[wz fa-play-circle-o] Pilihan

Informasi Aktual

PNS Wajib Pakai Alamat Email Pemerintah Mulai 1 Januari 2014

0
0

Dalam Surat Edaran Nomor 06 Tahun 2013 tertanggal 27 Mei 2013 disebutkan, seluruh instansi pemerintah telah menggunakan alamat email resmi pemerintah sebagai alat komunikasi dinas pada 1 Januari 2014.

Adapun domain yang digunakan yaitu @pnsmail.go.id atau yang dimiliki masing-masing pemerintah dengan alamat (nama instansi masing-masing).go.Id.

Azwar menjelaskan, saat ini seluruh instansi pemerintah telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Namun demikian, masih banyak ditemukan pegawai dan pejabat negara yang menggunakan email non-pemerintah sebagai alat komunikasi dalam kegiatan kedinasan, termasuk yang dimiliki oleh pihak asing.

"Ini berisiko dan tidak aman dalam konteks kerahasiaan data dan informasi negara," tulis Azwar dalam surat edaran itu seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Jumat (14/6/2013).

Untuk itu, Kementerian PAN-RB memandang perlu diupayakan suatu langkah strategis dengan menyediakan email resmi pemerintah sebagai alat komumikasi persuratan elektronik kegiatan kedinasan yang diberikan bagi PNS di seluruh Indonesia.

Melalui surat edaran itu, Azwar mewajibkan kepada seluruh pegawai dan pejabat instansi pemerintah menggunakan email resmi pemerintah sebagai alat komunikasi persuratan elektronik dalam kegiatan kedinasan. Hal ini dimaksudkan agar terwujud birokrasi modern yang cepat, efektif, efisien, dan aman di lingkungan instansi pemerintah.

Menurut dia, untuk menjangkau komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan seluruh PNS, pemerintah menetapkan pemanfaatan email nasional bagi seluruh PNS dengan domain @pnsmail.go.Id.

"Email ini tidak mengesampingkan pemanfaatan email resmi kementerian/lembaga/pemda yang sudah ada, dan dimanfaatkan oleh PNS," katanya

Azwar menjelaskan, PNS tetap dapat memiliki email resmi pemerintah .go.id yang lain sesuai dengan aturan, peran dan peruntukannya. Format alamat email PNSMail adalah nama.pns@pnsmail.go.id.

"Setiap PNS hanya diijinkan memiliki satu alamat email nasional pada PNSMail," tegas Menteri PAN-RB. (Ndw)

Sumber - http://www.kemendagri.go.id/news/2013/06/14/pns-wajib-pakai-alamat-email-pemerintah-mulai-1-januari-2014
=====

Untuk Urusan Kedinasan, PNS Wajib Gunakan Email Resmi Pemerintah

Terkait dengan upaya percepatan reformasi birokrasi sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) meminta seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar dalam melakukan urusan kedinasan dengan memanfaatkan media surat elektronik, menggunaan alamat email resmi pemerintah, yaitu yang menggunakan domain @pnsmail.go.Id atau yang dimiliki masing-masing pemerintah dengan alamat (nama instansi masing-masing).go.Id.

Permintaan disampaikan Menteri PAN-RB Azwar Abubakar melalui Surat Edaran Nomor 06 Tahun 2013 tertanggal 27 Mei 2013. Diharapkan pada 1 Januari 2014, seluruh instansi pemerintah telah menggunakan alamat email resmi pemerintah sebagai alat komunikasi dalam kegiatan kedinasan.
Menurut Menteri PAN-RB Azwal Abubakar,  saat ini seluruh instansi pemerintah telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Namun demikian, masih banyak ditemukan pegawai/pejabat yang menggunakan email non pemerintah sebagai alat komunikan persuratan elektronik dalam kegiatan kedinasan, termasuk yang dimiliki oleh pihak asing. "Ini berisiko dan tidak aman dalam konteks kerahasiaan data dan informasi negara," tulis Menteri PAN-RB dalam Surat Edaran itu.
Karena itu, Kementerian PAN-RB memandang perlu  diupayakan suatu langkah strategis dengan menyediakan email resmi pemerintah sebagai alat komumikasi persuratan elektronik kegiatan kedinasan yang diberikan bagi PNS di seluruh Indonesia.

Melalui Surat Edaran itu, Menteri Azwar Abubakar mengingatkan kepada seluruh pegawai/pejabat instansi pemerintah bahwa wajib menggunakan email resmi pemerintah sebagai alat komunikasi persuratan elektronik dalam kegiatan kedinasan. Hal ini dimaksudkan, agar terwujud birokrasi modern yang cepat, efektif, efisien, dan aman di lingkungan instansi pemerintah.

Menurut Menteri PAN-RB Azwar Abubakar, untuk menjangkau komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan seluruh PNS, pemerintah menetapkan pemanfaatan email nasional bagi seluruh PNS dengan domain @pnsmail.go.Id.
"Email ini tidak mengesampingkan pemanfaatan email resmi kementerian/lembaga/pemda yang sudah ada, dan dimanfaatkan oleh PNS," kata Menteri PAN-RB semberi menyebutkan, PNS tetap dapat memiliki email resmi pemerintah .go.id yang lain sesuai dengan aturan, peran dan peruntukannya.

Format alamat email PNSMail adalah nama.pns@pnsmail.go.id. "Setiap PNS hanya diijinkan memiliki satu alamat email nasional pada PNSMail," tegas Menteri PAN-RB.

Disebutkan dalam Surat Edaran itu, dukungna layanan dilakukan melalui admin@pnsmai.go.Id. Sementara informasi dan pendaftaran alamat email di PNSMail dapat diakses melalui www.pnsmail.go.Id.
Ditegaskan dalam Surat Edaran itu, PNSMail dikelola sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, khususnya dengan memperhatikan aspek-aspek keamanan dari sisi penyelenggaraannya.

Sumber - http://www.setkab.go.id/berita-9060-untuk-urusan-kedinasan-pns-wajib-gunakan-email-resmipemerintah.html
=====

Untuk mendaftar email di PNSMAIL.GO.ID, silahkan kunjungi link https://www.pnsmail.go.id/register/

Saya akan sedikit memberikan cara untuk mendaftarnya bagi PNS.
  1. Sediakan email alternatif untuk para PNS, misalnya email dari GMAIL, YAHOO, LIVE.COM dan sebagainya. (Yang punya FB (Facebook), Twitter atau layanan sosial media, PASTI memiliki email.)
  2. Setelah memiliki email alternatif, lanjut untuk mendaftarkan akun PNS di pnsmail (klik disini untuk menuju formulir pendaftaran pnsmail.go.id)

TERIMA KASIH.

Kearsipan (Permendagri Nomor 78 Tahun 2012)

0
0
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diterbitkan dan menjadi landasan kita untuk melaksanakan kegiatan kearsipan, dengan harapan agar terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dan dapat menunjukkan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan dan pelaporan arsip yang tercipta dari kegiatan-kegiatannya. Pemerintah telah komitmen dengan UU tersebut, terbukti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Untuk mengimplementasikan PP yang baru tersebut, maka terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah. (Lampiran Permendagri 78 Tahun 2012) Buka Lampiran. Dengan demikian pelaksanaan tata kearsipan diharapkan dapat menyesuaikan aturan baru dengan perkembangan dan teknologi sekarang ini sekaligus tata aturan yang lama seperti Permendagri Nomor 38 Tahun 2005 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Depdagri dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Secara garis besar ruang lingkup penyelenggaraan tata kearsipan pemerintah daerah meliputi pengurusan surat, pemberkasan arsip dan penyusutan arsip. Pelaksanaan menggunakan sarana kartu kendali untuk pengurusan surat baik masuk maupun keluar, pola klasifikasi untuk pemberkasan/penataan arsip dan jadwal retensi arsip untuk penyusutan arsip masih tetap diberlakukan sebagai sarana pokok/wajib. Sedangkan peralatan pendukung untuk tata kearsipan dinamis adalah :
  • Almari arsip/filing cabinet;
  • Kotak Kartu Kendali;
  • Rak arsip;
  • Meja sortir;

Yang tidak kalah penting adalah penggunaan Pola/Kode Klasifikasi yang susunannya didasarkan pada klasifikasi bidang tugas dan fungsinya dari 000 s/d 900 dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan lembaga.

Untuk sarana pemberkasan / penataan arsip dinamis masih menggunakan folder/map gantung, sekat, kode klasifikasi, dan arsip inaktif menggunakan sarana kertas pembungkus, boks dan kartu picies.

Kondisi yang sampai sekarang belum mengalami perubahan teknis tata arsip dinamis mayoritas ada di pemerintahan desa yang masih dan belum meninggalkan buku agenda sebagai pencatatan tata persuratan yang sebetulnya sudah tidak berlaku sejak tahun 1979.

Untuk Penyusutan arsip sebagaimana Pasal 24 Permendagri 78 Tahun 2012 dapat dilakukan dengan cara :
  1. Pemindahan arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan lingkup lembaga;
  2. Penyerahan arsip dilakukan terhadap arsip statis kepada lembaga kearsipan di daerah;
  3. Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip yang tidak memiliki nilai guna.

Dari ketiga kegiatan (a, b dan c) disertai Berita Acara dan lampirannya.

Kegiatan penyusutan ini juga belum banyak dilakukan oleh lembaga pemerintah di daerah, padahal ini penting sebagai upaya menyeimbangkan antara produk arsip yang terus bertambah sesuai aktifitas lembaga dengan sarana simpan yang ada.

Semua kegiatan sejak dari pengurusan, pemberkasan sampai dengan penyusutan tentu tidak akan berjalan sesuai harapan jika tidak didukung dengan sumber daya manusia yang mau dan mampu serta pendanaan yang mencukupi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Permen RI tersebut diatas. *redaksional.


Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014

0
0
RENCANA KERJA TAHUN 2014
Kayuh_Baimbai.png (128×128)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokuman yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu

Rencana Kerja Tahun 2014 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2014. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2014 merupakan tahun lanjutan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin maupun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2011-2015.

MAKSUD DAN TUJUAN
  1. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan
  2. Sebagai indikator bahwa kinerja yang dilakukan, apakah konsisten dengan proses dan ketentuan dalam rencana kerja
  3. Untuk meningkatkan Kompetensi profesionalisme dan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan SKPD, agar bertanggung jawab, mampu, jujur, terarah dan terprogram, mengacu pada norma, standar, dan prosedur yang berlaku dengan didukung oleh sistem administrasi yang efektif dan efisien.
  4. Terwujudnya Pelayanan Prima dalam melayani masyarakat.

Link Download Dokumen RKT 2014

Banjarmasin Dalam Angka 2013 (Banjarmasin In Figures)

0
0
Publikasi ini menyajikan data-data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, terutama SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kota Banjarmasin. Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin. Publikasi ini merupakan dokumentasi penting dari gerak langkah pembangunan Kota Banjarmasin sepanjang tahun 2012.
Data-data yang dibutuhkan oleh pengguna/pemerhati data semakin beragam. Semoga penerbitan buku ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

Download Dokumen di SINI.

Terima Kasih.

Barenlitbangda Kota Banjarmasin. 2013

'Halal Bi'Halal BAPPEDA Kota Banjarmasin

0
0








Pengertian Halal Bihalal dan Sejarahnya
Secara bahasa, halal bihalal adalah kata majemuk dalam bahasa Arab dan berarti halal dengan halal atau sama-sama halal. Tapi kata majemuk ini tidak dikenal dalam kamus-kamus bahasa Arab maupun pemakaian masyarakat Arab sehari-hari. Masyarakat Arab di Makkah dan Madinah justru biasa mendengar para jamaah haji Indonesia –dengan keterbatasan kemampuan bahasa Arab mereka- bertanya ‘halal?’ saat bertransaksi di pasar-pasar dan pusat perbelanjaan. Mereka menanyakan apakah penjual sepakat dengan tawaran harga yang mereka berikan, sehingga barang menjadi halal untuk mereka. Jika sepakat, penjual akan balik mengatakan “halal”. Atau saat ada makanan atau minuman yang dihidangkan di tempat umum, para jamaah haji biasa bertanya “halal?” untuk memastikan bahwa makanan / minuman tersebut gratis dan halal untuk mereka.
Kata majemuk ini tampaknya memang ‘made in Indonesia’. Kata halal bihalal justru diserap Bahasa Indonesia dan diartikan sebagai “hal maaf-memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadhan, biasanya diadakan di sebuah tempat (auditorium, aula, dsb) oleh sekelompok orang dan merupakan suatu kebiasaan khas Indonesia.” [1]
Penulis Iwan Ridwan menyebutkan bahwa halal bihalal adalah suatu tradisi berkumpul sekelompok orang Islam di Indonesia dalam suatu tempat tertentu untuk saling bersalaman sebagai ungkapan saling memaafkan agar yang haram menjadi halal. Umumnya kegiatan ini diselenggarakan setelah melakukan salat Idul Fitri.[2] Kadang-kadang, acara halal bihalal juga dilakukan di hari-hari setelah Idul Fitri dalam bentuk pengajian, ramah tamah atau makan bersama.
Konon, tradisi halal bihalal mula-mula dirintis oleh KGPAA Mangkunegara I (lahir 8 April 1725), yang terkenal dengan sebutan ‘Pangeran Sambernyawa’. Untuk menghemat waktu, tenaga, pikiran, dan biaya, maka setelah salat Idul Fitri diadakan pertemuan antara raja dengan para punggawa dan prajurit secara serentak di balai istana. Semua punggawa dan prajurit dengan tertib melakukan sungkem kepada raja dan permaisuri. Apa yang dilakukan oleh Pangeran Sambernyawa itu kemudian ditiru oleh organisasi-organisasi Islam dengan istilah halal bihalal. Kemudian instansi-instansi pemerintah/swasta juga mengadakan halal bihalal, yang pesertanya meliputi warga masyarakat dari berbagai pemeluk agama.[3]
Halal bihalal dengan makna seperti di atas juga tidak ditemukan penyebutannya di kitab-kitab para ulama. Sebagian penulis dengan bangga menyebutkan bahwa halal-bihalal adalah hasil kreativitas bangsa Indonesia dan pribumisasi ajaran Islam di tengah masyarakat Indonesia[4]. Namun, dalam kaca mata ilmu agama, hal seperti ini justru patut dipertanyakan; karena semakin jauh suatu amalan dari tuntunan kenabian, ia akan semakin diragukan keabsahannya. Islam telah sempurna dan penambahan padanya justru mengurangi kesempurnannya. Tulisan pendek ini berusaha mengulas keabsahan tradisi halal bihalal menurut pandangan syariah.
Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan halal bihalal bukanlah tradisi saling mengunjungi di hari raya Idul Fitri yang juga umum dilakukan di dunia Islam yang lain. Tradisi ini keluar dari pembahasan tulisan ini, meskipun juga ada acara bermaaf-maafan di sana.

Hari raya dalam Islam harus berlandaskan dalil (tauqifiy)
Hukum asal dalam bab ibadah adalah bahwa semua ibadah haram sampai ada dalilnya. Sedangkan dalam bab adat dan muamalah, segala perkara adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Perayaan hari raya (‘id) sebenarnya lebih dekat kepada bab mu’amalah. Tapi masalah ‘id adalah pengecualian, dan dalil-dalil menunjukkan bahwa ‘id adalah tauqifiy (harus berlandaskan dalil). Hal ini karena ‘id tidak hanya adat, tapi juga memiliki sisi ibadah. Asy-Syathibi mengatakan:
وإن العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها، ومن حيث يُتعبَّد بها أو تُوْضع وضْع التعبُّد تدخلها البدعة.
“Dan sungguh adat istiadat dari sisi ia adat, tidak ada bid’ah di dalamnya. Tapi dari sisi ia dijadikan/diposisikan sebagai ibadah, bisa ada bid’ah di dalamnya.” [5]
Dan tauqifiy dalam perayaan ‘id memiliki dua sisi:
  1. Tauqifiy dari sisi landasan penyelenggaraan, di mana Nabi –shallallah ‘alaih wasallam- membatasi hanya ada dua hari raya dalam satu tahun, dan hal ini berdasarkan wahyu.
    عَنْ أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا؛ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ.
    Anas bin Malik berkata: “Rasulullah –shallallah ‘alaih wasallam- datang ke Madinah dan penduduknya memiliki dua hari di mana mereka bermain di dalamnya. Maka beliau bertanya: “Apakah dua hari ini?” Mereka menjawab: “Dahulu kami biasa bermain di dua hari ini semasa Jahiliyah.” Beliaupun bersabda: “Sungguh Allah telah menggantikannya dengan dua hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha.” (HR Abu Dawud no. 1134, dihukumi shahih oleh al-Albani) [6]Maka, sebagai bentuk pengalaman dari hadits ini, pada zaman Nabi –shallallah ‘alaih wasallam- dan generasi awal umat Islam tidak dikenal ada perayaan apapun selain dua hari raya ini [7], berbeda dengan umat Islam zaman ini yang memiliki banyak sekali hari libur dan perayaan yang tidak memiliki landasan syar’i.
  2. Tauqifiy dari sisi tata cara pelaksanaannya, karena dalam Islam, hari raya bukanlah sekedar adat, tapi juga ibadah yang sudah diatur tata cara pelaksanaannya. Setiap ibadah yang dilakukan di hari raya berupa shalat, takbir, zakat, menyembelih dan haramnya berpuasa telah diatur. Bahkan hal-hal yang dilakukan di hari raya berupa keleluasaan dalam makan minum, berpakaian, bermain dan bergembira juga tetap dibatasi oleh aturan-aturan syariah [8].

Pengkhususan membutuhkan dalil
Di satu sisi Islam telah menjelaskan tata cara perayaan hari raya, tapi di sisi lain tidak memberi batasan tentang beberapa sunnah dalam perayaan ‘id, seperti bagaimana menampakkan kegembiraan, bagaimana berhias dan berpakaian, atau permainan apa yang boleh dilakukan. Syariah Islam merujuk perkara ini kepada adat dan tradisi masing-masing.
Jadi, boleh saja umat Islam berkumpul, bergembira, berwisata, saling berkunjung dan mengucapkan selamat. Bahkan kegembiraan ini perlu ditekankan agar anggota keluarga merasakan hari yang berbeda dan puas karenanya, sehingga mereka tidak tergoda lagi dengan hari besar-hari besar yang tidak ada dasarnya dalam Islam [9].
Namun mengkhususkan hari Idul Fitri dengan bermaaf-maafan membutuhkan dalil tersendiri. Ia tidak termasuk dalam menunjukkan kegembiraan atau berhias yang memang disyariatkan di hari raya. Ia adalah wazhifah (amalan) tersendiri yang membutuhkan dalil.
Nabi –shallallah ‘alaih wasallam- dan para sahabat tidak pernah melakukannya, padahal faktor pendorong untuk bermaaf-maafan juga sudah ada pada zaman mereka. Para sahabat juga memiliki kesalahan kepada sesama, bahkan mereka adalah orang yang paling bersemangat utnuk membebaskan diri dari kesalahan kepada orang lain. Tapi hal itu tidak lantas membuat mereka mengkhususkan hari tertentu untuk bermaaf-maafan.
Jadi, mengkhususkan Idul Fitri untuk bermaaf-maafan adalan penambahan syariah baru dalam Islam tanpa landasan dalil. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata:
فَكُلُّ أمرٍ يَكُوْنُ المُقْتَضِي لِفعْلِه عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْجُوْداً لَوْ كَانَ مَصْلَحَةً وَلَمْ يُفْعَلْ، يُعْلَمُ أنَّهُ لَيْسَ بِمَصْلَحَةٍ.
“Maka setiap perkara yang faktor penyebab pelaksanaannya pada masa Rasulullah –shallallah ‘alaih wasallam- sudah ada jika itu maslahat (kebaikan), dan beliau tidak melakukannya, berarti bisa diketahui bahwa perkara tersebut bukanlah kebaikan.” [10]

Serupa dengan bersalam-salaman setelah shalat dan mengkhususkan ziarah kubur di hari raya
Karena tidak dikenal selain di Indonesia dan baru muncul pada abad-abad terakhir ini, tidak banyak perkataan ulama yang membahas secara khusus tentang halal bihalal. Namun ada masalah lain yang memiliki kesamaan karakteristik dengan halal bihalal dan sudah banyak dibahas oleh para ulama sejak zaman dahulu, yaitu masalah berjabat tangan atau bersalam-salaman setelah shalat dan pengkhususan ziarah kubur di hari raya.
Berjabat tangan adalah sunnah saat bertemu dengan orang lain, sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut:
عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَاََََ
Dari al-Bara’ (bin ‘Azib) ia berkata: Rasulullah –shallallah ‘alaih wasallam- bersabda: “Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan, melainkan keduanya sudah diampuni sebelum berpisah.” (HR. Abu Dawud no. 5.212 dan at-Tirmidzi no. 2.727, dihukumi shahih oleh al-Albani) [11]
Tapi ketika sunnah ini dikhususkan pada waktu tertentu dan diyakini sebagai sunnah yang dilakukan terus menerus setiap selesai shalat, hukumnya berubah; karena pengkhususan ini adalah tambahan syariah baru dalam agama. Di samping itu, bersalama-salaman setelah shalat juga membuat orang tersibukkan dari amalan sunnah setelah shalat yaitu dzikir [12].
Ibnu Taimiyyah ditanya tentang masalah ini, maka beliau menjawab: “Berjabat tangan setelah shalat bukanlah sunnah, tapi itu adalah bid’ahwallahu a’lam“ [13].
Lebih jelas lagi, para ulama menghitung pengkhususan ziarah kubur di hari raya termasuk bid’ah[14] ,padahal ziarah kubur juga merupakan amalan yang pada dasarnya dianjurkan dalam Islam, seperti dijelaskan dalam hadits berikut:
عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَة
Dari Buraidah (al-Aslami) ia berkata: Rasulullah –shallallah ‘alaih wasallam- bersabda: “Sungguh aku dulu telah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah; karena ia mengingatkan akhirat.” (HR Ashhabus Sunan, dan lafazh ini adalah lafazh Ahmad (no. 23.055) yang dihukumi shahih oleh Syu’aib al-Arnauth)
Demikian pula berjabat tangan dan bermaaf-maafan adalah bagian dari ajaran Islam. Namun ketika dikhususkan pada hari tertentu dan diyakini sebagai sunnah yang terus menerus dilakukan setiap tahun, hukumnya berubah menjadi tercela. Wallahu a’lam.

Beberapa pelanggaran syariah dalam halal bihalal
Di samping tidak memiliki landasan dalil, dalam halal bihalal juga sering didapati beberapa pelanggaran syariah, di antaranya:
  1. Mengakhirkan permintaan maaf hingga datangnya Idul Fitri. Ketika melakukan kesalahan atau kezhaliman pada orang lain, sebagian orang menunggu Idul Fitri untuk meminta maaf, seperti disebutkan dalam ungkapan yang terkenal “urusan maaf memaafkan adalah urusan hari lebaran”. Dan jadilah “mohon maaf lahir batin” ucapan yang “wajib” pada hari Raya Idul Fitri. Padahal belum tentu kita akan hidup sampai Idul Fitri dan kita diperintahkan untuk segera menghalalkan kezhaliman yang kita lakukan, sebagaimana keterangan hadits berikut:
    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ
    Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah –shallallah ‘alaih wasallam- bersabda: “Barang siapa melakukan kezhaliman kepada saudaranya, hendaklah meminta dihalalkan (dimaafkan) darinya; karena di sana (akhirat) tidak ada lagi perhitungan dinar dan dirham, sebelum kebaikannya diberikan kepada saudaranya, dan jika ia tidak punya kebaikan lagi, maka keburukan saudaranya itu akan diambil dan diberikan kepadanya”. (HR. al-Bukhari nomor 6.169)
  2. Ikhtilath (campur baur lawan jenis) yang bisa membawa ke maksiat yang lain, seperti pandangan haram dan zina. Karenanya, Nabi –shallallah ‘alaih wasallam- melarangnya, seperti dalam hadits Abu Usaid berikut:
    عَنْ أَبِى أُسَيْدٍ الأَنْصَارِىِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِى الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِلنِّسَاءِ « اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ ». فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ.
    Dari Abu Usaid al-Anshari ia mendengar Rasulullah –shallallah ‘alaih wasallam- berkata saat keluar dari masjid dan kaum pria bercampur baur dengan kaum wanita di jalan. Maka beliau mengatakan kepada para wanita: “Mundurlah kalian, kalian tidak berhak berjalan di tengah jalan, berjalanlah di pinggirnya.” Maka para wanita melekat ke dinding, sehingga baju mereka menempel di dinding, saking lekatnya mereka kepadanya”. (HR. Abu Dawud no. 5272, dihukumi hasan oleh al-Albani) [15]
  3. Berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Maksiat ini banyak diremehkan oleh banyak orang dalam halal bihalalatau kehidupan sehari-hari, padahal keharamannya telah dijelaskan dalam hadits berikut:
    عن مَعْقِل بن يَسَارٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:”لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ”
    Dari Ma’qil bin Yasar ia berkata: Rasulullah –shallallah ‘alaih wasallam- bersabda: “Sungguh jika seorang di antara kalian ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya”. (HR. ath-Thabrani, dihukumi shahih oleh al-Albani) [16]
    Al-Albani berkata: “Ancaman keras bagi orang yang menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Di dalamnya terkandung dalil haramnya menjabat tangan wanita, karena tidak diragukan lagi bahwa berjabat tangan termasuk menyentuh. Banyak umat Islam yang jatuh dalam kesalahan ini, bahkan sebagian ulama.” [17]

Penutup
Dari paparan di atas, bisa kita simpulkan bahwa yang dipermasalahkan dalam halal bihalal adalah pengkhususan bermaaf-maafan di hari raya. Pengkhususan ini adalah penambahan syariah baru yang tidak memiliki landasan dalil. Jadi seandainya perkumpulan-perkumpulan yang banyak diadakan untuk menyambut Idul Fitri kosong dari agenda bermaaf-maafan, maka pertemuan itu adalah pertemuan yang diperbolehkan; karena merupakan ekspresi kegembiraan yang disyariatkan Islam di hari raya, dan batasannya merujuk ke adat dan tradisi masyarakat setempat. Tentunya jika terlepas dari pelanggaran-pelanggaran syariah, antara lain yang sudah kita sebutkan di atas. Selain di Indonesia, pertemuan yang umum disebut mu’ayadah (saling mengucapkan selamat ‘id) ini juga ada di belahan dunia Islam lain tanpa pengingkaran dari ulama.
Bagi yang mengatakan “ah, cuma begini saja kok tidak boleh!“, ingatlah bahwa Nabi –shallallah ‘alaih wasallam- menyebut setiap perkara baru dalam agama sebagai syarrul umuur (seburuk-buruk perkara). Maka bagaimana kita bisa meremehkannya? Setiap muslim harus berhati-hati dengan perkara-perkara baru yang muncul belakangan. Amalkanlah sunnah dan Islam yang murni, karena itulah wasiyat Nabi tercinta –shallallah ‘alaih wasallam-. Wallahu a’lam.
[1] http://bahasakita.com/2009/08/23/halal-bi-halal2/
[2] http://bahasakita.com/2009/08/23/halal-bi-halal2/
[3] http://bahasakita.com/2009/08/23/halal-bi-halal2/
[4] http://bahasakita.com/2009/08/23/halal-bi-halal2/
[5] Al-I’tisham, 2/98
[6] Shahih Sunan Abi Dawud, 4/297
[7] Iqtidha’ ash-Shirath al-Mustaqim, 1/499
[8] Mi’yarul Bid’ah hal. 262
[9] Iqtidha’ ash-Shirath al-Mustaqim, 2/6
[10] Iqtidha’ ash-Shirath al-Mustaqim, 2/101
[11] As-Silsilah ash-Shahihah, 2/24 no. 525
[12] Fatawa Syaikh Abdullah bin ‘Aqiel, 1/141.
[13] Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyyah, 23/339
[14] Al-A’yad wa Atsaruha ‘alal Muslimin, hal. 247
[15] As-Silsilah ash-Shahihah, 2/355 no. 856
[16] Ghayatul Maram, 1/137
[17] Majmu’ Fatawa al-Albani, 1/220 (asy-Syamilah)
Penulis: Ustadz Anas Burhanuddin MA.
Artikel Muslim.Or.Id

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Banjarmasin 2014

0
0
Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekertaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang dilaporkan paling lambat minggu pertama bulan Juni. (Permendagri No. 59 Tahun 2007, Pasal 83 – Pasal 88).

Pedoman penyusunan APBD antara lain memuat :
  1. Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
  2. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenan;
  3. Teknis penyusunan APBD;
  4. Hal-hal khusus lainnya.

Rancangan KUA  memuat :
  1. Kondisi ekonomi makro daerah;
  2. Asumsi penyusunan APBD;
  3. Kebijakan pendapatan daerah;
  4. Kebijakan belanja daerah;
  5. Kebijakan pembiayaan daerah;
  6. Strategi pencapaiannya.

Rancangan PPAS memuat :
  1. Penentuan skala prioritas pembangunan daerah;
  2. Penentuan skala prioritas program masing-masing urusan;
  3. Penyusunan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Kesemua rancangan KUA dan PPAS tersebut memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang diharapkan.

Rancangan KUA dan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya untuk selanjutnya disepakati paling lambat akhir Juli tahun anggaran berjalan.

Link Download PPAS APBD Kota Banjarmasin Tahun 2014
Link Download KUA APBD Kota Banjarmasin

Perda Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032

0
0
http://3.bp.blogspot.com/-ASCgsweGXyk/T7HN-vYF2LI/AAAAAAAAAZ0/isZBPXTGniA/s1600/Kayuh_Baimbai.png
Bagi anda yang membutuhkan RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013-2032, kami (Barenlitbangda Kota Banjarmasin) menyediakan dan me-release-nya secara umum.

Anda bisa men-download-nya melalui link di bawah ini. Terima Kasih.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013-2032
http://4.bp.blogspot.com/-dVAQut0eC0w/UHuvpM8w4kI/AAAAAAAABBY/QT--ra1DI0A/s1600/download.png
Informasi --> Untuk password file .zip tersebut, silahkan hubungi e-mail kami di barenlitbangda@gmail.com
TERIMA KASIH.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin 2014

0
0
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini disusun oleh Pemerintah Daerah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

RKPD merupakan penjabaran dari (RPJMD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2011-2015 dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pernerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Penyusunan RKPD tahun 2014 dilaksanakan melalui tahapan-tahapan penyusunan Rancangan Awal RKPD, Rancangan RKPD, dan Rancangan Akhir RKPD.

Prioritas  Pembangunan  Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2014
1. Penguatan Ekonomi Masyarakat (Penanggulangan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, Iklim Investasi dan Iklim Usaha)
2. Peningkatan Pelayanan Publik (Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Pendidikan, Kesehatan)
3. Peningkatan Infrastruktur Kota (Infrastruktur)
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi)
5. Pengembangan Seni dan Budaya (Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi)

Ke-Lima Prioritas  Pembangunan  Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2014 sesuai dengan Prioritas Nasional 2009-2014.

Link Download Dokumen RKPD Kota Banjarmasin Tahun 2014

Rencana Tata Ruang Wilayah (Pola Ruang dan Struktur Ruang)

0
0
http://3.bp.blogspot.com/-ASCgsweGXyk/T7HN-vYF2LI/AAAAAAAAAZ0/isZBPXTGniA/s1600/Kayuh_Baimbai.png
Bagi anda yang membutuhkan Peta Pola Ruang dan atau Peta Struktur Ruang Kota Banjarmasin, kami (Barenlitbangda Kota Banjarmasin) menyediakan dan me-release-nya secara umum.

Anda bisa men-download-nya melalui link di bawah ini. Terima Kasih.

Peta Rencana Pola Ruang Kota Banjarmasin
https://www.dropbox.com/s/qb1ctmxfipetdtx/1.5.%20Rencana%20Pola%20Ruang.rar

Peta Rencana Struktur Ruang Kota Banjarmasin

https://www.dropbox.com/s/z3mzsa0brmqcfgy/1.6.%20Rencana%20Struktur%20Ruang.rar 
Informasi --> Untuk password file .zip tersebut, silahkan hubungi e-mail kami di barenlitbangda@gmail.com
TERIMA KASIH.

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Persyaratan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin

0
0
http://3.bp.blogspot.com/-ASCgsweGXyk/T7HN-vYF2LI/AAAAAAAAAZ0/isZBPXTGniA/s1600/Kayuh_Baimbai.png
Bagi anda yang membutuhkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Persyaratan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, kami (BAPPEDA Kota Banjarmasin) menyediakan dan me-release-nya secara umum.

Anda bisa men-download-nya melalui link di bawah ini. Terima Kasih.

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2013
Tentang
Tata Cara Persyaratan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
http://4.bp.blogspot.com/-dVAQut0eC0w/UHuvpM8w4kI/AAAAAAAABBY/QT--ra1DI0A/s1600/download.png
Sumber Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin
Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi e-mail kami di barenlitbangda@gmail.com
TERIMA KASIH.

Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 213 Tahun 2013 Tentang Tarif Biaya Mengikuti Pendidikan / Pelatihan / Kursus / Bimbingan Teknis / Magang dan Tunjangan Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin

0
0
http://3.bp.blogspot.com/-ASCgsweGXyk/T7HN-vYF2LI/AAAAAAAAAZ0/isZBPXTGniA/s1600/Kayuh_Baimbai.png
Bagi anda yang membutuhkan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 213 Tahun 2013 Tentang Tarif Biaya Mengikuti Pendidikan / Pelatihan / Kursus / Bimbingan Teknis / Magang dan Tunjangan Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, kami (BAPPEDA Kota Banjarmasin) menyediakan dan me-release-nya secara umum.

Anda bisa men-download-nya melalui link di bawah ini. Terima Kasih.

Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 213 Tahun 2013
Tentang
Tarif Biaya Mengikuti Pendidikan / Pelatihan / Kursus / Bimbingan Teknis / Magang dan Tunjangan Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
http://4.bp.blogspot.com/-dVAQut0eC0w/UHuvpM8w4kI/AAAAAAAABBY/QT--ra1DI0A/s1600/download.png
Sumber - Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin
Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi e-mail kami di barenlitbangda@gmail.com
TERIMA KASIH.

Kearsipan - Arsiparis

0
0
JABATAN FUNGSIONAL: ARSIPARIS

Arsiparis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kearsipan pada instansi pemerintah, tidak termasuk kegiatan mengurus, memberkaskan dan mengelola arsip-arsip aktif. Kegiatan kearsipan adalah kegiatan dalam bidang pembinaan, pengelolaan dan pelayanan arsip, penilaian dan penyelesaian arsip serta pemasyarakatan arsip.Pengertian:
  1. Tim Penilai Jabatan Arsiparis Pusat, yang selanjutnya disebut dengan Tim Penilai Pusat adalah tim yang membantu Kepala Arsip Nasional RI dalam melakukan penelitian dan penilaian terhadap usul penetapan angka kredit bagi Arsiparis Madya sampai dengan Arsiparis Utama Madya;
  2. Tim Penilai Jabatan Arsiparis Instansi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi adalah tim yang membantu Menteri, Panglima ABRI, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau pejabat lain yang dtunjuk olehnya dalam melakukan penelitian dan penilaian terhadap usul penetapan angka kredit bagi Asisten Arsiparis Madya sampai dengan Arsiparis Muda di lingkungan Instansi masing-masing;
  3. Sekretariat Tim Penilai Pusat adalah unsur bantu administratif bagi Tim Penilai Pusat;
  4. Sekretariat Tim Penilai Instansi adalah unsur bantu adminstratif bagi Tim Penilai Instansi;
  5. Buku kerja Arsiparis adalah jurnal dan atau catatan Arsiparis bersangkutan mengenai kegiatan kearsipan, pengembangan profesi kearsipan dan penunjang kegiatan kearsipan yang dilakukannya dan atau bimbingan yang diterimanya;
  6. Unit Kearsipan adalah unit kerja sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979;
  7. Unit Kerja Teknis Kearsipan adalah unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor KP 30.6/069/36/1991 Tanggal 2 September 1991 tentang Petunjuk dan Prosedur Pengangkatan Bagi Pelaksanaan Penyesuaian dalam Jabatan dan Angka Kredit Arsiparis.
Landasan Pemikiran:Pengakuan Arsiparis sebagai jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menpan Nomor 36/1990 tanggal 12 Mei 1990, didukung oleh persyaratan profesionalisme berikut.
  1. Arsiparis melaksanakan kegiatan kearsipan tidak terlepas dari pemahamannya terhadap konteks organik pada struktur administrasi dan pertanggungjawaban nasional kepada generasi mendatang;
  2. Arsiparis melaksanakan pengkajian suatu sistem administrasi dan merumuskan suatu sistem pengaturan informasi pada arsip untuk menjamin efisiensi administrasi dan menjamin pengaman, penyelamatan pewarisan budaya nasional secara tepat informasi, tepat sasaran dan tepat waktu;
  3. Arsiparis profesional harus memiliki ketrampilan mengatur endapan informasi dan wawasn keilmuan yang memungkinkannya untuk memberikan penilaian terhadap budaya yang perlu dilestarikan.
Bidang Pekerjaan:Bidang kegiatan Arsiparis pada umumnya berupa:
  1. Endapan informasi pelaksanaan administrasi yang karakteristik pada suatu instansi dan merupakan rekaman informasi yang belum/tidak dipublikasikan (unpublished record information);
  2. Pengkajian keterkaitan antara sistem kearsipan dengan sistem administrasi;
  3. Pengkajian terhadap klarifikasi informasi dalam rangka pewarisan budaya kepada generasi mendatang dan pertanggungjawaban nasional;
  4. Pengkajian terhadap perlindungan hak dan kewajiban badan hukum dan perseorangan sehubungan keterbukaan (access) arsip.
Tugas Arsiparis:
  1. Mengembangkan sistem kearsipan yang tepat sesuai dengan corak,warna, bentuk dan sistem administrasi yang dikembangkan pada suatu instansi;
  2. Mengolah informasi secara profesional untuk menetapkan klasifikasi informasi untuk menjamin pertanggungjawaban nasional secara efisien;
  3. Merancang suatu sistem layanan/penggunaan arsip untuk berbagai kepentingan secara aman, tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu
  4. Melakukan pembinaan pelaksanaan tertib kearsipan pada suatu struktur organiasi instansi;
  5. Merancang publikasi arsip untuk mendukung kegiatan keilmuan, praktisi dan masyarakat umum;
  6. Melaksanakan kegiatan kerarsipan;
  7. Mengembangkan wawasan keilmuan untuk peningkatan jenjang profesionalsime.
Persyaratan profesionalisme:
  1. Memiliki kemampuan teknis dan keilmuan yang menjamin efisiensi dan efektifitas perawatan, pengamanan dan pelayanan informasi pada instansi dan pelestarian budaya bangsa seselektif dan selengkap mungkin;
  2. Memahami suatu sistem administrasi secara baik dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan suatu sistem kearsipan dan mengolah informasi arsip untuk berbagai kepentingan dalam rangka pelayanan administrasi, praktisi, keilmuan dan umum tanpa mengorbankan kepentingan lain yang karena ketentuan perundang-undangan atau etika harus memperoleh perlindungan;
  3. Memahami dengan baik prinsip-prinsip kearsipan praktis dan mampu menjabarkan konsep-konsep dan teori-teori kearsipan dan menterjemahakannya dalam praktek kegiatan kearsipan;
  4. Memiliki kemampuan untuk melakukan pengkajian terhadap teori/konsep kearsipan, melaksanakan pelaksanaan penelitian dan merumuskan alternatif baru di bidang kearsipan.
Jenjang Profesionalisme Arsiparis:
  1. Arsiparis semi prosfesional dengan kemampuan utama melaksanakan kegiatan kearsipan secara praktis berdasarkan teori dan konsep yang ada;
  2. Arsiparis profesional dengan kemampuan menyusun konsep-konsep kearsipan berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan atau renungan keilmuan serta praktek pengolahan informasi arsip instansi/badan hukum serta perseorangan;
  3. Arsiparis ilmuan yang memiliki kemampuan untuk mengkaji secara teoritis terhadap berbagai teori/sistem/konsep kearsipan yang ada dan mencari alternatif baru yang berkaitan dengan pengembangan ilmu kearsipan.
Jenjang Profesi Arsiparis dan Arah Pembinaannya:Sejalan dengan pengembangan profesionalisme kearsipan, penyelenggaraan pembinaan Arsiparis diarahkan pada tiga jenjang keahlian:
  1. Untuk jabatan fungsional Arsiparis yang menduduki pangkat/golongan II, yakni dari jabatan Asisten Arsiparis Madya sampai dengan Ajun Arsiparis Muda, diarahkan menjadi pelaksana teknis/petugas kearsipan yang menguasai bidang tugasnya (terlatih) berdasarkan konsep-konsep kearsipan yang ada, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal;
  2. Untuk jabatan fungsional Arsiparis yang menduduki pangkat/golongan III, yakni dari jabatan Ajun Arsiparis Madya sampai dengan Arsiparis Muda diarahkan menjadi tenaga ahli bidang kearsipan (profesional), selain menguasai bidang tugas Arsiparis pada pangkat/golongan di bawahnya juga mampu memahami konsep-konsep/teori-teori kearsipan serta menggunakannya untuk mengembangkan profesi dan melakukan bimbingan;
  3. Untuk jabatan fungsional Arsiparis yang menduduki pangkat/golongan IV, yakni dari jabatan Arsiparis Madya sampai dengan Arsiparis Utama Madya diarahkan menjadi pemikir/ilmuan bidang kearsipan (scientist), sehingga mampu untuk melaksanakan pengujian secara kritis terhadap berbagi konsep/teori kearsipan serta dapat berfungsi sebagai pembina seluruh jabatan Arsiparis di bawahnya.
Aspek Penilaian:Penilaian prestasi kerja Arsiparis diarahkan pada tiga jenjang profesi Arsiparis. Penilaian hasil kerja Arsiparis didasarkan pada sejauh mana kemampuan Arsiparis adalah sebagai berikut:
  1. Hasil kerja Arsiparis golongan II, yakni dari Asisten Arsiparis Madya sampai dengan Ajun Arsiparis Muda sebagai tenaga kearsipan semi profesional, penilaian diarahkan kepada kemampuan sejauh mana Arsiparis bersangkutan sebagai tenaga pelaksana dalam kegiatan: pembuatan sarana penemuan arsip, pelayanan jasa, pelaksanaan aplikasi sistem, kegiatan-kegiatan penyuluhan dengan bimbingan dan pekerjaan praktis lainnya sebagaiman tertuang dalam SK MENPAN Nomor 36/1990, Pasal 3;
  2. Hasil kerja Arsiparis golongan III yakni dari Ajun Arsiparis Madya sampai dengan Arsiparis Muda sebagai tenaga terampil dan profesional, penilaian didasarkan pada hasil pelaksanaan kerja profesional/ahli kearsipan dalam hal; pembuatan-pembuatan sarana penemuan arsip, pendeskripsian, layanan jasa, pembuatan dan pengembangan sistem, apresiasi, bimbingan, karya tulis yang dilakukan secara mandiri maupun dengan bimbingan, dan pekerjaan-pekerjaan keahlian lainnya sebagaimana tertuang dalam SK MENPAN Nomor 36/1990 Pasal 3;
  3. Hasil kerja Arsiparis golongan IV dari Arsiparis Madya sampai dengan Arsiparis Utama Madya penilaian didasarkan pada pelaksanaan kerja seorang pemikir/ilmuan (scientist) di bidang kearsipan, pengkajian konsep/teori/sistem kearsipan, sarana penemuan arsip, karya tulis, temuan teknis, pembinaan kearsipan dan tugas-tugas yang bersifat pemikiran lainnya sebagaimana tertuang dalam SK MENPAN Nomor 36/1990 Pasal 3.
  4. Aspek Pendidikan
Melalui tiga jenjang profesi jabatan Arsiparis seperti tersebut di atas, maka standarisasi kurikulum/silabus diklat diarahkan pada:
  1. Untuk jabatan Arsiparis golongan II, yakni dari Asisten Arsiparis Madya sampai dengan Ajun Arsiparis Muda, diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pengetahuan paraktis dibidang kearsipan;
  2. Untuk jabatan Arsiparis golongan III, yakni dari Ajun Arsiparis Madya sampai dengan Arsiparis Muda, selain diisyaratkan harus memiliki pengetahuan dan kemapuan praktis kearsipan, juga pemahaman berbagai konsep/teori/sistem kearsipan dan teknik bimbingan dan pelaporan hasil penelitian di bidang kearsipan;
  3. Untuk jabatan Arsiparis golongan IV, yakni dari Arsiparis Madya samapai dengan Arsiparis Utama Madya diarahkan pada kearsipan sebagai ilmu dan berbagai aspek yang menyangkut manejemen lembaga kearsipan.
Sumber
=====

Peraturan Terkait
- UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan