[wz fa-play-circle-o] Pilihan

Informasi Aktual

Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penanggulangan Ganguan Akibat Kekurangan Iodium Di Daerah

0
0
PENDAHULUAN
  • Gangguan Akibat Kurang Iodium (GAKI) merupakan salahsatu faktor penghambat pembangunan SDM
  • Salah satu cara penanggulangannya adalah melalui Fortifikasi yodium kedalam garam konsumsi

Definisi
  • Garam Konsumsi Beryodium adalah produk makanan yang komponen utamanya natrium klorida (NaCl), diproduksi melalui proses yodisasi yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan dapat diperdagangkan untuk konsumsi manusia atau ternak, pengasinan ikan atau bahan penolong  industri pangan kecuali untuk pemboran minyak, chlor alkali plan (cap) dan industri kertas pulp
  • Syarat Mutu Garam Konsumsi Beryodium harus memenuhi persyaratan SNI 01-3556-2000

SYARAT MUTU GARAM KONSUMSI BERYODIUM


No Kriteria Uji Satuan Syarat Mutu
1 Kadar air % (b/b) maks.  7
2 Kadar NaCl (dihitung dari jml klorida "Cl") % (b/b) b.k min. 94,7
3 Yodium dihitung sebagai Kalium Yodat (KIO3) mg/kg min. 30
4 Cemaran Logam
4.1. Timbal (Pb) mg/kg maks. 10
4.2. Tembaga (Cu) mg/kg maks. 10
4.3. Raksa (Hg) mg/kg maks. 0,1
5 Arsen (As) mg/kg maks. 0,1

Dampak GAKI
-----
GANGGUAN AKIBAT KURANG IODIUM

Sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh kurang unsur yodium secara terus menerus dalam waktu yang cukup lama




PERNYATAAN WHO

  • KEKURANGAN  IODIUM MERUPAKAN PENYEBAB GANGGUAN MENTAL TERBESAR YANG SEBENARNYA DAPAT DICEGAH
  • UPAYA KITA TIDAK HANYA MENGGARAP APA YANG TERLIHAT DIPERMUKAAN SAJA, TETAPI HARUS MENDASAR YAITU MENCEGAH GANGGUAN SUSUNAN SARAF, TERMASUK GANGGUAN MENTAL

Kejayaan suatu bangsa bukan ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam !

Tetapi ditentukan oleh Sumber Daya Manusia

Kekurangan asupan Iodium setiap hari mengakibatkan: GAKI

Baca Selengkapnya...



-----


SALINAN               

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 63 TAHUN 2010
TENTANG
    PEDOMAN PENANGGULANGAN GANGGUAN
    AKIBAT KEKURANGAN YODIUM DI DAERAH
     
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI DALAM NEGERI,
    Menimbang : 
    1. bahwa pemerintah daerah melaksanakan penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium sebagai bagian dari urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagai urusan pemerintahan yang bersifat wajib serta diarahkan untuk peningkatan indeks pembangunan manusia;
    2. bahwa kekurangan yodium secara terus menerus di dalam tubuh manusia akan mengakibatkan terganggunya kesehatan, sehingga perlu dilakukan penanggulangan secara cepat dan terpadu dengan mengikutsertakan masyarakat;
    3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah;
    Mengingat  : 
    1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
    2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
    3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
    4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3434);
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
    8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
    9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
    10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
    11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
    12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Konsumsi Beryodium;
    13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
     
    MEMUTUSKAN:
    Menetapkan :    PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM DI DAERAH.


BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
    1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
    3. Gangguan Akibat Kekurangan Yodium yang selanjutnya disingkat GAKY adalah sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh menderita kekurangan zat yodium secara terus menerus dalam waktu yang lama.
    4. Penanggulangan GAKY adalah upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi, distribusi dan konsumsi garam beryodium pada masyarakat.
    5. Garam beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Khlorida (NaCl) dan mengandung senyawa iodium (KIO3) melalui proses iodisasi serta memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
    6. Produsen garam adalah setiap orang, pelaku usaha atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk barang.
    7. Konsumen adalah orang atau kelompok masyarakat yang menggunakan garam beryodium untuk konsumsi manusia maupun ternak, pengasinan ikan atau bahan penolong industri pangan.
    8. Pengolahan garam beryodium adalah proses pencucian dan iodisasi, yang menghasilkan garam beryodium yang memenuhi SNI.
    9. Fortifikasi garam adalah penambahan yodium dalam garam.
    10. Petani garam adalah orang yang terlibat langsung dalam kegiatan proses pembuatan garam dari penguapan dan/atau perebusan air laut menjadi garam sebagai bahan baku.
    11. Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan  didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian  sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
BAB II
TUJUAN PENANGGULANGAN GAKY
Pasal 2
Tujuan penanggulangan GAKY di daerah:
  1. meningkatkan kemampuan dan pemahaman bagi aparat pemerintah daerah, produsen dan konsumen pentingnya penanggulangan GAKY;
  2. meningkatkan  kualitas sumber daya manusia Indonesia sesuai sasaran di dalam tujuan pembangunan millenium (millenium development goals) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
  3. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia khususnya dibidang kesehatan dan pendidikan masyarakat;
  4. memudahkan masyarakat mendapatkan garam beryodium; dan
  5. mempercepat pencapaian konsumsi garam beryodium untuk semua.
BAB III
PERENCANAAN PENANGGULANGAN GAKY
Pasal 3
  1. Dalam mencapai tujuan penanggulangan GAKY, pemerintah daerah menyusun perencanaan penanggulangan GAKY.

  1. Perencanaan penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

  1. Pemerintah daerah menyusun program dan kegiatan penanggulangan GAKY sesuai dengan RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 4
Perencanaan penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dengan tahapan tata cara penyusunan rencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 5
Perencanaan penanggulangan GAKY dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memuat antara lain:
    1. kondisi daerah;
    2. data dan informasi;
    3. hambatan;
    4. kebutuhan biaya;
    5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penanggungjawab; dan
    6. target waktu pelaksanaan.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 6
(1) Gubernur melakukan penanggulangan GAKY di provinsi.
(2) Penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
  1. menyiapkan kebijakan tentang penangulanan GAKY mulai dari aspek produksi, distribusi dan konsumsi garam beryodium;
  2. koordinasi penanggulangan GAKY dengan bupati/walikota;
  3. fasilitasi pengembangan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam penanggulangan GAKY;
  4. koordinasi pengawasan terhadap garam yang beredar di pasar termasuk pelarangan garam tidak beryodium dan garam beryodium yang tidak memenuhi SNI;
  5. koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanggulangan GAKY di kabupaten/kota; dan

  1. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan GAKY di kabupaten/kota.

    Pasal 7
  1. Dalam melaksanakan penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, gubernur membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan GAKY di provinsi.
  2. Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau lembaga terkait dalam penanggulangan GAKY.
  3. Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

    Pasal 8
(1) Bupati/walikota melaksanakan penanggulangan GAKY di kabupaten/kota.
(2) Penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. menyiapkan kebijakan tentang penangulanan GAKY mulai dari aspek produksi, distribusi dan konsumsi garam beryodium;
  2. mendorong produsen garam untuk melakukan fortifikasi garam;
  3. penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat untuk  mengkonsumsi garam beryodium;
  4. mendorong ketersediaan garam beryodium yang memenuhi persyaratan SNI melalui produksi dan/atau peredaran sampai keseluruh pelosok wilayah kabupaten/kota;
  5. mendorong produsen garam untuk melakukan pengolahan garam beryodium;
  6. pembinaan terhadap petani garam, produsen, pedagang garam, serta industri garam
  7. pengawasan terhadap petani garam, produsen, pedagang garam, serta industri garam; dan
  8. pengawasan terhadap garam yang beredar di pasar; dan
  9. pelarangan garam tidak beryodium dan garam beryodium yang tidak memenuhi SNI.

Pasal 9
  1. Dalam melaksanakan penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bupati/walikota membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan GAKY di kabupaten/kota.
  2. Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau lembaga terkait dalam penanggulangan GAKY.
  3. Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Pasal 10
Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) membantu gubernur dan bupati/walikota dalam mengkoordinasikan:
    1. perencanaan;
    2. pelaksanaan;
    3. pembinaan dan pengawasan; dan
    4. pelaporan penanggulangan GAKY.
Pasal 11
  1. Camat melaksanakan penanggulangan GAKY di kecamatan.
  2. Penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  1. penyuluhan kepada masyarakat untuk  mengkonsumsi garam beryodium;
  1. memantau ketersediaan garam beryodium yang memenuhi persyaratan SNI melalui produksi dan/atau peredaran di wilayah kerjanya;
  2. pembinaan terhadap petani garam, produsen, pedagang garam, serta industri garam;
  3. pengawasan terhadap petani garam, produsen, pedagang garam, serta industri garam; dan
  4. pengawasan terhadap garam yang beredar di pasar.
  1. Dukungan pembiayaan penanggulangan GAKY di kecamatan dimasukan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah kecamatan. 
Pasal 12
  1. Kepala desa/lurah melaksanakan penanggulangan GAKY di desa/kelurahan.
  2. Penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  1. penyuluhan kepada masyarakat untuk  mengkonsumsi garam beryodium;
  1. memantau ketersediaan garam beryodium yang memenuhi persyaratan SNI melalui produksi dan/atau peredaran di wilayah kerjanya; dan
  2. pengawasan terhadap garam yang beredar di pasar.


Pasal 13
  1. Produsen harus mendukung penanggulangan GAKY.
  2. Penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
    1. melakukan fortifikasi garam untuk konsumsi masyarakat;
    2. mendistribusikan garam beryodium kepada konsumen; dan
    3. mendorong masyarakat mengkonsumsi garam beryodium.


Pasal 14
    1. Dalam menjamin pelaksanaan penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8, pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah tentang penanggulangan GAKY.
    2. Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  1. pengaturan tentang pencegahan peredaran garam non yodium;

  1. langkah-langkah peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi garam beryodium;

  1. pemantauan produksi;
  2. pemantauan peredaran garam dan konsumsi garam beryodium;
  3. peran serta masyarakat dan produsen;
  4.     larangan dan kewajiban; dan
  5. Sanksi.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 15
  1. Dalam melakukan penyusunan perencanaan penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemerintah daerah dapat mengikutsertakan masyarakat.
  2. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana penanggulangan GAKY yang telah ditetapkan kepada bupati/walikota atau camat atau kepala desa/lurah.
  3. Laporan sebagaimana pada ayat (2) harus disertai dengan data dan informasi yang cukup.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16
  1. Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan GAKY di provinsi.
  2. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan GAKY di kabupaten/kota.
  3. Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan GAKY di desa/kelurahan.
  4. Bupati/walikota dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan kepada camat.

Pasal 17
Menteri Dalam Negeri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berkoordinasi dengan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait.
 
Pasal 18
  1. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  1. koordinasi pelaksanaan penanggulangan GAKY;
  1. pemberian pedoman;
  2. bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi; dan
  3. monitoring dan evaluasi.

  1. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) disertai dengan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 19
  1. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi.
  2. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
  3. Pengawasan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada:
  1. peraturan daerah mengenai penanggulangan GAKY;
  1. pengintegrasian perencanaan penanggulangan GAKY dalam dokumen perencanaan;
  2. ketersediaan dan peredaran garam beryodium; atau
  3. tingkat konsumsi masyarakat terhadap garam beryodium.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 20
  1. Kepala desa/lurah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penanggulangan GAKY kepada bupati/walikota melalui camat.
  2. Camat menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penanggulangan GAKY kepada bupati/walikota melalui Tim penanggulangan GAKY di kabupaten/kota.
  3. Bupati/walikota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penanggulangan GAKY kepada Gubernur.
  4. Gubernur menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penanggulangan GAKY kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
  5. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 21
Pendanaan penanggulangan GAKY di bebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah provinsi, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten/kota, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, maka Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 23
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
                                                 
                      Ditetapkan di Jakarta
                      pada tanggal 29 Desember 2010 
                       MENTERI DALAM NEGERI, 
              ttd
                     GAMAWAN FAUZI
               
                           Diundangkan di Jakarta
                           pada tanggal 29 Desember 2010 
                           MENTERI HUKUM DAN HAM
                           REPUBLIK INDONESIA, 
                           ttd
                           PATRIALIS AKBAR 
                           BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 675
 Salinan sesuai dengan aslinya
     Plt. KEPALA BIRO HUKUM


      ZUDAN ARIF FAKRULLOH
              Pembina  (IV/a)
NIP. 19690824 199903 1 001

Provinsi Kalimantan Utara Sebagai Provinsi ke 34 Indonesia

0
0
Kalimantan Utara

Kalimantan Utara adalah bagian utara dari pulau Kalimantan (Borneo) yang meliputi Sabah, Sarawak, Brunei dan Kalimantan Timur bagian Utara (= Karasikan). Dalam sejarahnya negeri-negeri di bagian utara pulau Kalimantan ini adalah wilayah pengaruh Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu. Raja pertama dari Kesultanan Bulungan yang berada di Kalimantan Timur bagian utara berasal dari Brunei. Namun pada masa Hindu wilayah utara Kalimantan Timur hingga sebagian Sabah merupakan bekas wilayah Berau.

Kalimantan Timur bagian utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Daerah Kesultanan Bulungan merupakan bekas daerah milik Kerajaan Berau yang melepaskan diri. Kerajaan Berau menurut Hikayat Banjar termasuk dalam pengaruh mandala Kesultanan Banjar sejak zaman dahulu kala, ketika Kesultanan Banjar masih bernama Kerajaan Negara Dipa/Kerajaan Negara Daha. Dalam tahun 1853, Bulungan sudah dimasukkan dalam wilayah pengaruh Belanda. Sampai tahun 1850, Bulungan/Kaltara berada di bawah Kesultanan Sulu. Pada tanggal 13 Agustus 1787, Kesultanan Banjar beserta vazal-vazalnya di Kalimantan jatuh menjadi daerah protektorat VOC Belanda, maka Kompeni Belanda membuat batas-batas wilayah di Borneo berdasarkan batas-batas klaim Kesultanan Banjar yaitu wilayah paling barat adalah Sintang dan wilayah paling timur adalah Berau (termasuk Bulungan & Tidung). Sesuai peta Hindia Belanda tahun 1878 saat itu menunjukkan posisi perbatasan jauh lebih ke utara dari perbatasan Kaltim-Sabah hari ini, karena mencakupi semua perkampungan suku Tidung yang ada di wilayah Tawau.



Pembagian Wilayah

Kalimantan Timur bagian Utara atau Kalimantan Utara dibagi menjadi 5 wilayah yang masing-masing 1 kota dan 4 kabupaten yaitu :

Kota Tarakan
Kota Tarakan merupakan pusat perekonomian dan jasa terbesar di wilayah utara Kalimantan Timur dengan jumlah penduduk terbesar 239.787 jiwa pada tahun 2011 di pulau kecil dengan luas 250,80 km² dan kepadatan hampir mencapai 1.000 jiwa per/km². Tarakan juga merupakan pusat transportasi udara maupun laut di Kalimantan Utara, Bandar Udara Juwata merupakan bandar udara berstatus internasional terbesar di wilayah Kalimantan Utara dengan rata-rata penumpang per/tahun mencapai 1 juta penumpang, dan Pelabuhan Malundung juga merupakan pelabuhan terbesar di Kalimantan Utara yang dikelola oleh PT. Pelindo IV. Kota Tarakan juga memiliki beberapa pelabuahan kecil lainnya seperti Pelabuhan Tengkayu I dan II serta Pelabuhan Ferry Juata Laut.

Kabupaten Bulungan
Kabupaten Bulungan adalah kebupaten induk bagi semua wilayah di Kalimantan Utara sebelum tahun 1997 yang memekarkan Kota Tarakan dan tahun 1999 memekarkan Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan serta tahun 2007 pemekaran terakhir yaitu Kabupaten Tana Tidung. Kabupaten kecil dengan luas 18.010,50 km² dan penduduk 135.915 jiwa pada tahun 2011 serta berpusat di Kecamatan Tanjung Selor. Bulungan juga merupakan daerah yang dicanangkan sebagai ibukota calon provinsi Kalimantan Utara, tetapi memiliki fasilitas dan penunjang yang serba kekurangan, sehingga membuat Kecamatan Pulau Bunyu yang merasa kurang diperhatikan dan ingin memisahkan diri serta bergabung dengan Kota Tarakan, yang dianggap lebih dekat dengan Pulau Bunyu.

Kabupaten Malinau
Kabupaten Malinau merupakan kabupaten terluas di Kalimantan utara dengan luas 39.799,90 km² serta berpenduduk terkecil kedua setelah Kabupaten Tana Tidung yaitu 62.423 jiwa. Malinau berpusat di Kecamatan Malinau Kota yang berpenduduk sekitas 50% dari jumlah dari jumlah penduduk total. Kabupaten Malinau berada di wilayah pedalaman yang pada umumnya merupakan pemukiman bagi Suku Tidung dan Suku Dayak. Malinau juga merupakan satu dari dua kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Kabupaten tersebut juga memiliki satu bandar udar domestik yaitu Bandar Udara Kolonel Robert Atty Bessing dan banyak bandar udara perintis perbatasan salah satunya yaitu Bandar Udara Long Apung.

Kabupaten Nunukan
Kabupaten Nunukan adalah kabupaten terbesar kedua setelah Kota Tarakan dengan penduduk 140.842 jiwa pada tahun 2010 dengan luas wilayah 14.493 km² yang berpusat di Pulau Nunukan Timur tepatnya di Kecamatan Nunukan. Kabupaten Nunukan merupakan kabupaten yang berbatasan darat maupun laut dengan negara bagian Malaysia yaitu Sabah dan Sarawak, setiap harinya di Pelabuhan Tunon Taka yang merupakan pelabuhan yang dikelola BUMN atau lebih tepatnya dikelola PT. Pelindo IV selalu dipadati penumpang yang pada umunya berdagang dan sebagian lagi Tenaga Kerja Indonesia yang berpergian ke Tawau, Sabah, Malaysia Timur. Nunukan juga memili bandar udara domestik yang akan dicalonkan sebagai bandar udara internasional yaitu Bandar Udara Nunukan sebagi bandara terbesar kedua di Kalimantan Utara.

Kabupaten Tana Tidung
Kabupaten Tana Tidung merupakan kabupaten termuda, terkecil serta berpenduduk tersedikit di Kalimantan Utara, yang berada di arus Sungai Sesayap dan berpenduduk 22.503 jiwa pada tahun 2011 dengan luas wilayah 4.828,58 km². Tana Tidung sama seperti Kabupaten Malinau yang pada umumnya berpenduduk Suku Tidung namun sangat jarang Suku Dayak tetapi yang terdapat hanyalah Suku Berushu.
-----

DPR Sahkan Provinsi Kalimantan Utara Sebagai Provinsi ke 34 Indonesia

Jakarta - Salah satu daerah otonom baru (DOB) yang disahkan adalah Provinsi Kalimantan Utara yang menjadi provinsi ke 34 di Indonesia. Provinsi baru ini diharapkan dapat mencegah pencaplokan pulau-pulau Indonesia oleh Malaysia.

Pengesahan Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi baru di Indonesia ini disepakati setelah sebelumnya Komisi II DPR bersama pemerintah (Kemendagri), menggodok Rancangan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Baru dalam pembicaraan tingkat I di DPR. Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar berharap dengan disahkannnya Provinsi Kalimantan Utara, tidak ada lagi pencaplokan pulau oleh negara tetangga, Malaysia.

"Khusus pembentukan Provinsi Kalimatan Utara, yang menjadi provinsi ke-34 di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Komisi II berharap pencaplokan pulau seperti terjadi pada tahun 2002 tidak akan terjadi lagi," terang Agun Gunanjar dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10/2012).

"Berdasarkan prinsip efektifitas, perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah yang berdampak pada rawannya pencaplokan daerah baik darat maupun laut," lanjutnya.

Pengesahan Provinsi Kalimantan Utara melalui rapat paripurna ini turut dihadiri oleh sekitar 50 orang masyarakat Kalimantan Utara yang sengaja datang untuk menyaksikan langsung pengesahan provinsi baru yang telah lama mereka perjuangkan. Mereka menyambut suka cita pengesahan ini dan berharap pengesahan ini bisa meningkatkan kesejahteraan warga di Kalimantan Utara.

"Kami datang sekitar 50 orang dari Kalimantan Utara, dari DPRD Kabupaten dan tokoh masyarakat. Tentunya kami senang dan menyambut gembira dengan pembentukan provinsi Kalimantan Utara. Kami ucapkan selamat semoga ini bisa meningkatkan kesejahteraan di lapisan masyarakat," kata anggota DPRD Kabupaten Bulungan, Kalimamtan, Agung Wadhyudinata yang hadir dalam rapat paripurna itu.

"Mudah-mudahan ini betul-betul bisa memperpendek rentang kendali pemerintah kepada masayarakat di Kalimantan utara. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat tidak saja masyarakat Kalimantan Utara, tetapi masyarakat Indonesia secara umum. Kami sudah menunggu ini sejak hampir 10 tahun lamanya," imbuhnya suka cita.

Sumber
-----

JAKARTA - Jumlah provinsi di Indonesia bertambah satu. Komisi II DPR dan Kemendagri kemarin (22/10) menetapkan Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai provinsi baru hasil pemekaran dan daerah otonom baru (DOB). Dengan penambahan tersebut, kini Indonesia memiliki 34 provinsi.

Selain Kaltara sebagai provinsi baru, empat DOB yang terbentuk adalah Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat), Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak (keduanya Papua Barat), serta Kabupaten Pesisir Barat (Lampung). Empat kabupaten baru itu dibentuk dalam RUU terpisah dengan Kaltara.

Penetapan lima daerah baru tersebut dilakukan dalam rapat kerja Panja DOB Komisi II DPR yang menghadirkan Mendagri Gamawan Fauzi bersama Komite I DPD. "Seluruh fraksi, termasuk DPD, dan pemerintah menyepakati pembentukan lima daerah otonom baru," ujar Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa saat menyampaikan kesimpulan hasil raker di gedung parlemen kemarin.

Selain lima daerah yang disahkan itu, empat calon DOB lain sejatinya diusulkan untuk ditetapkan. Mereka adalah Kabupaten Malaka (NTT), Kabupaten Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), Kabupaten Musi Rawas Utara (Sumatera Selatan), dan Kabupaten Mamuju Tengah (Sulawesi Barat). Namun, dalam pembahasan internal antara DPR, pemerintah, dan DPD, empat wilayah tersebut dinilai belum memenuhi syarat.

Agun menyatakan, masih ada catatan terhadap beberapa daerah itu yang belum terselesaikan. Menurut dia, empat daerah yang belum disahkan sebagai DOB harus menyelesaikan garis batas wilayah, kesepakatan dana hibah dengan wilayah induk, dan peralihan aset.  "Pertimbangan ini penting semata-mata agar pasca peresmian tidak timbul problem," kata politikus Partai Golkar itu.

Beberapa syarat yang dinilai belum selesai tersebut, kata Agun, merupakan hal prinsip demi keberlangsungan daerah itu. DPR dan pemerintah, lanjut dia, tidak sekadar melandaskan syarat DOB pada PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan dan Penghapusan DOB. "Namun, ada juga pendekatan geopolitis dan geostrategis. Misalnya, pertahanan, pelayanan masyarakat, dan efektivitas pemerintahan," jelasnya.

Rencananya, lima RUU DOB itu ditetapkan DPR dalam sidang paripurna pada 25 Oktober mendatang. Sesuai dengan mekanisme pengesahan UU, presiden memiliki waktu sebulan untuk memasukkan lima UU DOB tersebut dalam lembaran negara.

Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja menambahkan, meski sembilan DOB itu diajukan untuk ditetapkan, tetap diperlukan sinkronisasi. DPR perlu memastikan jika sudah tidak ada lagi sengketa perbatasan, kepastian ibu kota melalui persetujuan semua pemangku kepentingan. "Gubernur, bupati, atau wali kota daerah induk dan DPRD sudah harus teken," kata Hakam.

Hal yang tidak kalah krusial adalah bantuan dana dari daerah induk saat UU lima DOB terkait itu ditetapkan presiden. Daerah baru tersebut nanti harus mengadakan pilkada melalui bantuan dana yang disalurkan dari daerah induk. "Semuanya harus fix, harus bulat keputusannya," tuturnya.

Gamawan dalam pandangannya mewakili pemerintah memberikan apresiasi kepada Komisi II DPR atas inisiatif RUU DOB. Pelibatan DPD untuk menyepakati DOB tentu menjadi hal yang patut ditindaklanjuti dalam pembahasan RUU terkait dengan daerah nanti. "Pemerintah sejatinya masih menerapkan moratorium pemekaran. Namun, kami menerapkan prinsip selektif dalam hal ini," ujar Mendagri.

Menurut dia, pemerintah sudah sangat berpengalaman dalam hal pemekaran. Dalam sebuah kasus, ada sebuah DOB yang selama bertahun-tahun tidak mendapatkan serah terima resmi dari daerah induk. Mendagri memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang dilakukan Komisi II dengan mengatur sanksi-sanksi untuk mengantisipasi hal itu. "Kami atas nama pemerintah setuju terhadap RUU ini," jelasnya.

Secara teknis, pembentukan DOB itu tidak akan memengaruhi Pemilu 2014. Mendagri menjelaskan, dalam grand design yang disusun pemerintah, DOB yang disahkan tersebut baru efektif dan mandiri dalam waktu tiga tahun mendatang. Saat lima DOB itu sah secara UU, akan ditetapkan penjabat (pejabat sementara, Red) yang untuk sementara mengawal pemerintahan.

"Penjabat diberi waktu sembilan bulan. Setelah penjabat, dia tidak boleh mengisi pemilu dulu," ujar Gamawan. Dia menambahkan, setelah pemilu legislatif dilaksanakan, pada 2015 DOB tersebut baru bisa mengadakan pemilihan kepala daerah. Itu adalah momen tiga tahun pasca 2012, ketika DOB tersebut bisa mandiri.

Pengisian DPRD di DOB yang terkait dilakukan sesuai dengan hasil pemilu legislatif berdasar kesepakatan daerah pemilihan (wilayah, Red) yang sudah ditetapkan. "Setelah anggota DPRD terpilih, pada 2015 mereka baru dipindahkan," jelas mantan gubernur Sumatera Barat itu. (bay/c7/agm)

 Provinsi dan Kabupaten Baru
 1. Provinsi Kaltara
 2. Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat)
 3. Kabupetan Manokwari Selatan (Papua Barat)
 4. Kabupaten Pegunungan Arfak (Papua Barat)
 5. Kabupetan Pesisir Barat (Lampung)

 Kabupaten yang Pengesahannya Tertunda
 1. Malaka (Nusa Tenggara Timur)
 2. Mahakam Ulu (Kalimantan Timur)
 3. Musi Rawas Utara (Sumatera Selatan)
 4. Mamuju Tengah (Sulawesi Barat)

Sumber : Raker Komisi II DPR-Kemendagri, 22 Oktober 2012
-----

DPR Kamis (25/10) secara resmi mensahkan Kalimantan Utara sebagai provinsi baru Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan pembentukan provinsi baru ini diperlukan guna membangun ketahanan di wilayah perbatasan.

Kalimantan Utara atau Kaltara sendiri merupakan pecahan dari provinsi Kalimantan Timur dan rencananya, Bulungan akan dijadikan sebagai ibukota provinsi ke 34 tersebut.

Provinsi ini dibentuk untuk menghidupkan ekonomi masyarakat di wilayah itu, yang selama ini dianggap tertinggal.

Letaknya yang berbatasan langsung dengan Malaysia, membuat sebagian warganya tergantung kepada Malaysia.

Selama ini di daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, warga memang lebih banyak membeli produk dari Malaysia dan bahkan di beberapa daerah perbatasan, mata uang Ringgit menjadi alat pembayaran sah ketimbang Rupiah.

Inilah yang dikhawatirkan para politisi di DPR yang membuat mereka akhirnya mendukung pembentukan provinsi baru.

Menurut Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar, pembentukan pemerintahan daerah baru di Kalimantan Utara ini penting untuk meningkatkan pelayanan publik dan ketahanan wilayah perbatasan.

''Bagaimana melindungi warga perbatasan, kalau kontrol pemerintah terlalu jauh, bagaimana bisa mensejahterakan kalau mereka segala urusan tidak bisa dilayani'' kata Agun.

Menurut Agun kesejahteraan rakyat, keadilan itu bisa menjadi sebuah obsesi yang bisa diwujudkan dengan pemekaran.

''Setelah pemerintahan Kaltara dibentuk, maka akan ada pusat pemerintahan baru di perbatasan yang seluruhnya itu akan terkontrol, terkendali, baik di bidang pendidikan, kesehatan, di bidang pelayanan publik, sehingga akan ada pola kebijakan ekonomi, kebijakan pembangunan, yang mereka semua punya otoritas mandiri.''

Meski secara resmi telah dibentuk tetapi pemilihan kepala daerah Kalimantan Utara baru akan dilakukan dua tahun mendatang, dan untuk sementara selama sembilan bulan kedepan Kementerian Dalam Negeri akan menunjuk seorang pejabat gubernur.

'Kurang berhasil'

"Tingkatkan pelayanan publik yang lebih prima, bukan menciptakan daerah-daerah baru yang justru menambah beban dan masalah baru" Siti Zuhro

Sebagaimana yang disampaikan DPR, pembentukan Kalimantan Utara ini murni untuk menghidupkan ekonomi warga perbatasan.

Tetapi Siti Zuhro seorang peneliti masalah Otonomi Daerah LIPI mengatakan pembentukan Kalimantan Utara ini tidak langsung menjawab permasalahan di perbatasan.

''Karena pemekaran masalah perbatasan langsung bisa diatasi, tidak seperti itu,'' ujar Siti Zuhro.

''Tidak semudah itu, karena sebetulnya ada kekecewaan, ketidakpuasan daerah itu sendiri dengan kualitas pelayanan publik dan atau kesejahteraan masyarakat yang tidak kunjung tiba.''

''Jadi isunya adalah, tingkatkan pelayanan publik yang lebih prima, bukan menciptakan daerah-daerah baru yang justru menambah beban dan masalah baru.''

''Bagi masyarakat perbatasan, dimekarkan atau tidak dimekarkan tidak ada efeknya, tidak berpengaruh kepada mereka,'' kata Siti Zuhro.

Selain itu Siti Zuhro juga mempertanyakan konsistensi pemerintah dan DPR yang sebelumnya mengeluarkan moratorium pemekaran wilayah, padahal moratorium itu diberlakukan karena pemekaran wilayah dianggap kurang berhasil.

Dalam catatan Siti Zuhro, 83% dari 205 daerah pemekaran, hanya membebani anggaran negara yang pada akhirnya meningkatkan jumlah daerah yang tertinggal.

Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi ke 34 atau provinsi baru ketujuh yang dibentuk pada masa setelah reformasi dan kebijakan otonomi digulirkan di Indonesia.

Sumber
-----

Sejarah Kota Banjarmasin

0
0
Pintu gerbang dengan tulisan 1606 (tahun ketika VOC pertama kali datang di Banjarmasin) dibangun untuk menyambut kedatangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dirk Fock pada tahun 1924
Pintu gerbang dengan tulisan 1606 (tahun ketika VOC pertama kali datang di Banjarmasin) dibangun untuk menyambut kedatangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dirk Fock pada tahun 1924

Sekilas Peran Banjarmasin dimasa Lalu


Kehidupan di Kota Banjarmasin memang tidak terpisahkan dari Sungai Barito dan beserta anak-anak sungainya. Sejah dahulu Banjarmasin memegang peranan strategis  dalam lalu lintas perdagangan antar pulau, karena terletak di pertemuan antara sungai Barito dan  Sungai Martapura yang Luas dan dalam. Terletak 22 km dari laut Jawa, sungai – sungai tersebut tentunya dapat dilayari kapal  besar sehingga kapal-kapal Samudera dapat merapat hingga Kota Banjarmasin.

Pada zaman Belanda, Banjarmasin menjadi pelabuhan masuk dan keluar bagi seluruh daerah aliran Sungai Barito dan merupakan pelabuhan transito untuk kapal – kapal yang datang dari Singapura dan Jawa, ke pantai timur Kalimantan. Barang-barang hasil hutan seperti rotan, damar, kapur barus, karet, telur itik, buah-buahan, barang anyaman rotan, serta batu-batuan permata dan berlian. Barang yang masuk dari Jawa dan Singapura terdiri dari beras, ikan asin, barang-barang pecah belah, minyak tanah, garam, besi dan lain-lain.

Sedangkan industri yang berkembang milik warga Eropa yang terdiri diBanjarmasin pada waktu itu terdiri dari Pabrik Es, galangan kapal kecil milik Borneo Industri Mij dan Perdagangan yang dikelola oleh Borneo Soernatra Handel Mij, Heiinnenman & Co, dan Kantor Cabang dari Javasche Bank en Factorij.

Pada masa itu, Banjarmasin mempunyai pelayaran yang teratur dan langsung dengan sampit, Kotabaru, Samarinda, Martapura, Marabahan, Negara, Amuntai, Buntok, Muara Teweh dan Kuala Kapuas serta di luar Kalimantan dengan Surabaya dan Singapura.
Kawasan Banjarmasin awalnya sebuah perkampungan bernama "Banjarmasih" (terletak di Bagian utara Banjarmasin). Tahun 1606 pertama kali VOC-Belanda mengunjungi Banjarmasin, saat itu masih terletak di muara sungai Kuin.
Kota-kota yang terkenal di pulau Kalimantan pada awal abad ke-18 adalah Borneo (Brunei City), Ноrmata, Marudo, Bendamarfin (Banjarmasin), dan Lava (Lawai). Tahun 1747, VOC-Belanda memperoleh Pulau Tatas (Banjarmasin bagian Barat) yang menjadi pusat Banjarmasin semenjak saat itu hingga ditinggalkan Belanda tahun 1809.
Tahun 1812 Inggris menduduki Banjarmasin dan menyerahkannya kemali kepada Belanda tahun 1817. Daerah Banjar Lama (Kuin) dan Banjarmasin bagian Timur masih tetap menjadi daerah pemerintahan pribumi di bawah Sultan Banjar yang berkedudukan di keraton Martapura (istana kenegaraan) hingga diserahkan pada tanggal 14 Mei 1826.
Tahun 1849, Banjarmasin (Pulau Tatas) menjadi ibukota Divisi Selatan dan Timur Borneo. Saat itu rumah Residen terletak di Kampung Amerong berhadap-hadapan dengan Istana pribadi Sultan di Kampung Sungai Mesa yang dipisahkan oleh sungai Martapura.
Pulau Tatas yang menjadi daerah hunian orang Belanda dinamakan kotta-blanda. Ditetapkan dalam Staatblaad tahun 1898 no. 178, kota ini merupakan Onderafdeeling Banjarmasin en Ommelanden (1898-1902), yang merupakan bagian dari Afdeeling Bandjermasin en Ommelanden (Banjarmasin dan daerah sekitarnya).
Tahun 1918, Banjarmasin, ibukota Residentie Zuider en Ooster Afdeeling van Borneo mendapat Gemeente-Raad.
Pada 1 Juli 1919, Deean gemeente mulai berlaku beranggotakan 7 orang Eropa, 4 Bumiputra dan 2 Timur Asing.
Pada tahun 1936 ditetapkan Ordonantie pembentukan Gouvernementen Sumatra, Borneo en de Groote-Oost (Stbld. 1936/68). Borneo Barat dan Borneo Selatan-Timur menjadi daerah Karesidenan dan sebagai Gouvernementen Sumatra, Borneo en de Groote-Oost yang pusat pemerintahannya adalah Banjarmasin.
Tahun 1938, otonomi kota Banjarmasin ditingkatkan dengan Stads Gemeente Banjarmasin karena Banjarmasin sebagai ibukota Gouvernemen Borneo.
Tanggal 16 Februari 1942, Jepang menduduki Banjarmasin, kemudian dibentuk pemerintahan pendudukan bagi Borneo & kawasan Timur di bawah Angkatan Laut Jepang.
Tanggal 17 September 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu (tentara Australia) yang memasuki Banjarmasin.
Tanggal 1 Juli 1946 H. J. van Mook menerima daerah Borneo en de Groote-Oost dari tentara pendudukan Sekutu dan menyusun rencana pemerintahan federal melalui Konferensi Malino (16-22 Juli 1966) dan Konferensi Denpasar (7-24 Desember 1946) yang memutuskan pembentukan 4 negara bagian yaitu Jawa, Sumatera, Borneo (Netherlands Borneo) dan Timur Besar (Negara Indonesia Timur), namun pembentukan negara Borneo terhalang karena ditentang rakyat Banjarmasin.
Tahun 1946 Banjarmasin sebagai ibukota Daerah Banjar satuan kenegaraan sebagai daerah bagian dari Republik Indonesia Serikat. Kotapradja Banjarmasin termasuk ke dalam Daerah Banjar, meskipun demikian Daerah Banjar tidak boleh mencampuri hak-hak dan kewajiban rumah-tangga Kotapradja Banjarmasin dalam daerahnya sendiri.

Penguasa Kota Banjarmasin

  • Patih Masih, kepala kampung Banjarmasih (Kuin Utara)
  • Sultan Suriansyah, berkedudukan di Kuin
  • Sultan Rahmatullah, berkedudukan di Kuin
  • Sultan Mustainbillah, berkedudukan di Kuin
  • Sultan Agung, berkedudukan di Sungai Pangeran
  • Pangeran Abdullah bin Sultan Muhammadillah, Putra Mahkota
  • Pangeran Dupa, Putra Mahkota[96]
  • Jan van Suchtelen (1747-1752), residen Belanda di Tatas
  • Bernard te Lintelo (1752-1757), residen Belanda di Tatas
  • R. Ringholm (1757-1764), residen Belanda di Tatas
  • L.W. de Lile (1760-1764), residen Belanda di Tatas
  • Willem Adriaan Palm (1764-1777), residen Belanda di Tatas
  • Piter Waalbek (1777-1784), residen Belanda di Tatas
  • Barend van der Worm (1784-1787), residen Belanda di Tatas
  • Alexander Hare (1812), Resident-Comissioner Inggris di Tatas
  • I.N. Nieuwen Huyzen (1860), residen Belanda di Tatas
  • C.A. Kroesen (1898), residen Belanda di Tatas
  • C.J. Van Kempen (1924), residen Belanda di Tatas. Mulai tahun 1919 Banjarmasin memiliki Burgemester (Walikota)
  • J. De Haan (1924-1929), residen Belanda di Tatas
  • R. Koppenel (1929-1931), residen Belanda di Tatas
  • W.G. Morggeustrom (1933-1937), residen Belanda di Tatas

Asal Nama

Asal mula nama Kota Banjarmasin berasal dari sejarah panjang Kota Banjarmasin. Pada saat itu dikenal nama Istilah Banjarmasih. Sebutan ini diambil dari nama salah seoarang Patih yang sangat berjasa dalam pendirian Kerajaan Banjar, yaitu Patih Masih, yang berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti orang Melayu atau Kampung Orang Melayu. Desa Oloh Masih inilah yang kemudian menjadi Kampung Banjarmasih.

Patih Masih bersama dengan beberapa Patih lainnya sepakat mengangkat Pangeran Samudera mejadi Raja. Pangeran Semudera ini adalah seorang Putera Kerajaan Daha  yang terbuang dan mengasingkan diri di desa Oloh Masih. Sejak itu terbentuklah kerajaan Banjar. Pangeran Samudera kemudian menaklukkan Muara Bahan dan kerajaan kecil lainnya serta jalur-jalur sungai sebagai pusat perdagangan pada waktu itu.

Kemajuan kerajaan Banjar ini tentu saja mengusik kekuasaan Pangeran Tumenggung, raja Daha yang juga Paman dari Pangeran Samudera. Sehingga terjadi penyerbuan oleh Daha. Peperangan yang berlarut-larut  menyebabkan Pangeran Samudera terdesak, dan meminta Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di Nusantara. Demak bersedia membantu kerajaan Banjar, dengan syarat raja dan rakyatnya masuk Islam. Pengeran Samudera setuju dan tentara Demak datang bersama Khatib Dayan yang kemudian mengislamkan rakyat Banjar. Sejak itu Pangeran Samudera berganti nama menjadi Sultan Suriansyah.

Dengan bantuan Demak, Banjar menyerbu Daha dan mengalahkannya. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 24 Desember 1526, sehingga tanggal tersebut dijadikan sebagai :
  • Hari kemenangan Pangeran Samudera, dan cikal bakal Kerajaan Islam Banjar
  • Penyerahan kerajaan Daha kepada kerajaan Banjar.
  • Hari Jadi Kota Bandjarmasih sebagai ibukota kerajaan baru yang menguasai sungai dan daratan Kalimantan Selatan.
Sampai dengan tahun 1664 surat-surat dari Belanda ke Indonesia untuk kerajaan Banjarmasin masih menyebut Kerajaan Banjarmasin dalam ucapan Belanda “Bandzermash”. Setelah tahun 1664 sebutan itu berubah menjadi Bandjarmassin, dan pertengahan abad 19, sejak jaman jepang kembali disebut  Bandjarmasin atau dalam ejaan baru bahas Indonesia menjadi Banjarmasin.

Nama lain kota Banjarmasin adalah kota Tatas diambil dari nama pulau Tatas yaitu delta yang membentuk wilayah kecamatan Banjarmasin Barat dan sebagian Banjarmasin Tengah yang dahulu sebagai pusat pemerintahan Residen Belanda

Perjalanan Sejarah

  • 1526 : "Banjarmasih", yang artinya perkampungan "Oloh Masih" (orang Melayu), dipimpin kepala kampung berasal dari Sumatera yang bergelar Patih Masih.
  • 1526-1550 : Masa pemerintahan Pangeran Samudera (Raja I) di Banjarmasin. Setelah mendapat dukungan Kesultanan Demak untuk lepas dari Kerajaan Negara Daha.
  • 24 September 1526/6 Zulhijjah 932 H : Pangeran Samudera memeluk Islam dan bergelar Sultan Suriansyah. Tanggal ini dijadikan Hari Jadi Kota Banjarmasin, sekarang 480 tahun.
  • 1550-1570 : Masa pemerintahan Sultan Rahmatullah (Raja II) di Banjarmasin
  • 1570-1620 : Masa pemerintahan Sultan Hidayatullah (Raja III) di Banjarmasin
  • 1520-1620 : Masa pemerintahan Sultan Musta'inbillah (Raja IV) di Banjarmasin hingga 1612.
  • 1596 : Belanda merampas 2 jung lada dari Banjarmasin yang berdagang di Kesultanan Banten.
  • 7 Juli 1607 : Ekspedisi Belanda dipimpin Koopman Gillis Michaelszoon tiba di Banjarmasin.
  • 1612 : Belanda menembak hancur Banjar Lama (kampung Keraton) di Kuin, sehingga ibukota kerajaan dipindahkan dari Banjarmasin ke Martapura.
  • 1734-1759 : Masa pemerintahan Sultan Tamjidillah I di Martapura.
  • 10 Sya'ban 1159 H : Renovasi dan pembuatan Lawang Agung Masjid Sultan Suriansyah oleh Kiai Demang Astungkara di masa pemerintahan Sultan Tamjidillah I.
  • 27 Rajab 1296 H : Pembuatan mimbar Masjid Sultan Suriansyah oleh Haji Muhammad Ali an-Najri.
  • 15 Muharram 1251 H/1825 : Undang Undang Sultan Adam/UUSA 1825.
  • 1857-1859 : Pemerintahan Sultan Tamjidillah yang ditetapkan Belanda menjadi raja Banjar menggantikan Sultan Adam.
  • 1859 : Sultan Tamjidillah diasingkan ke Bogor, Pangeran Mangkubumi Hidayat diasingkan ke Cianjur.
  • 1860 : Wilayah Kerajaan Banjar dijadikan Afdeeling Bandjermasin dan Afdeeling Oloe Soengai.
  • 1900 : Soeara Borneo, didirikan di Banjarmasin, menggunakan bahasa Melayu.
  • 1901 : Pewarta Borneo, terbit menggunakan bahasa Melayu. Berdirinya perkumpulan sosial Seri Budiman.
  • 1904 : Budi Sempurna, perkumpulan sosial yang didirikan Kiai Mohammad Zamzam.
  • 1906 : Sinar Borneo, terbit menggunakan bahasa Melayu. Berdirinya perkumpulan Indra Buana.
  • 1907 : Pengharapan terbit menggunakan bahasa Melayu.
  • 1916 : Al Madrasatul Arabiah dan Al Waliah berdiri di Seberang Mesjid, Banjarmasin Tengah.
  • 1918 : Banjarmasin, ibukota Residentie Zuider en Ooster Afdeeling van Borneo mendapat Gemeente-Raad.
  • 1 Juli 1919 : Deean gemeente mulai berlaku beranggotakan 7 orang Eropa, 4 Bumiputra dan 2 Timur Asing.
  • 1923 : Nasional Borneo Kongres I. Dunia Isteri, organisasi wanita Sarekat Islam dipimpin Ny. Masiah.
  • 1924 : Nasional Borneo Kongres II
  • 1926 : Surat kabar Bintang Borneo(bahasa Melayu-China) dan Borneo Post (bahasa Belanda) dengan W. Schmid sebagai redakturnya.
  • 1927 : Soeara Borneo, didirikan oleh Hausman Baboe, bercorak nasional serta memuat berita-berita nasional.
  • 1929 : Persatuan Putera Borneo, merupakan cabang dari Persatuan Pemuda Borneo Surabaya di Banjarmasin yang dipengaruhi nasionalisme PNI Soekarno.
  • 1930 : Bendahara Borneo, nama suatu usaha Studi Fonds di Banjarmasin yang anggotanya dari kaum pegawai.
  • 4 April 1935 : Gereja Dayak Evangelis berdiri di Banjarmasin.
  • 1938 : Otonomi kota Banjarmasin ditingkatkan dengan Stads Gemeente Banjarmasin.
  • 1942 : R. Mulder, walikota Banjarmasin dalam pemerintahan kolonial Hindia Belanda.
  • Februari 1942 :Borneo Shimbun, nama surat kabar yang diterbitkan Jepang untuk Kalimantan Selatan.
  • 1945-1957 : Banjarmasin sebagai ibukota provinsi Kalimantan dengan gubernur Ir. H. Pangeran Muhammad Noor.
  • 9 November 1945 : Pertempuran di Banjarmasin
  • 10 Nopember 1991 : Peresmian Museum Wasaka oleh Gubernur Kalsel Ir. H. Muhammad Said
  • 23 Mei 1997 : Peristiwa Jumat Kelabu/Jumat Membara, kampanye pemilu yang berakhir kerusuhan bernuansa SARA (partai).
  • 2005 : Terpilihnya H. Ahmad Yudhi Wahyuni Usman sebagai walikota untuk masa jabatan 2005-2009
  • 2010 :  Terpilihnya H. Muhidin sebagai walikota untuk masa jabatan 2010-2014

Seni Budaya

0
0

Budaya dan tradisi orang Banjar adalah hasil asimilasi selama berabad-abad. Budaya tersebut dipengaruhi oleh kepercayaan Islam yang dibawa oleh pedagang Arab dan Persia.

Budaya Banjar dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari masyarakat Banjar khususnya dalam bentuk kesenian, tarian, musik, pakaian, permainan dan upacara tradisional.

Adat istiadat Banjar yang melekat dengan kehidupan sosial warga masyarakat yang bercirikan Islam terus terjaga dan dipertahankan, nampak dari aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini dapat juga disaksikan melalui berbagai pentas kesenian Banjar yang sering ditampilkan dalam acara-acara resmi, seperti tari-tarian dan lagu Banjar. Demikian pula upacara adat khas Banjar yang biasanya dilaksanakan dalam rangka perkawinan, kelahiran, ataupun peringatan   terhadap peristiwa penting lainnya. Dari banyaknya ragam kesenian tersebut yang terkenal adalah:
  • Madihin
  • Mamanda
  • Japen
  • Balamut
  • Hadrah
  • Musik panting
  • Upacara Maarak Penganten
  • Bamandi-mandi
  • Maayun Anak
Kesemuanya itu adalah kekayaan budaya yang sangat menarik

Tarian tradisional yang biasa ditampilkan pada upacara Tradisional seperti: tari "Baksa Kambang", "Baksa Lilin", "Kula Gepang", "Maiwak", dan lain-lain. Ada sekitar 76 Jenis tarian. Tari tradisional biasanya diiringi oleh alat musik tradisional seperti: babun, gambang, aron, salantang, kedernong, gong, suling, rehab dan dan lain-lain.

MADIHIN

Seni Madihin adalah suguhan pentas monolog oleh satu atau dua orang seniman tradisional yang merangkai syair  dan pantun diiringi dengan musik gendang khas Banjar. Sajian materi  seni ini biasanya melemparkan sindiran – sindiran dan pesan sosial dan moral dengan kosa kata yang menggelitik dan lucu.

MAMANDA

Seni Mamanda merupakan seni pentas teater tradisional Banjar. Menceritakan kisah-kisah kehidupan masyarakat perjuangan kemerdekaan serta kritik sosial dan politik yang berkembang.

MUSIK PANTING

Seni Musik Panting adalah paduan antara berbagai alat musik seperti Babun, Panting, Biola, Gong, yang menghasilkan irama khas, biasanya mengiringi lagu-lagu tradisional Banjar yang dinyanyikan, atau mengiringi tarian tradisional. Istilah panting  diambil dari salah satu jenis alat musik utamanya Panting, yaitu alat musik petik yang mirip dengan Gitar Gambus berukuran kecil.

KERAJINAN

Salah satu yang manjadi daya tarik pengunjung Kota Banjarmasin adalah berbagai macam kerajinan tangan dan cinderamata yang ada di kota ini. Kerajinan tangan yang ada di Kota Banjarmasin bukan hanya dihasilkan oleh penduduk Kota Banjarmasin, tetapi juga dari kota dan kabupaten lain di Kalimantan Selatan, sehingga dengan datang ke Banjarmasin wiastawan dapat mengenal  beragam kerajinan khas yang dihasilkan rakyat Kalimantan Selatan.

Terdapat beragam jenis kerajinan tangan yang  dihasilkan industri-industri kecil rumah tangga mulai dari batu-batuan permata hingga berbagai bentuk aksesoris  dan peralatan rumah tangga khas Banjar, suku asli Kalimantan Selatan. Kerajinan Tangan yang dihasilkan warga Kota Banjarmasin sendiri diantaranya berupa kain Sasirangan yang memiliki kombinasi warna dan tekstur sangan khas. Keindahan sasirangan sudah dikenal secara nasional, sebagai salah satu bahan busana pria dan  wanita.
Kerajinan khas lainnya adalah air guci, yaitu jenis sulaman khas banjar. Peralatan dan perabot rumah tangga yang terbuat dari bahan rotan seperti lampit atau tikar, tas, pas bunga dan bentuk-bentuk lainnya.  Selain kerajinan yang berupa peralatan dan aksesoris, di Kota ini bisa didapatkan berbagai ramuan tradisional yang bahannya diperoleh dari pedalaman kalimantan, seperti pasak bumi yang sudah sangat terkenal di manca negara. Semua kerajinan tangan ini sangat menarik untuk dibawa sebagai oleh-oleh dari Kota Banjarmasin.

Gaji Ke-13 Tahun 2012

0
0
Salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada para abdi negara adalah pemberian gaji ke-13, pada tahun 2012 ini pemberian gaji bulan ke-13 bisa dibayarkan di bulan Juni, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2012 (Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan). Mekanisme pembayaran dan petunjuk teknisnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2012 tanggal 11 Juni 2012 (Petunjuk Teknis Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan).


Yang perlu diketahui sesuai Pasal 3 PP 57 Tahun 2012 ini, besarnya Gaji ke-13 adalah sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni 2012, yang komponennya terdiri atas Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan/Tunjangan Umum.

Dalam pasal 4, disebutkan bahwa gaji ke-13 tahun 2012 dibayarkan pada bulan Juni 2012, dan sesuai petunjuk teknisnya pencairan/pembayarannyaberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2012 tanggal 11 Juni 2012, apabila tidak dapat dibayarkan bulan Juni 2012, Gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni 2012.

Gaji ke-13 PNS Pusat tentunya dibebankan pada APBN Tahun 2012, sedangkan PNS Daerah dibebankan pada APBD masing-masing daerah. Buat para pensiunan dibayarkan pula pensiunan bulan ke-13 yang dibayarkan oleh PT. Taspen untuk PNS, dan PT. Asabri untuk TNI.

Download - Surat Edaran Gaji ke-13