[wz fa-play-circle-o] Pilihan

Big Slider

Informasi Aktual

Featured

Landing


{single-column}BARENLITBANGDA adalah Perangkat Daerah yang terbentuk dari dua fungsi penunjang pemerintahan yaitu fungsi Perencanaan dan fungsi Penelitian dan Pengembangan. Fokus utama adalah untuk menjadi Perangkat Daerah yang profesional dalam Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah.{/single-column}
{column1} {wz fa-globe} {bold}Informasi{/bold} Mengedepankan informasi dan berita yang berimbang dan sesuai dengan realita. {/column1} {column2} {wz fa-shield} {bold}Peraturan{/bold} Peraturan terkait tentang perencanaan adalah dasar dari SOP kami. {/column2} {column3} {wz fa-adn} {bold}Penghargaan{/bold} Penghargaan yang diperoleh adalah hasil dari kinerja baik bersama. {/column3}
Lanjutkan Membaca

Invention

Wawancara Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

0

Wawancara Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik





Wawancara Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan Tim dari Kementerian PANRB di Hotel GrandKemang Jakarta Selatan, pada tanggal 25 Juli 2018 s.d 27 Juli 2017.

I. DASAR I :
a. Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/234/KT.03/2018 tentang Perubahan Jadwal Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
b. Nota Dinas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin kepada Wali Kota Banjarmasin Nomor 090/43-Sekr/Diskominfotik-PDLD/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018;
c. Disposisi Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin Nomor Agenda 000726 tanggal 24 Juli 2018;
d. Nota Dinas Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 050/1944-Sekre/Barenlitbangda/VII/2018 Tanggal 24 Juli 2018;
e. Surat Perintah Tugas Kepala Barenlitbangda Kota Banjarmasin Nomor 050/1945-Sekre/Barenlitbangda/VII/2018, Tanggal 24 Juli 2018.

II. KEGIATAN  :
a. Latar Belakang
Sehubungan Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/234/KT.03/2018 tentang Perubahan Jadwal Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bersama ini kami sampaikan :
1) Dalam rangka pelaksanaan Program Reformasi Birokarasi di Bidang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian PANRB melakukan evaluasi SPBE diseluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yan bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas layanan publik;
2) Tindak lanjut dari hasil evaluasi mandiri yang telah dilaksanakan akan dilakukan wawancara dengan Tim dari Kementerian PANRB yang akan dilaksanakan pada 26 Juli 018 bertempat di Hotel Grand Kemang Raya RT.14/RW.01 Bangka, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

b. Tujuan
Mengikuti Wawancara Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan Tim dari Kementerian PANRB untuk memaparkan hasil penilaian mandiri SPBE Kota Banjarmasin serta pembuktian atas bukti dukung yang telah dihimpun oleh Tim SPBE Kota Banjarmasin.

c. Hasil Wawancara
1) Memeriksa kelengkapan data dukung serta evaluasi kembali oleh Tim Kementerian PANRB sesuai dengan daftar isian penilaian SPBE oleh Evaluator Independen dari Universitas Telkom Bandung yaitu Bapak Soni Fajar Surya Gemilang beserta pendamping Ibu Rr. Rieka F. Hutami.
2) Kepala Diskominfotik Kota Banjarmasin sebagai Ketua Tim SPBE telah melaksanakan penilaian mandiri bersama Tim.
3) Hasil jawaban serta bukti dukung pertanyaan umum dinilai oleh evaluator sudah baik sesuai data dukung.
4) Tim Evaluasi internal diharuskan memiliki Dasar Hukum yang resmi, baik berupa surat edaran maupun dalam bentuk keputusan Kepala Daerah dengan pencantuman dan pengesahan nomor peraturan yang ditetapkan.
5) Seluruh Perguruan Tinggi di Kota Banjarmasin yang memiliki Jurusan ataupun berbasis Teknologi Informasi diharapkan telah menjalin kerjasama dan memiliki MoU dengan Pemerintah Kota Banjarmasin. Hingga saat ini, yang telah melakukan MoU dengan Pemerintah Kota Banjarmasin adalah Universitas Lambung Mangkurat (ULM), sedangkan Perguruan Tinggi lainnya belum melakukan MoU, namun telah melaksanakan jenis Pengabdian Masyarakat dalam Bidang Teknologi Informasi. Dalam hal tersebut telah dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kota Banjarmasin.
6) Perguruan Tinggi diharapkan mampu menjadi akselerator dengan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian telah masuk dalam Dewan Smart City (dengan anggota yang beberapa Rektor Perguruan Tinggi serta Stackholder terkait Teknologi Informasi) dengan memperhatikan tata kelola Pemerintahan.
7) Serius dalam Penyusunan Buku I Smart City.
8) Ketersedian pasokan Listrik yang aman, Kemitraan dengan perusahaan telekomunikasi (telkom salah satunya) serta merambah hingga dunia bisnis.
9) Keterbatasan Anggaran pada bidang Teknologi Informasi belum mampu mengcover belanja pegawai guna pengembangan Sumber Daya Manusia, dan untuk kemudian akan dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kota Banjarmasin dalam pengembangan serta pembinaan ASN dengan basis Teknologi Informasi.
10) Diskominfo Kota Banjarmasin dengan anggaran terbatas saat ini telah memilih dan memilah prioritas tahun ini pada penguatan jaringan.
11) Diharapakan segera melengkapi berbagai bentuk peraturan produk hukum tentang Teknologi Informasi yang mendukung SPBE, salah satunya dengan Master Plan Smart City, salah satu yang telah ditetapkan adalah Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan E-Government.
12) Kajian akademik sebagai kepastian dalam penyusunan Master Plan Smart City
13) Diskominfotik menjadi leading sector dan mitra konsultasi internal serta Tim advice Teknologi Informasi dalam Perencanaan bersama Barenlitbangda sebagai quick win dalam pelaksanaan pencapaian Smart City.
14) Anggaran minimal 1% dari total anggaran Pemerintah Daerah sebagai komitmen nyata dalam mendukung keberhasilan Smart City.
15) Pertanyaan Khusus sesuai petunjuk teknis penilaian SPBE berlanjut pada pembedaan kebijakan yang mengatur Tim Evaluasi serta Kebijakan Internal pada Tim Pengarah (Dewan Smart City).
16) Proses Bisnis terintegrasi (dengan bukti dukung konsep diagram) harusnya dinyatakan pada pedoman umum penyusunan SOP maupun Proses Bisnis (dengan Base dari Kementerian PANRB) serta SOP yang mengatur serta memuat keterintegrasian Sistem Berbasis Elektornik pada seluruh SKPD. Contoh kasus pada data BPS terkait kemiskinan (bila terintegrasi) dengan data disdukcapil mampu mengoptimalkan kebijakan pada dinas pendidikan atau dinas kesehatan dalam pelayanannya.
17) Master plan e-government adalah salah satu bagian yang masuk dalam Master Plan Smart City.
18) Sebagai salah satu kebijakan yang mendukung SPBE adalah dengan Diskominfotik menjadi bagian dari TAPD guna mengoptimalkan pengunaan Anggaran dan Belanja terkait Teknologi Informasi.
19) Tuntutan kebijakan terkait pengoperasian data center agar dapat lebih mengikat dan khusus.
20) Inovasi dalam proses terintegrasi antar sistem aplikasi pemerintahan.
21) Menetapkan kebijakan dan pendataan aplikasi khusus atau umum berbagi pakai (untuk seluruh SKPD : contoh yang telah berjalan saat ini adalah SIMPUN)
22) Kebijakan layanan SPBE pada : penggunaan Naskah Dinas secara Elektronik; Manajemen Kepegawaian melalui Simpeg Online yang telah diintegrasikan dengan penyusunan SKP (serta kemudian hingga integrasi absensi); Rencana Anggaran Teknologi Informasi yang diakomodasi dalam Dokumnen-dokumen Perencanaan; Manajemen Keuangan (integrasi Rencana-Anggaran); Manajemen Kinerja SAKIP LAKIP; Kebijakan Pengadaan (Produk internal - ULP); Kebijakan pengaturan Tim pelaksana pengelola pengaduan; Kebijakan JDIH dalam merilis hasil Peraturan oleh masing-masing SKPD yang telah membuat Kebijakan maupun Peraturan terkait; Kebijakan Layanan Whistle Blowing System; serta Kebijakan Layanan publik Instansi Pemerintah.
23) Tata Kelola SPBE pada tingkat Kelembagaan dengan pembentukan Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah (Dewan Smart City dengan Pemetaan tugas dan fungsi yang jelas) yang disertai dengan bukti dukung berupa Dokumentasi Rapat, notulensi hasil rapat dan berbagai hal terkait; Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
24) Strategi dan Perencanaan dengan Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah serta Anggaran dan Belanja TIK yang terukur serta memiliki Indikator Kinerja Utama yang jelas.

III. HASIL YANG DICAPAI  :
Berdasarkan hasil Wawancara tersebut, Tim diminta untuk melengkapi beberapa bukti dukung yang ada guna perbaikan penilaian yang telah dilaksanakan oleh Tim Evaluator dari Kementerian PANRB. Untuk selanjutnya bisa menjadi bahan penyempurnaan dan keberhasilan pelaksanaan SPBE di Kota Banjarmasin.

IV. PENUTUP  :
Demikian Laporan Perjalanan Dinas ini disampaikan, semoga dapat bermanfaat dan di tindak lanjuti Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.
0 komentar

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Banjarmasin 2018

0

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Banjarmasin 2018

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Dalam penyusunan RKPD pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran oleh BARENLITBANGDA dengan berkordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Rumusan usulan kegiatan hasil dari 3 kali reses DPRD Kota Banjarmasin di tahun 2017 dan awal tahun 2018 yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD Tahun 2019 bisa dilihat dalam tabel DI-SINI.

0 komentar

Musrenbang 2018 ~ RKPD 2019 Kota Banjarmasin

0

Musrenbang 2018 ~ RKPD 2019 Kota Banjarmasin



Banjarmasin ~ Senin, 2 April 2018 ~ Sesuai amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD. Hal ini dilaksanakan untuk menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangungan daerah provinsi, mempertajam indikator kinerja program kegiatan prioritas daerah, klarifikasi usulan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada Musrenbang RKPD di Kecamatan, dan menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah.

Serangkaian tahapan telah dilaksankan hingga Forum SKPD Kota Banjarmasin. Hasil Forum SKPD adalah Rancangan RKPD Tahun 2019. Adapun yang menjadi tema dalam RKPD Tahun ini adalah “Penguatan Infrastruktur Pembangunan”.

Keluaran yang diharapkan dari Musrenbang ini adalah kesepakatan program dan Kegiatan prioritas yang kemudian akan menjadi masukan bagi penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kota Banjarmasin Tahun 2019.
-

Dasar penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kota Banjarmasin adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, beserta perubahannya;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
-

PENGERTIAN 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
Musrenbang RKPD Kota Banjarmasin adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan Kota Banjarmasin yang melibatkan para pelaku pembangunan di Kota Banjarmasin.
Usulan Kelurahan adalah kegiatan rembuk masyarakat di tingkat Kelurahan untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan menentukan kegiatan dalam rangka menyelesaikan masalah di tingkat Kelurahan berdasarkan skala prioritas.
Musrenbang Kota adalah salah satu tahapan dari Proses Musrenbang RKPD yang dilaksanakan dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan Renja Kecamatan dan Perangkat Daerah yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kota Banjarmasin.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
e-Musrenbang adalah aplikasi perencanaan berbasis website & mobile apps untuk mendukung pelaksanaan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD, dengan alamat http://36.67.119.209:36061/simpun_2018/#!beranda
-


















































0 komentar

Forum Perangkat Daerah Tahun 2018 - Penyusunan RKPD 2019

0

Forum Perangkat Daerah Tahun 2018 - Penyusunan RKPD 2019



Selasa, 6 Maret 2018 Barenlitbangda Kota Banjarmasin melaksanakan Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan di Ruang Rapat Aula Barenlitbangda Kota Banjarmasin. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Drs. H. Hamli ursai, M.Si. beserta Kepala Badan Barenlitbangda Kota Banjarmasin Ir. Sugito, M.T., Forum Perangkat Daerah juga dihadiri oleh 32 Perangkat Daerah, Lembaga, Perguruan Tinggi, UMKM, serta Masyarakat. Acara ini berangsung sampai dengan tanggal 8 Maret 2018.

Perencanaan pembangunan memiliki tahapan proses yang harus dilalui sesuai dengan peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku. Salah satu tahapan perencanaan adalah forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan rencana kerja pemerintah daerah.

Kepala Badan Barenlitbangda Kota Banjarmasin menjelaskan bahwa Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah serta merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari program dan kegiatan perangkat daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipasif perencanaan pembangunan daerah

Pada Tahun Anggaran 2018 berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi terhadap perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin tahun 2016-2021, terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama (IKK) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin. (WZ)





















0 komentar

Rancangan Awal RKPD Kota Banjarmasin Tahun 2019

0

Rancangan Awal RKPD Kota Banjarmasin Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah secara garis besar mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu 5 tahun (RPJMD), serta rencana pembangunan jangka pendek dengan kurun waktu 1 tahun atau disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Terkait dengan amanat Undang-Undang tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin telah menyusun RPJPD Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 dan RPJMD Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen resmi rencana daerah, mempunyai kedudukan yang strategis karena merupakan dokumen yang menjembatani antara dari perencanaan strategis jangka panjang, jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.
RKPD tersebut secara umum memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2017, prioritas pembangunan tahun 2019, kerangka ekonomi makro daerah serta rencana kerja dan pendanaan indikatif untuk tahun 2019, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang menggunakan partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2019 disusun melalui pendekatan Holistik, tematik, Integratif, Spasial, partisipatif, politis, bottom-up dan top-down. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh suatu dokumen perencanaan yang tidak hanya memenuhi syarat teknis perencanaan, namun juga memperoleh dukungan masyarakat dalam implementasinya. Untuk memperoleh dokumen perencanaan yang disusun secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, maka perlu dilakukan koordinasi antar instansi pemerintah yang saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD dan partisipasi seluruh pelaku dan pemangku kepentingan dalam pembangunan melalui penjaringan aspirasi masyarakat secara bertahap dengan melaksanakan suatu forum yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kota.

RKPD Kota Banjarmasin sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pegawasan serta merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Renja SKPD, dan sebagai dasar utama dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD, serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2019.

DOWNLOAD


0 komentar

Musrenbang 2019 Kelurahan Tahun 2018

0

Musrenbang 2019 Kelurahan Tahun 2018

Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Musrenbang kelurahan dilakukan setiap bulan Januari untuk menyusun rencana kegiatan tahunan dengan mengacu/memperhatikan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah yang telah  disusun untuk 5 tahun kedepan.

Musrenbang kelurahan adalah forum dialogis antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dari suatu isu/persoalan, kebijakan, peraturan, atau program  pembangunan yang sedang dibicarakan. Dalam musrenbang kelurahan, pemerintah kelurahan dan warga berembug dalam menyusun program tahunan di kelurahan, musrenbang kelurahan menjadi media dialog dan penyepakatan penyusunan program dan kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan, baik yang ditangani secara swadaya, melalui pos bantuan daerah, menjadi bagian Renja SKPD Kelurahan, maupun diajukan untuk ditangani oleh SKPD lain yang relevan dengan usulan yang ada.

Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan

  1. Pendaftaran peserta.
  2. Pemaparan Camat atas prioritas kegiatan pembangunan di Kecamatan yang bersangkutan
  3. Lurah mempresentasikan prioritas masalah  Kelurahan sesuai hasil Pra Musrenbang (seperti kemiskinan, pengangguran, kesehatan, dan pendidikan);
  4. Membahas Dokumen RPJM Kelurahan (Hasil evaluasi Renja SKPD Kelurahan yang sudah berjalan).
  5. Menyampaikan informasi tentang perkiraan jumlah Dana Alokasi Kelurahan yang berasal dari pemerintah Kota (Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh SKPD yang sudah berjalan di wilayah kelurahan)
  6. Menyampaikan informasi tentang isyu-isyu strategis Kota;
  7. Membahas pelaksanaan pembangunan Kelurahan tahun sebelumnya termasuk mendiskusikan tentang jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya yang telah terealisasikan;
  8. Merumuskan kriteria bersama dalam menentukan prioritas untuk menyeleksi usulan;
  9. Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Kelurahan  oleh beberapa perwakilan dari masyarakat misalnya : ketua kelompok tani, komite sekolah, Ketua RW / RT dan lain-lain.
  10. Pemisahan kegiatan berdasarkan: a). Kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Kelurahan dan  b). Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang tahunan Kecamatan.
  11. Membahas prioritas pembangunan tahun yang akan datang beserta pendanaannya sesuai dengan potensi serta permasalahan kelurahan;
  12. Penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di Kelurahan yang akan diusung ke Musrenbang Kecamatan
  13. Musyawarah penentuan tim delegasi Kelurahan dengan proses sbb:
    - Penyampaian/penyepakatan kriteria tim delegasi Kelurahan.
    - Penentuan calon dari peserta musrenbang kelurahan.
    - Pemilihan/pengambilan suara.
    - Penyampaian/penyepakatan mandat yang diberikan kepada tim delegasi
    - Penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat) delegasi dari peserta Musrenbang Kelurahan untuk menghadiri musrenbang Kecamatan. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan
  14. Berita acara Musrenbang Tahunan


Narasumber

  • Lurah,
  • Ketua dan para anggota LPM,
  • Camat dan atau aparat Kecamatan,
  • Pejabat instansi Badan Perencanaan,
  • Kepala sekolah,
  • Kepala puskesmas,
  • Pejabat instansi yang ada di Kelurahan, dan
  • LSM yang bekerja di Kelurahan yang bersangkutan


Partisipan Musrenbang Kelurahan
Seluruh komponen masyarakat yang berada di Kelurahan, seperti :

  • Ketua RT/RW;
  • Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),
  • Kelompok Perempuan,
  • Keterwakilan kelompok usia
  • Organisasi Masyarakat,
  • Pengusaha,
  • Kelompok-kelompok masyarakat marginal, dan lain-lain.
  • Keterwakilan berbagai sektor (ekonomi/ pertanian/ kesehatan/ pendidikan/ lingkungan/dsb.);
  • Pasca Musrenbang Kelurahan


Tim Delegasi bersama dengan tim penyelenggara Musrenbang melakukan :

  • Rapat kerja finalisasi dokumen Renja
  • Penyusunan Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Swadaya Kelurahan
  • Daftar Prioritas Permasalahan Pembangunan Kelurahan


Kelurahan Karang Mekar

Kelurahan Kelayan Timur

Kelurahan Mantuil

Kelurahan Pekapuran Raya

Kelurahan Pemurus Baru

Kelurahan Pemurus Dalam

Kelurahan Pemurus Luar

Kelurahan Tanjung Pagar

Kelurahan Telawang

Kelurahan Pelambuhan

Kelurahan Banua Anyar

Kelurahan Kelayan Dalam

Kelurahan Kelayan Tengah

Kelurahan Sungai Bilu

Kelurahan Basirih

Kelurahan Kebun Bunga



































Barenlitbangda Kota Banjarmasin.







































0 komentar