[wz fa-play-circle-o] Pilihan

Big Slider

Informasi Aktual

Featured

Landing


{single-column}BARENLITBANGDA adalah Perangkat Daerah yang terbentuk dari dua fungsi penunjang pemerintahan yaitu fungsi Perencanaan dan fungsi Penelitian dan Pengembangan. Fokus utama adalah untuk menjadi Perangkat Daerah yang profesional dalam Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah.{/single-column}
{column1} {wz fa-globe} {bold}Informasi{/bold} Mengedepankan informasi dan berita yang berimbang dan sesuai dengan realita. {/column1} {column2} {wz fa-shield} {bold}Peraturan{/bold} Peraturan terkait tentang perencanaan adalah dasar dari SOP kami. {/column2} {column3} {wz fa-adn} {bold}Penghargaan{/bold} Penghargaan yang diperoleh adalah hasil dari kinerja baik bersama. {/column3}
Lanjutkan Membaca

Invention

Rancangan Awal RKPD Kota Banjarmasin Tahun 2019

0

Rancangan Awal RKPD Kota Banjarmasin Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah secara garis besar mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu 5 tahun (RPJMD), serta rencana pembangunan jangka pendek dengan kurun waktu 1 tahun atau disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Terkait dengan amanat Undang-Undang tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin telah menyusun RPJPD Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 dan RPJMD Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen resmi rencana daerah, mempunyai kedudukan yang strategis karena merupakan dokumen yang menjembatani antara dari perencanaan strategis jangka panjang, jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.
RKPD tersebut secara umum memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2017, prioritas pembangunan tahun 2019, kerangka ekonomi makro daerah serta rencana kerja dan pendanaan indikatif untuk tahun 2019, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang menggunakan partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2019 disusun melalui pendekatan Holistik, tematik, Integratif, Spasial, partisipatif, politis, bottom-up dan top-down. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh suatu dokumen perencanaan yang tidak hanya memenuhi syarat teknis perencanaan, namun juga memperoleh dukungan masyarakat dalam implementasinya. Untuk memperoleh dokumen perencanaan yang disusun secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, maka perlu dilakukan koordinasi antar instansi pemerintah yang saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD dan partisipasi seluruh pelaku dan pemangku kepentingan dalam pembangunan melalui penjaringan aspirasi masyarakat secara bertahap dengan melaksanakan suatu forum yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kota.

RKPD Kota Banjarmasin sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pegawasan serta merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Renja SKPD, dan sebagai dasar utama dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD, serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2019.

DOWNLOAD


0 komentar

Musrenbang 2019 Kelurahan Tahun 2018

0

Musrenbang 2019 Kelurahan Tahun 2018

Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Musrenbang kelurahan dilakukan setiap bulan Januari untuk menyusun rencana kegiatan tahunan dengan mengacu/memperhatikan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah yang telah  disusun untuk 5 tahun kedepan.

Musrenbang kelurahan adalah forum dialogis antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dari suatu isu/persoalan, kebijakan, peraturan, atau program  pembangunan yang sedang dibicarakan. Dalam musrenbang kelurahan, pemerintah kelurahan dan warga berembug dalam menyusun program tahunan di kelurahan, musrenbang kelurahan menjadi media dialog dan penyepakatan penyusunan program dan kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan, baik yang ditangani secara swadaya, melalui pos bantuan daerah, menjadi bagian Renja SKPD Kelurahan, maupun diajukan untuk ditangani oleh SKPD lain yang relevan dengan usulan yang ada.

Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan

  1. Pendaftaran peserta.
  2. Pemaparan Camat atas prioritas kegiatan pembangunan di Kecamatan yang bersangkutan
  3. Lurah mempresentasikan prioritas masalah  Kelurahan sesuai hasil Pra Musrenbang (seperti kemiskinan, pengangguran, kesehatan, dan pendidikan);
  4. Membahas Dokumen RPJM Kelurahan (Hasil evaluasi Renja SKPD Kelurahan yang sudah berjalan).
  5. Menyampaikan informasi tentang perkiraan jumlah Dana Alokasi Kelurahan yang berasal dari pemerintah Kota (Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh SKPD yang sudah berjalan di wilayah kelurahan)
  6. Menyampaikan informasi tentang isyu-isyu strategis Kota;
  7. Membahas pelaksanaan pembangunan Kelurahan tahun sebelumnya termasuk mendiskusikan tentang jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya yang telah terealisasikan;
  8. Merumuskan kriteria bersama dalam menentukan prioritas untuk menyeleksi usulan;
  9. Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Kelurahan  oleh beberapa perwakilan dari masyarakat misalnya : ketua kelompok tani, komite sekolah, Ketua RW / RT dan lain-lain.
  10. Pemisahan kegiatan berdasarkan: a). Kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Kelurahan dan  b). Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang tahunan Kecamatan.
  11. Membahas prioritas pembangunan tahun yang akan datang beserta pendanaannya sesuai dengan potensi serta permasalahan kelurahan;
  12. Penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di Kelurahan yang akan diusung ke Musrenbang Kecamatan
  13. Musyawarah penentuan tim delegasi Kelurahan dengan proses sbb:
    - Penyampaian/penyepakatan kriteria tim delegasi Kelurahan.
    - Penentuan calon dari peserta musrenbang kelurahan.
    - Pemilihan/pengambilan suara.
    - Penyampaian/penyepakatan mandat yang diberikan kepada tim delegasi
    - Penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat) delegasi dari peserta Musrenbang Kelurahan untuk menghadiri musrenbang Kecamatan. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan
  14. Berita acara Musrenbang Tahunan


Narasumber

  • Lurah,
  • Ketua dan para anggota LPM,
  • Camat dan atau aparat Kecamatan,
  • Pejabat instansi Badan Perencanaan,
  • Kepala sekolah,
  • Kepala puskesmas,
  • Pejabat instansi yang ada di Kelurahan, dan
  • LSM yang bekerja di Kelurahan yang bersangkutan


Partisipan Musrenbang Kelurahan
Seluruh komponen masyarakat yang berada di Kelurahan, seperti :

  • Ketua RT/RW;
  • Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),
  • Kelompok Perempuan,
  • Keterwakilan kelompok usia
  • Organisasi Masyarakat,
  • Pengusaha,
  • Kelompok-kelompok masyarakat marginal, dan lain-lain.
  • Keterwakilan berbagai sektor (ekonomi/ pertanian/ kesehatan/ pendidikan/ lingkungan/dsb.);
  • Pasca Musrenbang Kelurahan


Tim Delegasi bersama dengan tim penyelenggara Musrenbang melakukan :

  • Rapat kerja finalisasi dokumen Renja
  • Penyusunan Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Swadaya Kelurahan
  • Daftar Prioritas Permasalahan Pembangunan Kelurahan


Kelurahan Karang Mekar

Kelurahan Kelayan Timur

Kelurahan Mantuil

Kelurahan Pekapuran Raya

Kelurahan Pemurus Baru

Kelurahan Pemurus Dalam

Kelurahan Pemurus Luar

Kelurahan Tanjung Pagar

Kelurahan Telawang

Kelurahan Pelambuhan

Kelurahan Banua Anyar

Kelurahan Kelayan Dalam

Kelurahan Kelayan Tengah

Kelurahan Sungai Bilu

Kelurahan Basirih

Kelurahan Kebun Bunga



































Barenlitbangda Kota Banjarmasin.







































0 komentar