Pertimbangan berikutnya ada pada frasa "pelit" yang memiliki arti yang sama-sama kita ketahui tidak baik dan berkonotasi negatif.

Akhirnya, setelah dicari beberapa dasar menyingkat atau membuat akronim dari kata-kata yang ada pada nomenklatur baru tersebut, diputuskan menggunakan akronim "ren" pada kata Perencanaan. Dan kemudian ditetapkan akronim dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Barenlitbangda.

Dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan, Singkatan, dan Akronim Instansi Pemerintah, maka sudah saatnya setiap OPD baru memberikan nama singkatan atau akronim dengan memerhatikan kemudahan dalam penyebutannya sehingga pada penulisan dan pengelolaan tata naskah dinas tidak menimbulkan kebingungan di tengah-tengah masyarakat. Artinya, pembentukan singkatan dan akronim tidak menimbulkan pertumpangtindihan dengan OPD lain.

“Pada Peraturan MenPAN-RB Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan, Singkatan, dan Akronim Instansi Pemerintah sudah diatur secara garis besar bahwa pembentukan singkatan dan akronim setiap OPD tidak boleh menimbulkan pertumpangtindihan dengan OPD lainnya, sehingga memudahkan dalam penulisan dan pengelolaan tata naskah dinas, selanjutnya bakal memudahkan kita dalam melakukan komunikasi yang baik dan lancar,” (WZ)
0 komentar

Tata Cara Musrenbang Kota Banjarmasin 2017

0

Tata Cara Musrenbang Kota Banjarmasin 2017

Kata musyawarah berasal dari Bahasa Arab yang menggambarkan bagaimana warga saling berdiskusi memecahkan masalah konflik dan juga problem di masyarakat. Kata musrenbang merupakan singkatan dari Musyawaran Perencanaan Pembangunan, oleh karena itu, identik dengan diksusi di masyarakat / kelurahan tentang kebutuhan pembangunan daerah.

Musrenbang adalah sebuah mekanisme perencanaan, sebuah institusi perencana yang ada di daerah dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat (bottom up planning) dengan apa yang akan diprogram pemeintah (top down planning). Idealnya pelaksanaan Musrenbang melibatkan masyarakat/stakeholder non Pemerintah mulai dari tahapan Proses, Penentuan, dan Pelaksanaan termasuk stakeholder secara bersama memikirkan bagaimana membiayai dan mengimplementasikan hasil Musrenbang. Ini bias terjadi manakala benar Pemerintah duduk secara bersama dan setara dalam memikirkan Pembangunan yang bertumpu pada kesejahteraan masyarakat kedepan.

Musrenbang adalah sebuah mekanisme yang benar-benar menjadi wadah dalam mempertemukan apa yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana Pemerintah merespon hal tersebut, namun kenyataan yang ada, masyarakat apatis terhadap mekanisme Musrenbang. Apalagi kenyataan yang ada hasil Musrenbang bukan menjadi bagian dari amanah yang akan dijalankan tahun berikutnya, akan tetapi terlihat dan terasa oleh masyarakat begitu banyak program yang terlaksana tanpa melalui musyawarah/proses komunikasi antar masyarakat dan pihak pelaksana.

MUSRENBANG+BAGAN.png (930×581)

Tata Cara Musrenbang Kelurahan


Tata Cara Musrenbang Kecamatan


Jadwal Musrenbang Kota Banjarmasin 2017


0 komentar

Diklat Jabatan Fungsional Perencana 2017 (BAPPENAS)

0

Diklat Jabatan Fungsional Perencana 2017 (BAPPENAS)

Dalam rangka Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), Bappenas selaku Instansi Pembina JFP bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional Perencana. Oleh karena itu, pada Tahun Anggaran 2017, Pusbindiklatren Bappenas akan menyelenggarakan Diklat Fungsional Perencana tersebut.

Sasaran dari Diklat Fungsional Perencana adalah Perencana yang akan menduduki jabatan lebih tinggi, atau calon pemangku JFP yang akan diangkat pertama kali atau pindah jabatan dari jabatan lain.

Sejalan dengan ini, Diklat JFP kami buka melalui Pendaftaran secara Online di http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/simdiklatonline

File unduh : Surat-Penawaran-Diklat-JFP-2017.pdf

Sumber : http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/news-299-pendaftaran-program-diklat-jfp-2017-telah-dibuka.html

0 komentar

Pelantikan Pejabat Struktural OPD Baru Kota Banjarmasin

0

Pelantikan Pejabat Struktural OPD Baru Kota Banjarmasin

Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, beserta Wakil Wali Kota, Hermansyah, melaksanakan pelantikan jabatan tinggi pratama, jabatan administrator dan  jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin pada hari Sabtu, 31 Desember 2016. Pelantikan diselenggarakan di Lobby Balaikota Banjarmasin mengingat begitu banyaknya pejabat yang dilantik serta dikukuhkan jabatannya pada hari tersebut, sehingga dibagi menjadi dua prosesi acara pelantikan pagi dan sore.

Wali Kota Ibnu Sina melantik sebanyak 26 Pejabat Eselon II.b, 47 Pejabat Eselon III.a, 102 Pejabat Eselon III.b, 524 Pejabat Eselon IV.a, 281 Pejabat Eselon IV.b dan 30 Pejabat Eselon V.a sesuai dengan kuota Pejabat pada Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Banjarmasin. Meskipun demikian, Wali Kota Masih belum menempatkan beberapa Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dari SOPD yang ada. Hal tersebut dikarenakan adanya Lelang Jabatan untuk beberapa posisi tersebut pada bulan Januari 2017.

Apalagi pelantikan pejabat hal yang biasa dalam sebuah organisasi, termasuk di lingkungan Pemko Banjarmasin. Selain penyegaran sekaligus memastikan bahwa pergantian atau mutasi pejabat adalah hal yang biasa.





0 komentar

Benarkah Pelayanan Sabtu / Minggu Tak Rugikan PNS?

0

Benarkah Pelayanan Sabtu / Minggu Tak Rugikan PNS?

Benarkah Pelayanan Sabtu / Minggu Tak Rugikan PNS?

Mari Kita simak artikel dari sumber menpan.go.id berikut ini.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengakui, saat ini pihaknya tengah mengkaji kebijakan agar pelayanan publik Sabtu dan Minggu tetap buka, terutama terkait pelayanan dasar. Pernyataan tersebut diutarakannya saat membuka acara Kebumen Expo 2016 di pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen, Selasa (27/12).
Asman mengungkapkan, kebijakan itu bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan publik, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak berhenti, walaupun saat hari libur. "Saya sedang mengkaji pelayanan publik untuk Sabtu dan Minggu tetap jalan, karena pelayanan publik memang tidak boleh berhenti," kata Asman.
Dikatakan, kebijakan seperti itu sebenarnya sudah berjalan pada sejumlah bank. Bank-bank tersebut tetap memberikan pelayanan meskipun pada hari Sabtu dan Minggu. "Nah, kami juga ingin menerapkannya pada sektor pelayanan publik, sehingga masyarakat semakin puas terhadap pelayanan ini," ujar Asman.
Dalam hal ini, meminta agar para PNS juga tidak malas saat memberikan pelayanan kepada masyarakat di hari Sabtu dan Minggu. Sebab, akan ada tunjangan kinerja bagi mereka yang rajin bekerja. Di sisi lain Asman menyampaikan bahwa teknis pelaksanaannya dilakukan secara bergiliran (sistem shift) sehingga tidak mengubah ketentuan jam kerja PNS. (dit/ HUMAS MENPAN)
=====
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) masih terus mengkaji kebijakan terkait pelayanan publik yang tetap berlangsung pada hari Sabtu/Minggu. Kebijakan yang lebih diarahkan untuk pelayanan dasar tersebut bisa diterapkan tanpa harus merugikan PNS.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman mengatakan, pelayanan itu misalnya pembuatan KTP, akte kelahiran dan sebagainya, pembuatan SIM dan perijinan usaha. “Tidak semua PNS harus masuk pada hari Sabtu dan Minggu, karena dalam prakteknya bisa dilakukan dengan sistem shift.," ujarnya di Jakarta, Kamis (29/12).
Dengan demikian, lanjut Herman, PNS itu tetap memperoleh haknya untuk libur tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Dijelaskan bahwa sesuai ketentuan, PNS bekerja 37,5 jam per minggu, ada yang masuk 5 hari ada juga yang 6 hari kerja.
Gagasan pelayanan publik tetap berjalan pada hari Sabtu dan Minggu, terutama untuk pelayanan dasar ini digulirkan Menteri PANRB Asman Abnur beberapa waktu lalu. Dijelaskan, pada hakekatnya, pelayanan publik memang tidak boleh libur, meskipun PNS maupun aparatur negara lainnya libur atau cuti.
Gagasan tersebut dilontarkan agar instansi lain juga memberikan pelayanan publik pada hari libur, khususnya Sabtu dan Minggu, sehingga masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan. Apalagi banyak warga masyarakat yang bekerja di swasta, pada hari-hari libur tetap masuk kerja, sehingga mereka hanya bisa datang ke unit penyelenggara pelayanan publik pada hari Sabtu/Minggu.
Sejauh ini, walaupun masih parsial sudah ada instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik pada hari libur sekalipun, misalnya kepolisian, rumah sakit, pemadam kebakaran dan lain-lain. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga melakukan pelayanan Sabtu/Minggu di hampir seluruh Kantor Pertanahan. Beberapa daerah juga mewajibkan Puskesmas untuk memberikan pelayanan 24 jam, dan tetap buka pada hari Sabtu/Minggu.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga melakukan terobosan dengan memberikan pelayanan pembuatan KTP/KK di kantor Kecamatan, khusus hari Jumat hingga pukul 22.00. Pelayanan ini diarahkan untuk warga masyarakat yang pulang dari kerja, dan bisa langsung datang ke lokasi pelayanan tersebut. (ns/HUMAS MENPANRB
=====

15876406_1799740160280873_3765261102414299136_n.jpg (1080×1080)
Beberapa pelayanan Kota Banjarmasin

204352_e-ktp.jpg (1100×825)

DSC_0858.jpg (1600×1000)
Pelayanan Imigrasi
0 komentar

Jabatan Fungsional Umum Berubah Menjadi Jabatan Pelaksana

0

Jabatan Fungsional Umum Berubah Menjadi Jabatan Pelaksana

Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Instansi Pemerintah, mulai Januari 2017 jabatan fungsional umum aparatur sipil negara (ASN/PNS) tidak berlaku lagi. Mulai dari pengadaan sampai pemberhentian PNS harus disetarakan dan menggunakan nomenklatur jabatan pelaksana.

Dengan penyebutan JABATAN PELAKSANA (yang sebelumnya JABATAN FUNGSIONAL UMUM atau JFU), akan memudahkan membedakan penyebutan dan pengertian dengan JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU atau JFT.

Penambahan klasifikasi URUSAN PEMERINTAHAN dan TUGAS JABATAN pada tabel NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA diharapkan mampu mempermudah penentuan dan penempatan pegawai sesuai dengan keterampilan maupun keahlian pada bidangnya masing-masing dan tentu saja sesuai dengan Unit Kerjanya.

Pertimbangannya adalah nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah belum ada keseragaman antara jabatan dan kualifikasi pendidikan dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam Permen PANRB itu disebutkan, jabatan Pelaksana aparatur sipil negara dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. Kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana, yang didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

Untuk itu, pemerintah daerah diminta segera mengukuhkan setiap PNS dalam jabatan instansi pelaksana. Meski tidak ada jangka waktu terkait pelaksanaan pengalihan jabatan tersebut, namun secepatnya harus segera dilaksanakan.

Dijelaskan, instansi pemerintah yang mengalihankan nomenklatur jabatan tersebut tidak perlu melaporkannya ke Kementerian PANRB. Pemda hanya perlu membangun peta jabatan dan disampaikan melalui sistem elektronik.

Terbitnya peraturan yang ditetapkan oleh Menteri PANRB pada tanggal 22 November 2016 ini, dilatarbelakangi kenyataan bahwa nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah belum ada keseragaman antara jabatan dan kualifikasi pendidikan. (WZ)

20161227_-_Ilustrasi.JPG (640×360)
0 komentar

Website Kecamatan dan Kelurahan Se Kota Banjarmasin

0

Website Kecamatan dan Kelurahan Se Kota Banjarmasin

0 komentar