[wz fa-play-circle-o] Pilihan

Big Slider

Informasi Aktual

Featured

Landing


{single-column}BARENLITBANGDA adalah Perangkat Daerah yang terbentuk dari dua fungsi penunjang pemerintahan yaitu fungsi Perencanaan dan fungsi Penelitian dan Pengembangan. Fokus utama adalah untuk menjadi Perangkat Daerah yang profesional dalam Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah.{/single-column}
{column1} {wz fa-globe} {bold}Informasi{/bold} Mengedepankan informasi dan berita yang berimbang dan sesuai dengan realita. {/column1} {column2} {wz fa-shield} {bold}Peraturan{/bold} Peraturan terkait tentang perencanaan adalah dasar dari SOP kami. {/column2} {column3} {wz fa-adn} {bold}Penghargaan{/bold} Penghargaan yang diperoleh adalah hasil dari kinerja baik bersama. {/column3}
Lanjutkan Membaca

Invention

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

0

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018


Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) Kota Banjarmasin Tahun 2018 berisi gambaran kinerja dan Evaluasi terhadap kinerja Barenlitbangda yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. 


Laporan Kinerja Tahun 2018 Barenlitbangda dapat didownload disini
0 komentar

Forum Perangkat Daerah RKPD 2020 Kota Banjarmasin

0

Forum Perangkat Daerah RKPD 2020 Kota Banjarmasin

Spanduk_FPD_RKPD2020

Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2020 gelar rapat.

Rapat itu dipimpin oleh Asisten Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Ir. Doyo Pudjadi didampingi oleh Kepala Barenlitbangda Kota Banjarmasin Ir. Sugito, M.T., dilaksanakan di ruang rapat Aula Barenlitbangda Kota Banjarmasin, hari Rabu tanggal 27 Februari 2019.

Asisten Bidang Perekonomian, menyampaikan bahwa Forum Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan, sebagaimana yang diamanatkan undang undang.

Seperti Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah.

"Forumnya Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha (pemangku kepentingan) untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan renja perangkat daerah, renja dilaksanakan setelah perangkat daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan renja perangkat daerah," ujar Asisten II.

Adapun yang dibahas adalah rancangan renja Perangkat Daerah Kota dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPD Kota di tingkat Kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan renja Perangkat Daerah Kota yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah Kota.

Usulan yang urgent di antaranya Penyelesaian Rumah Sakit Daerah, Pokok pikiran DPRD untuk diakomodasi dalam RKPD, dan mengutamakan pembangunan Sumber Daya Manusia.

Usai kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara kesepakatan hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.

FPD_RKPD2020_01.jpeg (2048×1536)

FPD_RKPD2020_02.jpeg (2048×1536)

FPD_RKPD2020_03.jpeg (2048×1536)
0 komentar

Format Usulan dan Renja (Referensi Kementerian) 2019

0

Format Usulan dan Renja (Referensi Kementerian) 2019

Sehubungan dengan hasil Sosialisasi Aplikasi KRISNA SELARAS Pemerintah Daerah segera menyampaikan usulan kegiatan yang bersumber dana dari APBN sesuai nomenklatur Renja pada Kementerian Pengampu usulan dan menyampaikan keselarasan program dan kegiatan Pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat.

SKPD menyampaikan usulan kegiatan yang bersumber dana dari APBN  dan menyampaikan Pogram dan Kegiatan Prioritas Daerah yang selaras dengan Program dan Kegiatan Prioritas Pusat berupa hardcopy Kepada Barenlitbang Kota Banjarmasin bertanda tangan kepala SKPD pengusul dan Cap basah, dengan batas waktu sampai dengan tanggal 1 Maret 2019.

Referensi usulan kegiatan pada renja Kementerian pengampu usulan dan format usulan dapat di link berikut.

DOWNLOAD Matriks



0 komentar

Aksi Sejuta Bakul Purun, Pengurangan Sampah Plastik Kota Banjarmasin

0

Aksi Sejuta Bakul Purun, Pengurangan Sampah Plastik Kota Banjarmasin




Assalamu’alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh..🙏🙏

Dalam rangka memperingati tiga tahun kepemimpinan Walikota Banjarmasin H. Ibnu Sina dan Wakil Walikota Banjarmasin H. Hermansyah, akan dilakukan suatu aksi yg spektakuler dalam rangka pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Banjarmasin, dengan tema :

TIGA TAHUN IBNU-HERMAN : Aksi Sejuta Bakul, Pengurangan Kantong Plastik di Pasar Tradisional, Mewujudkan Kota Banjarmasin Barasih wan Nyaman.

Untuk itu, Pemerintah Kota Banjarmasin akan membagikan bakul purun secara cuma-cuma dan bertahap sebagai pengganti kantong plastik kepada sebagian pedagang utk dapat disampaikan kepada para pembeli kedepannya, dan kepada pembeli yang pada saat itu melakukan transaksi, dengan jadwal tahap I sebagai berikut :

1. Pasar Teluk Dalam ; 14 Februari 2019 ;
Pukul 08.45 - 09.15 WITA ; oleh Walikota, Wakil Walikota beserta rombongan;

2. Pasar Pandu ; 14 Februari 2019 ; Pukul
09.30 - 10.00 WITA ; oleh Walikota, Wakil Walikota beserta rombongan;

3. Pasar Pekauman ; 14 Febr 2019 ; 09.30 -
10.00 WITA ; oleh Camat Banjarmasin Selatan bersama Lurah dan SKPD Pendamping;

4. Pasar Cemara ; 14 Februari 2019 ; Pukul
09.30 - 10.00 WITA ; oleh Camat Banjarmasin Utara bersama Lurah dan SKPD Pendamping;

5. Pasar Banjar Raya ; 15 Februari 2019 ;
Pukul 08.00 WITA sd 09.00 ; oleh Camat Banjarmasin Barat bersama Lurah dan SKPD Pendamping.

Save the World dan Keep Health dengan mengurangi penggunaan kantong plastik, gantilah dengan media pembungkus lainnya dari bahan yang bukan plastik, seperti bakul purun, goody bag dari kertas maupun kain dll.

Terima kasih, AYO KITA UBAH KEBIASAAN 🤝

Wassalamu’alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh 🙏🙏
=====


Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan telah menerapkan kebijakan larangan penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjaan ritel modern, saat ini pun turut diaplikasikan pada pasar tradisional hingga lingkungan sekolah. Aksi terbaru adalah Program satu juta bakul purun sebagai bagian kampanye pengurangan penggunaan kantong plastik.

Program satu juta bakul purun diluncurkan pada hari ini (Kamis) tanggal 14 Februari 2019 bertepatan tiga tahun kepemimpinan Wali Kota-Wakil Wali Kota, Ibnu Sina-Hermansyah.

Bakul purun merupakan tas kerajinan berbahan baku daun dari tanaman rawa purun yang merupakan kearifan lokal masyarakat sekitar rawa dan gambut di Kalimantan Selatan.

Kota Banjarmasin dalam beberapa tahun terakhir terus mengkampanyekan pengurangan penggunaan kantong plastik. Penggunaan bakul purun juga bertujuan menghidupkan UMKM dan industri kreatif di Kota Banjarmasin.

Sebelumnya (Larangan penggunaan kantong plastik tertuang dalam Peraturan Wali Kota nomor 18/2016 yang berlaku sejak 1 Juni 2016 lalu) Pemko Banjarmasin menerbitkan larangan penyediaan kantong plastik pada pusat perbelanjaan modern. Kebijakan ini juga mulai disosialisasikan penerapannya pada pasar tradisional.

"Kita meminta seluruh lapisan masyarakat, khususnya jajaran ASN dan honorer di Banjarmasin untuk berpartisipasi mendukung suksesnya program sejuta bakul purun untuk mengurangi penggunaan kantong plastik," (Wakil Wali Kota Banjarmasin, H. Hermansyah).

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Disperindag Kota Banjarmasin, Ichrom Tezar mengatakan, kegiatan launching program satu juta bakul purun ini akan dipusatkan di Pasar Teluk Dalam, Pasar Pandu, Pasar Pekauman, Pasar Cemara dan Pasar Banjar Raya, Kota Banjarmasin.



Purun merupakan jenis tumbuhan rumput yang hidup liar di dekat air atau rawa. Purun juga sering dikatakan sebagai tumbuhan yang sejenis dengan daun pandan yang hidup di sekitar rawa. Purun biasanya banyak terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan salah satunya di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Sekitarnya.

Tanaman purun merupakan tanaman liar yang mudah terbakar bila dalam keadaan kering. Tanaman purun dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk membuat kerajinan tangan. Salah satu contoh kerajinan tangan yang digunakan dari bahan tanaman purun yaitu tikar, kipas, tas dan lain-lain.

Dalam proses pengolahan purun untuk dijadikan sebagai bahan kerajinan purun harus diolah terlebih dahulu menjadi bahan baku. Cara mengolah purun menjadi bahan baku kerajinan yaitu purun terlibih dahulu dijemur sampai kering, membersihkan kedua ujung purun dengan cara dipotong, purun diberi warna dengan cara direndam ke dalam air panas yang telah diberi warna, setelah diwarnai purun kembali dijemur sampai kering agar warna tidak mudah luntur, pupur ditumbuk agar benar-benar pipih, setelah melewati proses tersebut baru purun benar-benar dapat dijadikan bahan baku. (Wiki)
0 komentar

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Banjarmasin 2020

0

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Banjarmasin 2020



Sesuai dengan amanat permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 80 ayat 1 disebutkan bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD.

Dengan adanya kegiatan forum konsultasi publik ini, diharapkan dapat membangun dan meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik melalui pelibatan seluruh stakeholder termasuk partai politik dan komunitas masyarakat berkebutuhan khusus/kelompok rentan berperan aktif untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan publik sebagai bentuk mekanisme check and balances. Sebagai upaya menuju tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengimplementasikan keterbukaan dan pelibatan publik dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2020 bertujuan untuk :
Untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan dalam proses Penyusunan rancangan awal RKPD tahun 2020;
Untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap tujuan, sasaran, program dan prioritas pembangunan daerah tahun 2020;
Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2020.
Menyepakati isu strategis, sasaran program dan prioritas pembangunan daerah tahun 2020.

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2020 mengambil tema “Pengembangan Kemandirian Perekonomian dengan Memanfaatkan Sumber Daya Lokal”. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 13 Februari 2019 bertempat di Aula Barenlitbangda Kota Banjarmasin, Gedung C Lantai III Komplek Perkantoran Pemko Banjarmasin, Jalan R.E. Martadinata No.1 Banjarmasin.



Acara ini dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah, Drs. H. Hamli Kursani, M.Si. didampingi oleh Kepala Barenlitbangda Kota Banjarmasin Ir. Sugito, M.T. dan Assiten II Setdako Banjarmasin Bidang Perekonomian, Ir. H. Doyo Pudjadi.

Kegiatan ini diikuti oleh peserta kurang lebih 100 orang. Peserta tersebut terdiri dari Para Staf Ahli Wali Kota Banjarmasin, sejumlah kepala SKPD atau perwakilan SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin, BUMD, LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Asosiasi dan Perkumpulan Profesi dan Tokoh Masyarakat.

Bahan Paparan FKP



Ketua panitia penyelenggara forum konsultasi publik Dr. Eka Rahayu Normasari, S.T., M.M. mengatakan, pelaksanaan forum konsultasi publik merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan sebelum perumusan rancangan akhir RKPD.

Tentunya, pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Adapun yang menjadi tema RKPD 2020 adalah pengembangan kemandirian dengan memanfaatkan sumber daya local, sehingga arah kebijakan pembangunan tahun 2020 menitik beratkan pada peningkatan kemandirian dalam berusaha, mengembangkan perekonomian masyarakat dengan pertumbuhan wirausaha baru (WUB) dengan tujuan mencapai kesejahteraan.” terang Ayu (sapaan akrab Dr. Eka Rahayu Normasari, S.T., M.M.).

Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

Tahapan penyusunan RKPD meliputi yakni persiapan, penyusunan rancangan awal, forum konsultasi publik, penyusunan rancangan, forum perangkat daerah, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rankhir dan penetapan yang tertuang beberapa point di dalamnya. (Red-WZ)

Bahan Paparan FKP







0 komentar

DPT Pemilu Tahun 2019? Sudahkah Anda terdata dan terdaftar?

0

DPT Pemilu Tahun 2019? Sudahkah Anda terdata dan terdaftar?



Bagaimana cara mengetahuinya? Mari kita simak penjelasan berikut. (Silakan lihat contoh gambar Screenshot nya ya 😊🙏)



Buka Situs Web https://infopemilu.kpu.go.id/
Pilih “Jenis Pemilihan”.
Kemudian Pilih “Pilpres 2019”.
Pilih Tombol “Pemiilih -> Cari Pemilih”. (https://infopemilu.kpu.go.id/pilpres2019/pemilih/cari-pemilih)
Masukkan / Input Kolom “Nama” dan “NIK” sesuai dengan yang ada pada KTP Elektronik (e-KTP)/KK Anda dan Centang “Saya bukan Robot”. Kemudian Klik/Pilih Tombol “Cari”.
Bila Data yang Anda masukkan Benar dan Terdaftar, maka akan tampil keterangan informasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anda.
=====




Buka Situs Web https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/
Masukkan / Input Kolom “Nama” dan “NIK” sesuai dengan yang ada pada KTP Elektronik (e-KTP)/KK Anda. Kemudian Klik/Pilih Tombol “Cari”.
Bila Data yang Anda masukkan Benar dan Terdaftar, maka akan tampil keterangan informasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anda.
Bila Data yang Anda masukkan Salah atau Belum Terdaftar, maka akan tampil informasi peringatan “ANDA BELUM TERDAFTAR ATAU KOMBINASI NIK DAN NAMA SALAH.”. Apabila anda belum terdaftar, segera mengunjungi Kantor KPU kabupaten/kota atau Sekretariat PPS di Kantor Kelurahan /desa sesuai alamat di e-KTP dengan membawa e-KTP atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
=====

Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin meminta masyarakat yang sudah memiliki hak pilih pada Pemilu 2019, namun belum masuk dalam daftar pemilih tetap, segera mendaftar agar masuk dalam daftar pemilih khusus.
Pendaftaran bisa dilakukan melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tempat domisili pemilih. Daftar pemilih khusus (DPK) disiapkan sebagai upaya KPU agar seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih dapat menggunakan hak-nya pada hari H pemungutan suara, 17 April 2019.
Sebelum melapor ke PPS, pemilih diminta mengecek apakah namanya sudah masuk daftar pemilih tetap (DPT) paling mutakhir yang ditetapkan KPU atau belum. Jika belum, pemilih dapat melapor ke PPS dengan membawa KTP elektronik atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Pendaftaran hanya bisa dilakukan di PPS sesuai domisili pemilih yang tertera di dalam KTP elektronik. Sehingga DPK hanya akan diisi oleh pemilih warga Kota Banjarmasin yang kebetulan belum masuk dalam DPT paling mutakhir. Pendaftaran DPK akan berakhir pada H-30 pemilu. KPU menyisir pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdata dalam DPT. Pendaftaran DPK pada tahap terakhir bisa dilakukan saat hari H pemungutan suara di TPS sesuai domisili pemilih dalam KTP elektronik. “Namun demikian kami mengimbau warga yang belum masuk dalam DPT segera mendaftar sebagai pemilih khusus.”
-
0 komentar

Musrenbang RKPD 2020 Tingkat Kelurahan di Kota Banjarmasin

0

Musrenbang RKPD 2020 Tingkat Kelurahan di Kota Banjarmasin

Musrenbang Kelurahan adalah forum dialogis antara pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan dari suatu isu/persoalan, kebijakan, peraturan, atau program pembangunan yang sedang dibicarakan. Dalam musrenbang kelurahan, pemerintah kelurahan dan warga berembug dalam menyusun program tahunan di kelurahan, musrenbang kelurahan menjadi media dialog dan penyepakatan penyusunan program dan kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan, baik yang ditangani secara swadaya, melalui pos bantuan daerah, menjadi bagian Renja Kecamatan, maupun diajukan untuk ditangani oleh SKPD teknis lain yang relevan dengan usulan yang ada.

Pengembangan Kemandirian Perekonomian dengan Memanfaatkan Sumber Daya Lokal

Fokus tahun berkenaan adalah pada Ekonomi dengan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal

Tujuan Musrenbang Kelurahan yaitu:
  1. Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan yang termasuk urusan pembangunan yang menjadi wewenang kelurahan yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Kelurahan.
  2. Prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilaksanakan oleh warga kelurahan yang dibiayai melalui dana swadaya masyarakat dan dikoordinasikan oleh lembaga kemasyarakatan di kelurahan setempat.
  3. Prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilaksanakan kelurahan sendiri yang dibiayai melalui dana bantuan dari pemerintah daerah (kota)
  4. Prioritas kegiatan pembangunan kelurahan yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kota atau APBD propinsi.
  5. Menyepakati Tim Delegasi kelurahan yang akan memaparkan persoalan yang ada di kelurahannya di forum musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya.

Semoga pembangunan (baik itu fisik (sarana dan prasarana) dan non-fisik (pendidikan, kesehatan, seni-budaya, kepribadian dsb) semakin baik untuk Kota Banjarmasin tercinta ini.
#banjarmasin
#banjarmasinbungas
#banjarmasinbisa
#banjarmasinbaiman
#banjarmasinbarasihwannyaman

https://www.instagram.com/barenlitbangda/
https://www.instagram.com/ibnusina/















0 komentar

Wawancara Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

0

Wawancara Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik





Wawancara Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan Tim dari Kementerian PANRB di Hotel GrandKemang Jakarta Selatan, pada tanggal 25 Juli 2018 s.d 27 Juli 2017.

I. DASAR I :
a. Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/234/KT.03/2018 tentang Perubahan Jadwal Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
b. Nota Dinas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin kepada Wali Kota Banjarmasin Nomor 090/43-Sekr/Diskominfotik-PDLD/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018;
c. Disposisi Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin Nomor Agenda 000726 tanggal 24 Juli 2018;
d. Nota Dinas Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 050/1944-Sekre/Barenlitbangda/VII/2018 Tanggal 24 Juli 2018;
e. Surat Perintah Tugas Kepala Barenlitbangda Kota Banjarmasin Nomor 050/1945-Sekre/Barenlitbangda/VII/2018, Tanggal 24 Juli 2018.

II. KEGIATAN  :
a. Latar Belakang
Sehubungan Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/234/KT.03/2018 tentang Perubahan Jadwal Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bersama ini kami sampaikan :
1) Dalam rangka pelaksanaan Program Reformasi Birokarasi di Bidang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian PANRB melakukan evaluasi SPBE diseluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yan bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas layanan publik;
2) Tindak lanjut dari hasil evaluasi mandiri yang telah dilaksanakan akan dilakukan wawancara dengan Tim dari Kementerian PANRB yang akan dilaksanakan pada 26 Juli 018 bertempat di Hotel Grand Kemang Raya RT.14/RW.01 Bangka, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

b. Tujuan
Mengikuti Wawancara Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan Tim dari Kementerian PANRB untuk memaparkan hasil penilaian mandiri SPBE Kota Banjarmasin serta pembuktian atas bukti dukung yang telah dihimpun oleh Tim SPBE Kota Banjarmasin.

c. Hasil Wawancara
1) Memeriksa kelengkapan data dukung serta evaluasi kembali oleh Tim Kementerian PANRB sesuai dengan daftar isian penilaian SPBE oleh Evaluator Independen dari Universitas Telkom Bandung yaitu Bapak Soni Fajar Surya Gemilang beserta pendamping Ibu Rr. Rieka F. Hutami.
2) Kepala Diskominfotik Kota Banjarmasin sebagai Ketua Tim SPBE telah melaksanakan penilaian mandiri bersama Tim.
3) Hasil jawaban serta bukti dukung pertanyaan umum dinilai oleh evaluator sudah baik sesuai data dukung.
4) Tim Evaluasi internal diharuskan memiliki Dasar Hukum yang resmi, baik berupa surat edaran maupun dalam bentuk keputusan Kepala Daerah dengan pencantuman dan pengesahan nomor peraturan yang ditetapkan.
5) Seluruh Perguruan Tinggi di Kota Banjarmasin yang memiliki Jurusan ataupun berbasis Teknologi Informasi diharapkan telah menjalin kerjasama dan memiliki MoU dengan Pemerintah Kota Banjarmasin. Hingga saat ini, yang telah melakukan MoU dengan Pemerintah Kota Banjarmasin adalah Universitas Lambung Mangkurat (ULM), sedangkan Perguruan Tinggi lainnya belum melakukan MoU, namun telah melaksanakan jenis Pengabdian Masyarakat dalam Bidang Teknologi Informasi. Dalam hal tersebut telah dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kota Banjarmasin.
6) Perguruan Tinggi diharapkan mampu menjadi akselerator dengan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian telah masuk dalam Dewan Smart City (dengan anggota yang beberapa Rektor Perguruan Tinggi serta Stackholder terkait Teknologi Informasi) dengan memperhatikan tata kelola Pemerintahan.
7) Serius dalam Penyusunan Buku I Smart City.
8) Ketersedian pasokan Listrik yang aman, Kemitraan dengan perusahaan telekomunikasi (telkom salah satunya) serta merambah hingga dunia bisnis.
9) Keterbatasan Anggaran pada bidang Teknologi Informasi belum mampu mengcover belanja pegawai guna pengembangan Sumber Daya Manusia, dan untuk kemudian akan dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Kota Banjarmasin dalam pengembangan serta pembinaan ASN dengan basis Teknologi Informasi.
10) Diskominfo Kota Banjarmasin dengan anggaran terbatas saat ini telah memilih dan memilah prioritas tahun ini pada penguatan jaringan.
11) Diharapakan segera melengkapi berbagai bentuk peraturan produk hukum tentang Teknologi Informasi yang mendukung SPBE, salah satunya dengan Master Plan Smart City, salah satu yang telah ditetapkan adalah Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan E-Government.
12) Kajian akademik sebagai kepastian dalam penyusunan Master Plan Smart City
13) Diskominfotik menjadi leading sector dan mitra konsultasi internal serta Tim advice Teknologi Informasi dalam Perencanaan bersama Barenlitbangda sebagai quick win dalam pelaksanaan pencapaian Smart City.
14) Anggaran minimal 1% dari total anggaran Pemerintah Daerah sebagai komitmen nyata dalam mendukung keberhasilan Smart City.
15) Pertanyaan Khusus sesuai petunjuk teknis penilaian SPBE berlanjut pada pembedaan kebijakan yang mengatur Tim Evaluasi serta Kebijakan Internal pada Tim Pengarah (Dewan Smart City).
16) Proses Bisnis terintegrasi (dengan bukti dukung konsep diagram) harusnya dinyatakan pada pedoman umum penyusunan SOP maupun Proses Bisnis (dengan Base dari Kementerian PANRB) serta SOP yang mengatur serta memuat keterintegrasian Sistem Berbasis Elektornik pada seluruh SKPD. Contoh kasus pada data BPS terkait kemiskinan (bila terintegrasi) dengan data disdukcapil mampu mengoptimalkan kebijakan pada dinas pendidikan atau dinas kesehatan dalam pelayanannya.
17) Master plan e-government adalah salah satu bagian yang masuk dalam Master Plan Smart City.
18) Sebagai salah satu kebijakan yang mendukung SPBE adalah dengan Diskominfotik menjadi bagian dari TAPD guna mengoptimalkan pengunaan Anggaran dan Belanja terkait Teknologi Informasi.
19) Tuntutan kebijakan terkait pengoperasian data center agar dapat lebih mengikat dan khusus.
20) Inovasi dalam proses terintegrasi antar sistem aplikasi pemerintahan.
21) Menetapkan kebijakan dan pendataan aplikasi khusus atau umum berbagi pakai (untuk seluruh SKPD : contoh yang telah berjalan saat ini adalah SIMPUN)
22) Kebijakan layanan SPBE pada : penggunaan Naskah Dinas secara Elektronik; Manajemen Kepegawaian melalui Simpeg Online yang telah diintegrasikan dengan penyusunan SKP (serta kemudian hingga integrasi absensi); Rencana Anggaran Teknologi Informasi yang diakomodasi dalam Dokumnen-dokumen Perencanaan; Manajemen Keuangan (integrasi Rencana-Anggaran); Manajemen Kinerja SAKIP LAKIP; Kebijakan Pengadaan (Produk internal - ULP); Kebijakan pengaturan Tim pelaksana pengelola pengaduan; Kebijakan JDIH dalam merilis hasil Peraturan oleh masing-masing SKPD yang telah membuat Kebijakan maupun Peraturan terkait; Kebijakan Layanan Whistle Blowing System; serta Kebijakan Layanan publik Instansi Pemerintah.
23) Tata Kelola SPBE pada tingkat Kelembagaan dengan pembentukan Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah (Dewan Smart City dengan Pemetaan tugas dan fungsi yang jelas) yang disertai dengan bukti dukung berupa Dokumentasi Rapat, notulensi hasil rapat dan berbagai hal terkait; Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
24) Strategi dan Perencanaan dengan Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah serta Anggaran dan Belanja TIK yang terukur serta memiliki Indikator Kinerja Utama yang jelas.

III. HASIL YANG DICAPAI  :
Berdasarkan hasil Wawancara tersebut, Tim diminta untuk melengkapi beberapa bukti dukung yang ada guna perbaikan penilaian yang telah dilaksanakan oleh Tim Evaluator dari Kementerian PANRB. Untuk selanjutnya bisa menjadi bahan penyempurnaan dan keberhasilan pelaksanaan SPBE di Kota Banjarmasin.

IV. PENUTUP  :
Demikian Laporan Perjalanan Dinas ini disampaikan, semoga dapat bermanfaat dan di tindak lanjuti Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.
0 komentar

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Banjarmasin 2018

0

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Banjarmasin 2018

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Dalam penyusunan RKPD pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran oleh BARENLITBANGDA dengan berkordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Rumusan usulan kegiatan hasil dari 3 kali reses DPRD Kota Banjarmasin di tahun 2017 dan awal tahun 2018 yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD Tahun 2019 bisa dilihat dalam tabel DI-SINI.

0 komentar