[wz fa-play-circle-o] Pilihan

Informasi Aktual

Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015

0
0
Pemerintah baru saja mengumumkan hari libur dan cuti bersama tahun 2015. Penandatanganan Surat Keputusan Bersama Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015 dilaksanakan di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra), Rabu (07/05).

Acara ini dihadiri oleh Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Agama Suryadharma Ali, Staf Ahli Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rusdianto, dan Sekjen Kemenakertrans Abdul Wahab Bangkona.
Jumlah hari libur tahun 2015 sebanyak 19 hari, yang terdiri dari 15 hari libur nasional dan 4 hari cuti bersama. Jika dibandingkan tahun 2014, jumlah tersebut menurun karena terdapat 7 hari cuti bersama di tahun ini. “Jumlah hari cuti bersama sakan mengurangi jumlah cuti tahunan pegawai,” jelas Agung.
Pengaturan cuti bersama dan libur nasional mempunyai tujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas pemanfaatan hari kerja, hari libur, dan cuti bersama sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. “Dengan adanya penetapan ini, akan menegakkan disiplin PNS saat hari kejepit,” tambah Agung.
Rusdianto menambahkan bahwa jika ada PNS yang meliburkan diri saat hari kerja, misalnya di tengah-tengah hari libur, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) akan memberikan sanksi disiplin.
Cuti merupakan hak pegawai yang harus dihargai dan dihormati, oleh karenanya untuk kepentingan bersama perlu diatur pemerintah. Penetapan cuti ini sebagai kompensasi bagi PNS yang tidak pernah/ kesulitan sewaktu mengambil cuti. (rr/HUMAS MENPANRB)

HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2015

A.  HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2015
NO.
TANGGAL
HARI
KETERANGAN
1.
1 JanuariKamisTahun Baru 2015
2.
3 JanuariSabtuMaulid Nabi Muhammad SAW
3.
19 FebruariKamisTahun Baru Imlek 2566 Kongzili
4.
21 MaretSabtuHari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1937
5.
3 AprilJum'atWafat Isa Almasih
6.
1 MeiJum'atHari Buruh Internasional
7.
14 MeiKamisKenaikan Yesus Kristus
8.
16 MeiSabtuIsra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 
9.
2 JuniSelasaHari Raya Waisak 2559
10.
17-18 JuliJum'at - SabtuHari Raya Idul Fitri 1436 Hijriyah
11.
17 AgustusSeninHari Kemerdekaan RI
12.
24 SeptemberKamisHari Raya Idul Adha 1436 Hijriyah
13.
14 OktoberRabuTahun Baru 1437 Hijriyah
14.
25 DesemberJum'atHari Raya Natal

B.  CUTI BERSAMA TAHUN 2015
NO.
TANGGAL
HARI
KETERANGAN
1.
16,20 dan 21 JuliKamis, Senin dan SelasaHari Raya Idul Fitri 1436 Hijriyah
2.
24 DesemberKamisHari Raya Natal
=====
Nomor: 3/SKB/MEN/V/2014 & 02/SKB/MENPAN/V/2014


Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2015

Cuti Pegawai

0
0

Cuti PNS

Proses Cuti
Dasar Hukum
Cuti Terdiri Dari :
  1. Cuti Tahunan

    Ketentuannya adalah :
    1. Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan;
    2. Lamanya Cuti Tahunan adalah 12 (duabelas) hari kerja;
    3. Cuti Tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja;
    4. Untuk mendapatkan cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti;
    5. Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti

    Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti Tahunan :
    1. Badan/Dinas :
      • Untuk Staf atasan langsung yang mengetahui adalah Pejabat eselon III-a di Satuan Kerjanya, Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti adalah Kepala Badan atau Kepala Dinas- nya;
      • Untuk Pejabat Eselon IV-a atasan langsung yang mengetahui adalah Pejabat eselon III-a di Satuan Kerjanya, Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti adalah Kepala Badan atau Kepala Dinas-nya;
      • Untuk Pejabat Eselon III-a atasan langsung yang mengetahui adalah Kepala Badan atau Kepala Dinas di Satuan Kerjanya, Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti adalah Sekretaris Daerah yang kewenangannya didelegasikan pada Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
      • Untuk Kepala Badan atau Kepala Dinas atasan langsung yang mengetahui adalah Sekretaris Daerah yang kewenangannya didelegasikan pada Kepala Badan Kepegawaian Daerah , Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti adalah Bupati yang kewenangannya didelegasikan pada Sekretaris Daerah, (Untuk Kepala Badan atau Kepala Dinas yang akan mengajukan Cuti tahunan terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin kepada Bapak Bupati yang diketahui oleh Sekretaris Daerah)
    2. Bagian/Kantor/Kecamatan :
      • Untuk Staf atasan langsung yang mengetahui adalah Pejabat eselon IV-a di Satuan Kerjanya, Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti adalah Kepala Bagian/Kepala Kantor/Camat-nya;
      • Untuk Pejabat Eselon IV-a atasan langsung yang mengetahui adalah Kepala Bagian/Kepala Kantor/Camat di Satuan Kerjanya, Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti adalah Sekretaris Daerah yang kewenangannya didelegasikan pada Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
      • Untuk Kepala Bagian/Kepala Kantor/Camat atasan langsung yang mengetahui adalah Sekretaris Daerah yang kewenangannya didelegasikan pada Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti adalah Bupati yang kewenangannya didelegasikan pada Sekretaris Daerah, (Untuk Kepala Bagian/Kepala Kantor/Camat yang akan mengajukan Cuti tahunan terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin kepada Bapak Bupati yang diketahui oleh Sekretaris Daerah);

  2. Cuti Besar

    Ketentuannya adalah :
    1. Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan;
    2. Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan;
    3. Cuti Besar dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban Agama, umpamanya Ibadah Haji;
    4. Selama menjalankan cuti besar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh, yang dimaksud penghasilan penuh dalam peraturan pemerintah adalah gaji pokok dan penghasilan lain yang berhak diterimanya kecuali tunjangan jabatan pimpinan;
    5. Untuk mendapatkan cuti besar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti;
    6. Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti;
    7. Cuti Besar dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang untuk paling lama 2 (dua) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.
    • Untuk Staf / Pejabat Eselon IV-a / Pejabat Eselon III-a atasan langsung yang mengetahui adalah Kepala Badan / Kepala Dinas / Kepala Bagian / Kepala Kantor / Camat di Satuan Kerjanya, Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti adalah Bupati yang kewenangannya didelegasikan pada Sekretaris Daerah (diajukan melalui Badan Kepegawaian Daerah);
    • Untuk Kepala Badan / Kepala Dinas / Kepala Bagian / Kepala Kantor / Camat atasan langsung yang mengetahui adalah Sekretaris Daerah (diajukan melalui Badan Kepegawaian Daerah), Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti adalah Bupati (Untuk Kepala Badan / Kepala Dinas / Kepala Bagian / Kepala Kantor / Camat yang akan mengajukan Cuti Besar terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin kepada Bapak Bupati yang diketahui oleh Sekretaris Daerah).
    • Permohonan dari yang bersangkutan kepada atasan, yang telah disetujui;
    • Fotokopi setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji).

  3. Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti Besar :
    Badan/Dinas/Bagian/Kantor/Kecamatan :
    Persyaratan Cuti Besar bila digunakan untuk memenuhi kewajiban Agama :
    Diajukan kepada Badan Kepegawaian Daerah, dengan melengkapi :

  4. Cuti Sakit

    Ketentuannya adalah :
    1. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit berhak atas cuti sakit;
    2. Pegawai Negeri Sipil yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan, ia harus memberitahukan kepada atasannya;
    3. Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat berwenang memberikan cuti (pejabat berwenang dimaksud sesuai pada Cuti Tahunan) dengan melampirkan surat keterangan dokter;
    4. Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat berwenang memberikan cuti (pejabat berwenang dimaksud sesuai pada Cuti Besar) dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan (Surat Keterangan Dokter sebagaimana dimaksud, antara lain menyatakan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu);
    5. Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam nomor 4) diatas, diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
    6. Pegawai Negara Sipil yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam nomor 5) diatas, harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
    7. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam nomor 6) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun;
    8. Pegawai Negeri Sipil wanita yang mengalami keguguran kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1½ (satu setengah) bulan;
    9. PNS yang mengalami kecelakaan dalam & oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga ia perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai ia sembuh dari penyakitnya.

  5. Cuti Bersalin

    Ketentuannya adalah :
    1. Untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga Pegawai Negeri Sipil wanita berhak atas cuti bersalin;
    2. Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya, kepada Pegawai Negeri Sipil wanita diberikan cuti diluar tanggungan negara;
    3. Lamanya cuti bersalin tersebut dalam nomor 1) dan 2) adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan;
    4. Untuk mendapatkan cuti bersalin Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti (pejabat berwenang dimaksud sesuai pada Cuti Besar);
    5. Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

  6. Cuti Karena Alasan Penting


    Ketentuannya adalah :
    1. Yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting adalah cuti:
      • Ibu, Bapak, Istri/Suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal;
      • Melangsungkan perkawinan yang pertama;
    2. Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 2 (dua) bulan;
    3. Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti (pejabat berwenang dimaksud sesuai pada Cuti Besar);
    4. Cuti karena alasan penting diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti;

  7. Cuti Diluar Tanggungan Negara

    Ketentuannya adalah :
    1. Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara;
    2. Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjang;
    3. Cuti di luar tanggungan negara dapat mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya, kecuali karena alasan melahirkan anak ke 4 (empat) dan seterusnya ;
    4. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja;
    5. Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan negara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti disertai alasan-alasannya;
    6. Cuti di luar tanggungan negara diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
    7. Alasan cuti di luar tanggungan negara untuk mencari tambahan penghasilan tidak dapat disetujui.

    Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti Besar :
  8. Untuk semua Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Malang atasan langsung yang mengetahui adalah Bupati (diajukan melalui Badan Kepegawaian Daerah) untuk mendapatkan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Sumber
-----

PERSYARATAN CUTI :
CUTI TAHUNAN
  • Telah bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun secara terus menerus;
  • Lamanya cuti adalah 12 hari kerja;
  • PNS yang menjadi Guru pada Sekolah dan Dosen pada Perguruan Tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak berhak atas cuti tahunan.
CUTI BESAR
  • Telah bekerja sekurang-kurangnya 6 tahun secara terus menerus;
  • PNS yang menjalani cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan;
  • Dapat digunakan PNS yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama.
CUTI SAKIT
  • 1 s/d 2 hari : surat izin persetujuan dari atasan;
  • 2 s/d 14 hari : surat izin persetujuan dari pejabat yang berwenang memberikan cuti dan surat keterangan dari Dokter;
  • > 14 hari : surat izin persetujuan dari pejabat yang berwenang memberikan cuti dan surat keterangan dari Dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
  • PNS wanita yang mengalami gugur kandungan berhak mendapatkan cuti paling lama 1 ½ bulan dengan syarat surat izin persetujuan dari pejabat yang berwenang dan surat keterangan dari Dokter / Bidan.
CUTI BERSALIN
  • Untuk persalinan anak pertama, kedua, dan ketiga;
  • Untuk persalinan anak keempat dst, diberikan cuti diluar tanggungan Negara;
  • Lamanya cuti : 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah persalinan.
CUTI KARENA ALASAN PENTING
  • Cuti karena alasan : ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
  • Melangsungkan pernikahan yang pertama. (Cuti diberikan paling lama 2 bulan).
CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA
  • Telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus-menerus.
  • Cuti dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti paling lama 3 tahun

PENDELEGASIAN WEWENANG

  • Sekretaris Daerah, Kepala Kantor, Camat, Lurah, Kepala Badan/Dinas dan Sekretaris Dewan memberikan cuti PNS (cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin & cuti karena alasan penting) di lingkungannya masing-masing.
  • Permintaan cuti Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Badan/Dinas, Sekretaris Dewan, Kepala Kantor, Camat, dan Lurah, diberikan oleh Walikota Banjarmasin serta diproses melalui BKD, Diklat Kota Banjarmasin.
  • Pemberian izin cuti selain (cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin & cuti karena alasan penting) masih tetap merupakan wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian kota Banjarmasin dan diproses melalui BKD,Diklat kota Banjarmasin.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banjarmasin Tahun 2013

0
0
Publikasi "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banjarmasin Tahun 2013" ini diterbitkan berdasarkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan Iapangan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan setiap triwulan pada tahun 2013. Secara makro indikator perhitungan IPM diukur di tingkat nasional dan provinsi, bahkan dapat dilihat keterbandingan antar wilayah dan waktu sampai ke level kabupaten/kota.

Pembangunan manusia menempatkan manusia di garda terdepan dalam proses pembangunan. Laporan atau analisis ini beragumen bahwa kemajuan dalam pembangunan manusia bukan hanya sekedar tujuan penting untuk dicapai, tetapi juga akan menjadi pondasi untuk demokrasi yang kuat dan mampu mempersatukan bangsa. IPM mengukur pencapaian pembangunan manusia dari tiga dimensi dasar, yaitu lamanya hidup, pengetahuan dan suatu standar hidup layak. IPM adalah suatu ringkasan dan bkan sekedar suatu ukuran komprehensif dari banyak dimensi pembangunan manusia.

Dalam publikasi ini disajikan analisis yang berkaitan dengan spek kependudukan, pendidikan, kesehatan, serta pengeluaran per kapita. Pada aspek pendidikan, dilihat perkembangan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta disertai dengan variabel lain yang terkait, terhadap indikator pendidikan. Perkembangan pembangunan aspek kesehatan, diukur melalui angka harapan hidup, disertai dengan variabel pendukung lain, misalnya kuantitas sarana prasarana kesehatan, kondisi ibu menyusui, imunisasi, dan lain-lain. Sedangkan sektor perekonomian dilihat dari indeks pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir IPM Kata Banjarmasin menunjukkan trend meningkat dari tahun ke tahun merupakan indikasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Banjarmasin mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dilihat dari 3 dimensi dasar.


Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Sektoral Kota Banjarmasin 2009 ‐ 2013

0
0
       Dalam perencanaan pembangunan ekonomi, target pertumbuhan ekonomi biasanya telah ditentukan. Salah satu penentu pertumbuhan ekonomi adalah investasi, maka agar target itu bisa ditentukan secara realistis diperlukan suatu indikator yang berkaitan dengan investasi. Indikator yang diperlukan itu adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR) atau rasio antara tambahan output dengan tambahan modal. Jika suatu daerah mempunyai angka (koefisien) ICOR, maka daerah tidak akan menemui kesulitan dalam menentukan berapa besarnya investasi yang diperlukan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Semakin kecil nilai koefisien ICOR, semakin efisien perekonomian suatu daerah pada periode waktu tertentu.
       Penyusunan publikasi ICOR Sektoral Kota Banjarmasin 2009 ‐ 2013 ini dapat terwujud atas kerjasama antara BAPPEDA Kota Banjarmasin dengan BPS Kota Banjarmasin. Publikasi ini bertujuan untuk menyediakan informasi dalam rangka  mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan barang modal yang dilakukan oleh sektor‐ sektor ekonomi. Dengan diperolehnya ICOR menurut sektor, maka perkiraan kebutuhan investasi mendatang secara sektoral dapat diketahui.
       Saran dan kritik perbaikan dari semua pengguna data sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi sejenis pada masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih.



RENSTRA BAPPEDA 2011-2015 (Revisi)

0
0
Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banjarmasin disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJM Nas)

Renstra BAPPEDA Kota Banjarmasin memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan BAPPEDA Kota Banjarmasin dan kegiatan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

Seiring dengan perkembangan pembangunan dan dalam rangka menyempurnakan dokumen rencana strategis (Renstra), maka Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disempurnakan agar lebih terukur dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA.

Akhir kata, Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015 ini diharapkan dapat menjadi media kerja dan media pertanggungjawaban Akuntabilitas organisasi.

Forum Konsultasi Identifikasi Hambatan dan Permasalahan Perdagangan

0
0

Dalam Forum Konsultasi Identifikasi Hambatan dan Permasalahan Perdagangan dijelasakan tentang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, hari ini kamis, (29/10), di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Acara yang diikuti oleh sekitar 50 peserta ini menghadirkan beberapa narasumber yang diantaranya adalah Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono, SE, MSIE., Direktur Bina Usaha Perdagangan Ir. Fetnayeti, MM., Perwakilan Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor Kementerian Perdagagangan dan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemanfaatan Permendag 70/2013 untuk tingkatkan kualitas, produktivitas, dan pangsa pasar produksi dalam negeri guna meredam laju impor dan membuka peluang ekspor baru. Hal penting yang diatur dalam Permendag 70 Tahun 2013 adalah kewajiban toko modern dan pusat perbelanjaan untuk memasarkan produk dalam negeri paling sedikit 80% dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.

Narasumber juga menjelaskan tentang Rules of Origin (ROO) atau Ketentuan Asal Barang sebagai dasar Certificate of Origin atau Surat Keterangan Asal (SKA) yang dimanfaatkan tidak lebih dari 30% Pengusaha/Perusahaan yang melakukan kegiatan Ekspor (Sumber - Permendag 77 Tahun 2014).

Sedikit penjelasan ROO -> COO / SKA

Rules Of Origin WO Surat Keterangan Asal – SKA Form AANZ
SKA Form AANZ atau lebih lengkapnya Surat Keteranga Asal Form AANZFTA adalah Certificate Of Origin – COO AANZFTA yang digunakan sebagai dokumen pengantar ekspor barang dari Indonesia untuk negara tujuan Australia dan New Zealand. SKA Form AANZFTA merupakan salah satu bentuk Surat Keteranga Asal preferensi, dimana dengan penggunaan SKA Form AANZFTA ini maka barang yang di ekspor akan mendapat pengurangan bea masuk pada saat memasuki kedua negara tersebut.
Penjelasan dibawah ini adalah mengenai Rules Of Origin (ROO) WO Surat Keterangan Asal – SKA Form AANZ - Ketentuan Asal Barang – WO pada SKA Form AANZ.
Kriteria “wholly produced or obtained” adalah salah satu dari jenis kriteria dasar yang digunakan untuk menentukan status keasalan barang. Secara umum barang dianggap sebagai wholly produced atau obtained ketika barang tersebut secara keseluruhan dibuat di negara pengekspor dari material yang juga sepenuhnya diperoleh di sana (contoh barang-barang yang tumbuh, lahir dan dibesarkan, dikumpulkan, atau diekstraksi di sana sebagaimana dijelaskan di dalam ketentuan mengenai barang-barang yang seluruhnya diperoleh). Barang-barang yang termasuk dalam kategori ini adalah produk alami atau barang yang terbuat dari produk alami.

Kegiatan impor dan ekspor saat ini tidak bisa terlepas dengan istilah Rules of Origin lazimnya Certificate of Origin atau biasa disebut dengan SKA atau surat keterangan asal. Sejak diberlakukannya skema FTA/Free trade area untuk beberapa kawasan dan negara, maka peranan certificate of origin atau SKA dalam dunia perdagangan internasional khususnya di Indonesia menjadi sangat besar. Hal ini dikarenakan dengan skema FTA yang saat ini berlaku di Indonesia, perusahaan atau pengusaha yang memanfaatkan skema tersebut akan mendapatkan tarif preferential dalam kegiatan impornya. Tarif preferential ini sangat menguntungkan karena pengusaha yang dulunya pada waktu impor dikenakan tarif misalnya 15% dengan menggunakan tarif preferential bisa menjadi 5% saja. Untuk mendapatkan tarif preferential dari skema FTA yang berlaku, tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu barang yang diimpor harus benar-benar berasal dari negara yang termasuk dalam skema FTA dan untuk pembuktiannya, importir harus dapat menunjukkan certificate of origin atau SKA.
Berikut ini 7 skema FTA yang telah berlaku di Indonesia dan jenis SKA atau form-nya masing-masing yaitu :
  1. ATIGA (Asean trades in Goods Agreement) menggunakan Form D
  2. ACFTA (Asean China Free Trade Area) menggunakan Form E
  3. AKFTA (Asean Korea Free Trade Area) menggunakan Form AK
  4. IJEPA (Indonesia Japan Economic Partnership Agreement) menggunakan Form IJEPA
  5. AIFTA (Asean India Free Trade Area) menggunakan Form AI
  6. AANZ FTA (Asean Australia New Zealand Free Trade Area) menggunakan Form AANZ
  7. IPPTA (Indonesia Pakistan Preferential Trade Agreement) menggunakan Form IP
Dengan penggunaan form sebagaimana disebut di atas pada kegiatan impor dari negara yang termasuk dalam skema FTA akan sangat menguntungkan karena jumlah tarif bea masuk yang harus dibayar persentasenya lebih kecil dibandingkan dengan tidak menggunakan form tersebut. Keuntungan ini sangat mendorong kegiatan importasi di Indonesia khususnya dengan negara-negara di Asean, China, Jepang, Korea, dan lainnya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah setelah mengimpor dari negara-negara yang termasuk dalam skema tersebut, otomatis mendapatkan tarif preferential ??? Tentu tidak, karena banyak faktor yang mempengaruhi walaupun importir dapat menunjukkan SKA, karena banyak sekali ditemukan SKA yang dilampirkan dalam dokumen impor ternyata tidak sah atau tidak valid. Bagaimanakah agar SKA atau certificate of origin yang dilampirkan dalam dokumen impor tidak ditolak tentunya harus memenuhi ketentuan tentang negara asal atau lazimnya disebut Rules of Origin.

Permendag Nomor 70 Tahun 2013 ini diharapkan dapat menjaring masukan dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberlakuan peraturan tersebut. Jika peraturan ini dapat berlaku dengan baik, diharapkan dapat lebih menjamin pemberdayaan produsen Indonesia dan perkuatan pemasaran produk dalam negeri, serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melindungi hak-hak konsumen. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai rata-rata 6% per tahun dengan konsumsi domestik mencapai 54,56% dari PDB (sumber dari BPS).


-----
Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan Perdagangan
Djatmiko Bris Witjaksono, SE, MSIE
Gedung Utama Lt. 7 Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5
Jakarta Pusat 10110
Telp : (021) 23528449, (021) 3858171 Pes. 32049
Fax: (021) 23528565
-----
Fetnayeti
Direktur Bina Usaha Perdagangan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Telp/Fax: 021-3858188
Email: fetnayeti@kemendag.go.id
-----
~WZ~

Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PPLS 2014)

0
0
KEMISKINAN MAKRO
Konsep yang dipakai BPS dan juga beberapa negara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach)
“Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran)”
Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan, yang diperoleh dari hasil survei

Kemiskinan Mikro
Data kemiskinan mikro adalah data lengkap keterangan sosial ekonomi setiap individu rumah tangga sasaran, termasuk nama dan alamat untuk mengakses ybs dalam rangka pelaksanaan program perbaikan kesejahteraan.
Dulunya data mikro diperoleh melalui proses administrasi (registrasi) oleh KementerianLembaga/SKPD masing-masing pengelola program program pengendalian kemiskinan.
Sejak 2005 data terkoordinir di TNP2K/Menko Kesra, yang diperoleh melalui survei :
- PSE 2005
- PPLS 2008
- SPDKP (PKH) 2008
- PPLS 2011




Mengapa Konsultasi Publik?

Mempertajam Ketepatan Sasaran
Mengurangi kekurangcakupan (exclusion error) dan kebocoran (inclusion error) dan mengakomodasi perubahan karakteristik rumah tangga akibat perubahan sosial-demografi
Meningkatkan Partisipasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat
Hasil studi menunjukan bahwa ‘local targeting’ meningkatkan kepuasan atas data dan juga kepemilikan (ownership).
Mengakomodasi Kearifan Lokal.
Mengakomodasi upaya penetapan sasaran yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk program inisiatif daerah dan kearifan lokal.
Model Pelibatan Pemda dan Masyarakat dalam Pemutakhiran BDT 
Pemerintah daerah dan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam proses penyusunan BDT sehingga mereka dapat melakukan mekanisme pemutakhiran BDT secara berkala (dinamis).

Tugas dan Fungsi Fasilitator
  1. Bertanggung jawab terlaksananya FKP tingkat dusun/RW,
  2. Memandu diskusi tentang daftar calon RTS,
  3. Memandu identifikasi RTS prelist awal
  4. Menampung usulan calon RTS tambahan,
  5. Meminta pengesahan berita acara FKP oleh peserta, Kepala Dusun/RW, dan Lurah/Kades.

Kompetensi Seorang Fasilitator
  1. Kompetensi dasar calon fasilitator adalah berpendidikan minimal D4/S1,
  2. Berdasarkan pengalamannya calon fasilitator sudah biasa berbicara di hadapan umum,
  3. Mengenal sosial budaya masyarakat sekitar wilayah,
  4. Memiliki kompetensi khusus menyelenggarakan forum konsultasi publik berdasarkan penilaian trainers dalam pelatihan yang diselenggarakan BPS
  5. Menyanggupi menyelesaikan tugas sebagai fasilitator dengan disiplin, kooperatif, dan penuh tanggung jawab.

Peran Sentral TKPK Daerah dalam Konsultasi Publik
  1. Sebagai focal point dan koordinator dalam pelaksanaan konsultasi publik di wilayah administratifnya
  2. Memastikan data kemiskinan daerah terintegrasikan dalam daftar awal rumah tangga untuk konsultasi publik
  3. Mengkoordinasikan perangkat pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan untuk melaksanakan konsultasi publik di tingkat masyarakat
  4. Menetapkan dan mengesahkan dokumen hasil konsultasi publik (daftar rumah tangga dan berita acara) di wilayah adminstratifnya.
  5. Memastikan dokumen hasil konsultasi publik tersebut terkirimkan kepada Pusat untuk selanjutnya menjadi acuan dalam pendataan dalam PPLS

Studi menunjukkan laju penurunan kemiskinan berlangsung lebih cepat di daerah yang telah memiliki TKPK Daerah

BERBAGI TANGGUNG JAWAB DI ANTARA PEMANGKU KEPENTINGAN
Pemerintah Pusat: Desain Metodologi
Kemendagri: Instruksi Pelaksanaan Konsultasi Publik
BPS: Pendataan
Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) : Supervisi Lapangan
Desa & Masyarakat: Konsultasi Publik

DENGAN DEMIKIAN KITA DAPATKAN BASIS DATA TERPADU YANG LEBIH BERKUALITAS DAN LEBIH DIPERCAYA MASYARAKAT UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL
=====

Pimpinan Sidang/Rapat

Ketua : Wakil Walikota Banjarmasin
Moderator : Sekretaris  BAPPEDA Kota Banjarmasin
Pencatat : Staf BAPPEDA (Noor Aniah)

Peserta Rapat    :
1. Wakil Walikota Banjarmasin
2. BAPPEDA Kota Banjarmasin
3. TKPK Kota Banjarmasin  
4. Camat Sekota Banjarmasin
5. Lurah Sekota Banjarmasin
6. BPS Kota Banjarmasin
       
Kegiatan Rapat    :
1. Pembukaan, dibuka Wakil Walikota Banjarmasin
2. Arahan BPS  
3. Diskusi oleh peserta rapat
4. Penutup
5. Bahan Rapat terlampir.
=====

Barenlitbangda Kota Banjarmasin

Indikator Ekonomi Kota Banjarmasin 2013

0
0
Publikasi ini memuat indikator makro dan mikro perekonomian Kota Banjarmasin seperti informasi mengenai perkembangan IHK, laju inflasi, statistik harga, keuangan daerah, perbankan dan moneter, ekspor dan impor, dan pertumbuhan ekonomi, dan indikator ekonomi lainnya. Publikasi ini juga secara khusus mengulas statistik perhotelan, kemiskinan, ketenagakerjaan dan analisis SBH.

Nampak bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Banjarmasin bergerak positif sebesar 7,16 persen pada tahun 2013, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012. Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik ini diiringi dengan tingkat inflasi pada tahun 2013 yang cukup stabil pada 6,98 persen.



Banjarmasin Dalam Angka Tahun 2014

0
0

Puji syukur ke hadirat Allah SWT kami sampaikan mengiringi terbitnya Publikasi Kota Banjarmasin Dalam Angka Tahun 2014. Publikasi ini diterbitkan secara rutin setiap tahun, dalam upaya memenuhi kebutuhan bagi konsumen data dan salah satu dokumentasi gerak pembangunan Kota Banjarmasin. Publikasi ini merupakan rangkuman program pembangunan dan hasil-hasilnya yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Daerah, maupun pihak swasta selama tahun 2013 dan diterbitkan pada tahun 2014. Data-data yang disajikan dalam publikasi ini dibuat dalam bentuk angka dan tabulasi serta sedikit narasi. Data-data dalam publikasi ini dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi, perencanaan dan penentuan prioritas dalam upaya melaksanakan pembangunan pada masa mendatang.
Penyusunan publikasi Banjarmasin Dalam Angka ini dimulai dengan kegiatan pengumpulan data, pengolahan, sampai penyajian dalam bentuk publikasi. Dalam tiap tahap rangkaian kegiatan telah diupayakan kelengkapan dan kesempurnaannya, namun masih terasa belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh konsumen data, terutama dari segi waktu penerbitan publikasi ini. Time lag yang cukup panjang tersebut terkait erat dengan ketersediaan data, validasi dan sinkronisasi dalam pengolahannya. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan publikasi ini di masa mendatang.
Publikasi ini diterbitkan atas kerjasama Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin dengan BAPPEDA Kota Banjarmasin. Atas dukungan Dinas/Instansi pemerintah serta swasta yang ada di wilayah Kota Banjarmasin, kami ucapkan banyak terima kasih.
Akhirnya, semoga penerbitan publikasi ini mendapatkan Rahmat dari Allah SWT, dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

DOWNLOAD

Pendaftaran CPNS Online Tahun 2014

0
0
Sulitnya mengakses alamat website situs pendaftaran CPNS Online tahun 2014 banyak dirasakan oleh para calon pelamar CPNS tahun anggaran 2014-2014 ini. Website resmi melakukan pendaftaran registrasi online yang disediakan pemerintah terdiri dari dua yaitu panselnas.menpan.go.id dan juga sscn.bkn.go.id baru setelah itu melakukan registrasi online di regpanselnas.menpan.go.id pula di website intansi yang dilamar. Contoh seperti di bawah ini :

Menurut informasi dari kementrian PANRB bahwa jadwal seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2014-2015 ini adalah dimulai pada tanggal 20 Agustus - 3 September 2014 pada kedua situs diatas dan langkah panduan cara registrasi daftar cpns pada laman website situs resmi www.panselnas.go.id.
Formasi CPNS untuk Kota Banjarmasinhttps://panselnas.menpan.go.id/index.php/13-formasi/daerah/provinsi/kabkota/331-kota-banjarmasin

Cara Pendaftaran Online CPNS 2014  Panselnas.menpan.go.id

Pemerintah melakukan rekrutmen CPNS melalui jalur pelamar umum yang dibuka melalui formasi umum dan formasi khusus. Formasi umum dibuka berdasarkan analisis kebutuhan setiap instansi yang diajukan ke BKN dan Kementerian PAN dan RB untuk dianalisa dan dikeluarkan formasi yang disetujui untuk diadakan rekrutmen seleksi tes penerimaan cpns di tahun ini.

Sampai saat ini situs panselnas.menpan.go.id masih sulit untuk diakses, dan jika kebetulan bisa masuk ke situs panselnas tersebut, akan ada pengumuman untuk melihat alur pendaftaran terlebih dahulu sebelum melakukan registrasi seperti gambar dibawah ini.

Menurut keterangan resmi dari Kemenpan-RB semua pendaftaran cpns 2014 bisa dilakukan di situs panselnas.menpan.go.id tanggal 20 agustus - 3 September 2014 akan tetapi sistem baru ini belum bisa menjangkau banyaknya calon pendaftar sehingga situs tersebut dari kemarin belum bisa diakses secara normal, meskipun sempat diberitakan bahwa situs ini siap untuk menerima pendaftaran pada hari H rabu kemarin.

Berikut panduan Tahapan Tata Cara serta Panduan dan Cara Pendaftaran Online Melalui panselnas.menpan.go.id dan sscn.bkn.go.id
  • Masuk ke portal Panselnas di http://panselnas.menpan.go.id untuk melakukan pendaftaran dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, instansi yang dipilih dan e-mail.
  • Log in ke http://sscn.bkn.go.id dengan mengisi username & password yang sudah dikirim via e-mail.
  • Klik DAFTAR untuk mengisi formulir pendaftaran.
  • Isi formulir registrasi yang muncul.
  • Pastikan isian data pribadi pada form registrasi sesuai dengan KTP.
  • Pastikan isian jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan.
  • Klik check box mengenai kebenaran data yang telah dimasukkan
  • Masukkan kode captcha yang tertera.
  • Klik tombol Daftar untuk memproses pendaftaran dan mendapatkan nomor registrasi.
  • Cetak tanda bukti pendaftaran. Tanda bukti pendaftaran berupa file dalam format PDF yang dapat disimpan di flashdisk dan dapat dicetak ditempat lain.
  • Tanda bukti pendaftaran yang sudah dicetak agar dibawa pada saat verifikasi dokumen lamaran di panitia penerimaan CPNS masing-masing instansi.
  • Melakukan verifikasi dokumen. Verifikasi dokumen dilakukan oleh Panitia Penerimaan CPNS yang ada pada masing-masing instansi yang dilamar. Instansi menentukan apakah dokumen lamaran dibawa oleh pelamar yang bersangkutan atau dikirim melalui Pos Indonesia. Verifikasi dokumen tersebut untuk memastikan kesesuaian data pelamar pada isian formulir pendaftaran dan pilihan formasi serta pendidikan apakah telah terisi dengan data yang benar.
  • Mengikuti ujian seleksi pada waktu yang telah ditentukan.
  • Setelah mengikuti ujian seleksi masuk, Anda dapat melihat hasil seleksi pada tanggal pengumuman.
Setelah mengikuti alur pendaftaran di situs panselnas.menpan.go.id, peserta akan mendapatkan akun yang nantinya dapat untuk mengakses situs sscn.bkn.go.id. Situs ini akan menawarkan pengisian username dan password sebelum akhirnya dapat mengakses situs yang dikelola Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu.

Pendaftaran CPNS online 2014 sscn.bkn.go.id

Situs sscn.bkn.go.id adalah bagian dari penerimaan CPNS dengan sistem single entry atau satu pintu. Di situs ini dapat diakses informasi umum tentang CPNS 2014, pengumuman instansi yang membuka penerimaan CPNS 2014 hingga petunjuk pendaftaran.

Mungkin dari anda yang belum berhasil melakukan pendaftaran karena situs panselnas belum bisa dibuka, masih ada waktu hingga tanggal 3 sepetember, namun jika kondisinya seperti saat ini pastinya para pelamar akan merasa was-was tidak akan bisa melakukan pendaftaran lowongan CPNS yang mereka inginkan.

Berikut pengalaman dari seorang pelamar cpns yang telah melakukan registrasi cpns online di situs website panselnas.menpan.go.id seperti informasi pemberitaan yang dikutip dirilis di media online bisnis.com.

Salah satu peserta yang berhasil melakukan pendaftaran cpns online 2014 ini berbagi bagaimana cara registrasi di situs panselnas.menpan.go.id . dari akun bernama Rikie Fauzan yang membagi cara bagaimana mendaftar via online di situs https://panselnas.menpan.go.id/. Riki menulis, bagi para pelamar cukup dengan mengisi nik, nama, email, instansi, tgl lahir, kemudian mendapat email balasan dari panselnas berisi user name dan password untuk login di instansi terkait.

"Persyaratan selanjutnya di instansi yg dipilih dengan login pake username dan password yg diterima dari panselnas. Diinstansi yg dipilih dia bisa memilih 3 formasi jabatan dengan pendidikan yg sama. Jadi nanti 1 orang hanya bisa daftar di 1 instansi. Demikian infonya semoga bermanfaat teman"

Terus pantau berita informasi baru update tentang dua situs website pendaftaran cpns online tahun 2014 ini di link berikut ini :


Redaksional

Selamat Hari Raya Idul Fitri Tahun 1435 Hijriyah

0
0

Fajar 1 Syawal 1435 H / 2014 M sebentar lagi akan tiba. Bersama-sama dengan ummat Islam semuanya dari segala arah dan penjuru dunia dari sabang sampai merauke tak henti-hentinya mengumandangkan alunan suara takbir, tasbih, tahmid dan tahlil.

Bahkan sebagaian masyarakat kita, pada malam hari raya Idul Fitri dilakukan takbir keliling yang sudah menjadi budaya. Hal ini sesungguhnya merupakan manifestasi kebahagiaan setelah berhasil memenangi ibadah puasa, atau sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas kemenangan besar yang kita peroleh setelah menjalankan ibadah puasa Ramadhan selama satu bulan penuh.

Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya : “Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. ” Rasulullah SAW bersabda yang artinya “Hiasilah hari rayamu dengan takbir.”

Takbir kita tanamkan ke dalam lubuk hati sebagai pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah SWT. Kalimat tasbih kita tujukan untuk mensucikan Allah dan segenap yang berhubungan dengan-Nya. Tidak lupa kalimat tahmid sebagai puji syukur juga kita tujukan untuk Rahman dan Rahim-Nya yang tidak pernah pilih kasih kepada seluruh hambanya. Sementara tahlil kita lantunkan untuk memperkokoh keimanan kita bahwa Dia lah Dzat yang maha Esa dan maha kuasa.

ESENSI MAKNA IDUL FITRI
Hari raya Idul Fitri adalah merupakan puncak dari pelaksanaan ibadah puasa. Idul Fitri memiliki makna yang berkaitan erat dengan tujuan yang akan dicapai dari kewajiban berpuasa itu sendiri yaitu manusia yang bertaqwa. Kata Id berdasar dari akar kata aada – yauudu yang artinya kembali sedangkan fitri bisa berarti buka puasa untuk makan dan bisa berarti suci. Adapun fitri yang berarti buka puasa berdasarkan akar kata ifthar (sighat mashdar dari aftharo – yufthiru) dan berdasar hadis Rasulullah SAW yang artinya : ”Dari Anas bin Malik: Tak sekali pun Nabi Muhammad SAW. Pergi (untuk shalat) pada hari raya Idul Fitritanpa makan beberapa kurma sebelumnya." Dalam Riwayat lain: "Nabi SAW. Makan kurma dalam jumlah ganjil." (HR Bukhari).

Dengan demikian, makna Idul Fitri berdasarkan uraian diatas adalah hari raya dimana umat Islam untuk kembali berbuka atau makan. Oleh karena itulah salah satu sunah sebelum melaksanakan shalat Idul Fitria dalah makan atau minum walaupun sedikit. Hal ini untuk menunjukkan bahwa hari raya Idul Fitri 1 syawal itu waktunya berbuka dan haram untuk berpuasa.

Sedangkan kata Fitri yang berarti suci, bersih dari segala dosa, kesalahan, kejelekan, keburukan berdasarkan dari akar kata fathoro-yafthiru dan hadis Rasulullah SAW yang artinya “Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan didasari iman dan semata-mata karena mengharap ridho Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." (Muttafaq ‘alayh). Barangsiapa yang shalat malam di bulan Ramadhan dengan didasari iman dan semata-mata karena mengharap ridho Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. (Muttafaq ‘alayh) . Dari penjelasan ini dapat disimpulkan pula bahwa Idul Fitri bisa berarti kembalinya kita kepada keadaan suci, atau keterbebasan dari segala dosa dan noda sehingga berada dalam kesucian (fitrah).

Jadi yang dimaksud dengan Idul Fitri dalam konteks ini berarti kembali kepada asal kejadiannya yang suci dan mengikuti petunjuk Islam yang benar. Bagi ummat Islam yang telah lulus melaksanakan Ibadah puasa di Bulan Ramadhan akan diampuni dosanya sehingga menjadi suci kembali seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan Ibunya. Sebagaimana Sabda Nabi SAW yang Artinya“Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci.”

Dalam bahasa Jawa, hari raya Idul Fitri disebut juga dengan istilah Lebaran. Lebaran mengandung maksud lebar-lebur-luber-labur. Lebar artinya kita akan bisa lebaran dari kemaksiatan. Lebur artinya lebur dari dosa. Luber artinya luber dari pahala, luber dari keberkahan, luber dari rahmat Allah SWT. Labur artinya bersih sebab bagi orang yang benar-benar melaksanakan ibadah puasa, maka hati kita akan dilabur menjadi putih bersih tanpa dosa,makanya wajar klo mau lebaran rumah-rumah banyak yang di labur hal ini mengandung arti pembersihan dhohir disamping pembersihan batin yang telah di lakukan.

Adapun terkait hidangan khas waktu lebaran yaitu ketupat, dalam bahasa Jawa ketupat diartikan dengan ngaku lepat alias mengaku kesalahan, bentuk segi empat dari ketupat mempunyai makna kiblat papat lima pancer yang berarti empat arah mata angin dan satu pusat yaitu arah jalan hidup manusia. Ke mana pun arah yang ingin ditempuh manusia hendaknya tidak akan lepas dari pusatnya yaitu Allah SWT.

Oleh sebab itu ke mana pun manusia menuju, pasti akan kembali kepada Allah. Rumitnya membuat anyaman ketupat dari janur mencerminkan kesalahan manusia. Warna putih ketupat ketika dibelah melambangkan kebersihan setelah bermaaf-maafan. Butiran beras yang dibungkus dalam janur merupakan simbol kebersamaan dan kemakmuran. Janur yang ada di ketupat berasal dari kata jaa-a al-nur bermakna telah datang cahaya atau janur adalah sejatine nur atau cahaya. Dalam arti lebih luas berarti keadaan suci manusia setelah mendapatkan pencerahan cahaya selama bulan Ramadan.

Adapun makna filosofis santen yang ada di masakan ketupat adalah suwun pangapunten atau memohon maaf. Dengan demikian ketupat ini hanyalah simbolisasi yang mencerminkan kebersihan dan kesucian hati setelah mohon ampun dari segala kesalahan hal ini merupakan makna filosofis dari warna putih ketupat jika dibelah menjadi dua. Sedangkan, janur melambangkan manusia yang telah mendapatkan sinar ilahiah atau cahaya spiritual/cahaya jiwa. Anyaman-anyaman diharapkan memberikan penguatan satu sama lain antara jasmani dan rohani.

Pemaknaan hari raya Idul Fitri hendaknya bersifat positif seperti menjalin silaturrahmi sebagai sarana membebaskan diri dari dosa yang bertautan antar sesama makhluk. Silaturahmi tidak hanya berbentuk pertemuan formal seperti Halal bi Halal, namun juga bisa dengan cara menyambangi dari rumah ke rumah, saling duduk bercengkerama, saling mengenalkan dan mengikat kerabat. Apalagi sekarang permohonan maaf dan silaturahmi sudah tidak mengenal batas dan waktu sebab bisa menggunakan jejaring media sosial seperti contoh lewat sms, up date status, inbox di facebook, twiter, yahoo mesenger, skype dan email.

Begitulah pentingnya silaturahmi sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang artinya “Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan melainkan keduanya akan diampuni (dosanya) sebelum mereka berpisah.  (HR.Daud,Tirmidzi & Ibnu Majah) .

Kini kita dengan rasa suka cita dan senang karena kita menyambut hari kemenagan disamping itu kita juga bercampur sedih, dan dengan linangan air mata bahagia kita di tinggalkan bulan Ramadhan yang penuh berkah, maghfiroh dan Rahmat Allah SWT. Banyak pelajaran dan hikmah, faidah dan fadhilah yang kita dapatkan. Kini bulan Ramadhan telah berlalu, tapi satu hal yang tidak boleh meninggalkan kita dan harus tetap bersama kita yaitu spirit dan akhlakiyah puasa Ramadhan, sehingga 1 Syawal harus menjadi Imtidad lanjutan Ramadhan dengan ibadah serta kesalehan sosial. Sebab Kata Syawal itu sendiri artinya peningkatan. Inilah yang harus mengisi sebelas bulan ke depan dalam perjalanan hidup kita.

HIKMAH IDUL FITRI
Seorang muslim yang kembali kepada fitrahnya ia akan memiliki sikap yaitu Pertama, ia tetap istiqomah memegang agama tauhid yaitu islam, ia tetap akan berkeyakinan bahwa Allah itu maha Esa dan hanya kepadanya kita memohon. Kedua, dalam kehidupan sehari-hari ia akan selalu berbuat dan berkata yang benar,walau kaana murron meskipun perkataan itu pahit. Ketiga, ia tetap berlaku sebagai abid, yaitu hamba Allah yang selalu taat dan patuh kepada perintah-Nya sebagai contoh kita harus menghormati kedua orang tua kita baik orang tua kandung maupun mertua, jikalau sudah meninggal berziarahlah ketempat makam mereka untuk mendoaakan agar dilapangkan kuburannya dan diampuni dosanya.

Mudah-mudahan berkat ibadah selama bulan Ramadhan yang dilengkapi dengan menunaikan Zakat fitrah, Insya Allah kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrohnya, karena ibadah puasa Ramadhan berfungsi sebagai tazkiyatun nafsi yaitu mensucikan jiwa dan Zakat fitrah berfungsi sebagai tazkiyatul badan, yaitu mensucikan badan, maka setelah selesai ibadah puasa dan menunaikan zakat,seorang muslim akan kembali kepada fitrohnya yaitu suci jiwanya dan suci badanya.

 Seorang muslim yang kembali kepada fitrohnya selain sebagai abid [hamba Allah] yang bertakwa, ia juga akan memiliki kepekaan sosial yang tinggi peduli kepada lingkungannya. Itulah beberapa indikator dari gambaran seorang yang kembali kepada fitrahnya setelah selesai menunaikan ibadah shaum Ramadhan sebulan lamanya, dan itu akan tampak pada dirinya setelah selesai puasa ramadhan,mulai hari ini dan seterusnya.

Namun bila ketiga ciri fitrah tersebut tidak tampak pada diri seorang muslim mulai hari ini dan hari-hari berikutnya, maka berarti latihan dan pendidikan puasa Ramadhan yang telah dilakukannya selama sebulan tidak berhasil, karena ia tidak mampu kembali kepada fitrahnya. Semoga dengan kembalinya semua warga masyarakat muslim di negeri ini kepada Fitrahnya, cita-cita Negara kita menjadi Negara yang Adil dan Makmur, Gemah Ripah Loh Jinawi, Gemah merenah tur tuma’ninah dibawah ridha Allah SWT atau dengan istilah agama Baldatun Toyyibatun Warobbun Ghoffur.

Dalam kesempatan berlebaran di hari raya yang suci ini, mari kita satukan niat tulus ikhlas dalam sanubari kita, kita hilangkan rasa benci, rasa dengki, rasa iri hati, rasa dendam, rasa sombong dan rasa bangga dengan apa yang kita miliki hari ini. Mari kita ganti semua itu dengan rasa kasih sayang&rasa persaudaraan. Dengan hati terbuka, wajah yang berseri-seri serta senyum yang manis kita ulurkan tangan kita untuk saling bermaaf-maafan. Kita buka lembaran baru yang masih putih, dan kita tutup halaman yang lama yang mungkin banyak terdapat kotoran&noda seraya mengucapkan Minal Aidin Walfaizin Mohon Ma’af Lahir dan Batin. Semoga Allah SWT, selalu memberikan pertolongannya kepada kita semua. Oleh karena itu marilah kita jadikan Idul Fitri tahun 2014 ini berbeda dengan Idul Fitri di tahun-tahun sebelumnya karena kita baru saja telah melaksanakan pesta demokrasi pemilihan presiden. Walaupun kemarin beda pilihan itulah seninya berdemokrasi, mari merajut kembali dan maksimalkan bersilaturahmi untuk meminta maaf, memberi maaf dan menjadi seorang pemaaf. Jangan biarkan kedengkian dan kebencian merasuk kembali ke jiwa kita yang telah suci. Sumber
=====

Sejarah

Hakikat Idul Fitri adalah perayaan kemenangan iman dan ilmu atas nafsu di medan jihad Ramadhan.

Jauh sebelum ajaran Islam turun, masyarakat Jahiliyah Arab ternyata sudah memiliki dua hari raya, yakni Nairuz dan Mahrajan. Kaum Arab Jahiliyah menggelar kedua hari raya itu dengan menggelar pesta pora. Selain menari-nari, baik tarian perang maupun ketangkasan, mereka juga bernyanyi dan menyantap hidangan lezat serta minuman memabukkan.

‘’Nairuz dan Mahrajan merupakan tradisi hari raya yang berasal dari zaman Persia Kuno?’’ tulis Ensiklopedi Islam.  Setelah turunnya kewajiban menunaikan ibadah puasa Ramadhan pada 2 Hijriyah, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasa’i, Rasulullah SAW bersabda, ‘’Sesungguhnya Allah mengganti kedua hari raya itu dengan hari raya yang lebih baik, yakni Idul Fitri dan Idul Adha.’’

Setiap kaum memang memiliki hari raya masing-masing. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam Kisah Para Nabi dan Rasul, mengutip sebuah hadis dari Abdullah bin Amar, ‘’Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: ’’Puasanya Nuh adalah satu tahun penuh, kecuali hari Idul Fitri dan Idul Adha’.’’ (HR Ibnu Majah).

Jika merujuk pada hadis di atas, maka umat Nabi Nuh AS pun memiliki hari raya. Sayangnya, kata Ibnu Katsir, hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah itu sanadnya dhaif.  Rasulullah SAW membenarkan bahwa setiap kaum memiliki hari raya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari,  pernah memarahi dua wanita Anshar memukul rebana sambil bernyanyi-nyanyi.

‘’Pantaskah ada seruling setan di rumah, ya Rasulullah SAW?’’ cetus Abu Bakar.
   
‘’Biarkanlah mereka wahai Abu Bakar! Karena tiap-tiap kaum mempunyai hari raya, dan hari ini adalah hari raya kita,’’ sabda Rasulullah SAW.

Hari Raya Idul Fitri untuk pertama kalinya dirayakan umat Islam, selepas Perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadhan 2 Hijiriyah. Dalam pertempuran itu, umat Islam meraih kemenangan. Sebanyak 319 kaum Muslimin harus berhadapan dengan 1.000 tentara dari kaum kafir Quraisy.

Pada tahun itu, Rasulullah SAW dan para sahabat merayakan dua kemenangan, yakni keberhasilan mengalahkan kaum kafir dalam Perang Badar dan menaklukkan hawa nafsu setelah sebulan berpuasa. Menurut sebuah riwayat, Nabi SAW dan para sahabat menunaikan shalat Id pertama dengan kondisi luka-luka yang masih belum pulih akibat Perang Badar.

Rasulullah SAW pun dalam sebuah riwayat disebutkan, merayakan Hari Raya Idul Fitri pertama dalam kondisi letih. Sampai-sampai Nabi SAW bersandar pada Bilal RA dan menyampaikan khutbahnya.

Menurut Hafizh Ibnu Katsir, pada Hari Raya Idul Fitri yang pertama, Rasulullah SAW pergi meninggalkan masjid menuju suatu tanah lapang dan menunaikan shalat Id di atas lapang itu. Sejak itulah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menunaikan shalat Id di lapangan terbuka.

Sebelum datangnya  Hari Raya Idul Fitri, umat Islam diwajibkan menunaikan zakat fitrah. Tepat pada 1 Syawal, kaum Muslim disunahkan melaksanakan shalat Id, baik di lapangan terbuka maupun di masjid, sebanyak dua rakaat dan kemudian dilanjutkan dengan khutbah.

Hingga kini, Idul Fitri telah dilakukan kaum Muslimin sebanyak lebih dari 1.434 kali.  Di setiap wilayah atau daerah, umat Islam memiliki tradisi masing-masing untuk merayakan dan  mengisi hari raya itu.  Bahkan, di setiap daerah dan Negara, umat Islam memiliki istilah sendiri untuk menyebut Idul Fitri.

Sejatinya, hakikat Idul Fitri adalah perayaan kemenangan iman dan ilmu atas nafsu di medan jihad Ramadhan. Setelah berhasill menundukkan nafsu,  kaum Muslim yang berpuasa di bulan Ramadhan dapat "kembali ke fitrah" (Idul Fitri), yakni kembali ke asal kejadian. Semoga. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1435 H.
=====

BAPPEDA Kota Banjarmasin Raih Penghargaan Ombudsman RI

0
0
Pemerintah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, dinyatakan sebagai Terbaik Kedua Nasional dalam pelayanan publik oleh Ombudsman RI setelah Provinsi Bali.


Penghargaan oleh Ombudsman RI yang diserahkan secara resmi oleh Menkopolhukam Djoko Suyatno di Jakarta pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014. Walikota Banjarmasin H. Muhidin menerima secara langsung penghargaan sertifikat kepatuhan standar pelayanan publik tersebut. Menurut beliau, Pemerintah Kota Banjarmasin yang mendapatkan peringkat kedua nasional setelah Bali merupakan kebanggaan dan patut disyukuri.

Dengan memperoleh penghargaan tersebut diharapkan dapat lebih memotivasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk bekerja lebih baik lagi, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ada 17 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang menjadi objek survei kepatuhan pelayanan publik tersebut, dan ke 17 SKPD tersebut memperoleh  Zona Hijau , artinya baik dalam pelayanan publik. Ke-17 SKPD dimaksud adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih Kota Banjarmasin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pariwisata, Kantor Catatan Sipil, Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Cipta Karya, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pendidikan dan Latihan (Diklat), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Koperasi, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta Dinas Sosial.

Ke-17 SKPD yang memperoleh  Zona Hijau  tersebut diharapkan mampu untuk mempertahankan dan terus berinovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
=====


Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Salah satu tugas Ombudsman adalah menangani keluhan masyarakat korban mal-administrasi publik (contohnya: pelayanan yang buruk, tidak adil, diskriminatif, dll.). Ombudsman sendiri berdiri atas dasar Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Aplikasi GPP/BPP 2014 (Update 15 Juli 2014) - (Gaji Ke-13)

0
0
Update Aplikasi GPP/BPP 2014 Tanggal 15 Juli 2014 adalah update Aplikasi GPP/BPP untuk update untuk perhitungan gaji 13 dengan dasar gaji Juni 2014 dengan menggunakan referensi gaji pokok 2014. Seperti yang diketahui bahwa gaji Juni 2014 masih menggunakan gaji pokok 2013. Jika satker masih menggunakan aplikasi lama tentu saja gaji 13 nya menggunakan gaji pokok 2013 sehingga harus membuat kekurangan gaji 13. Sumber Aplikasi dari Situs Resmi perbendaharaan.go.id

Untuk Surat Edaran Nomor SE-22/PB/2014 tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, Anggota tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bisa anda Download di SE-22/PB/2014.

Untuk menghindari pekerjaan dua kali maka update aplikasi kali ini adalah untuk menghitung gaji 13 tahun 2014 dengan menggunakan gaji pokok 2014. Selain itu untuk Aplikasi BPP ditambahkan perekaman untuk Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar Dan/Atau Wilayah Perbatasan yang sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE-26/PB/2013. Update kali ini meliputi Aplikasi GPP dan Aplikasi BPP 2014.

PERHATIAN 
Sebelum user mengupdate aplikasi versi 15 Juli ini maka user diwajibkan update aplikasi tanggal 9 juni terlebih dahulu. Karena update 9 Juni menambahkan SK kenaikan gaji pokok baru ke semua pegawai, sedangkan update 15 Juli ini tidak menambahkan SK baru.

Seperti biasanya dalam update Aplikasi GPP 2014 sebelumnya yang disertakan petunjuk update dan tutorial terkait perkembangan aplikasi, update kali ini juga terdapat petunjuk update yang berisi antara lain :
  1. Cara install update aplikasi versi 15 Juli 2014
  2. Cara Membuat gaji ke-13 tahun 2014 dengan dasar gaji pokok Juni 2014 terbaru
  3. Cara Menambahkan fungsional penyuluh keluarga KB
  4. Cara Menambah umur pensiun pejabat fungsional
  5. Cara Perekaman tunjangan khusus wilayah kecil pulau terluar
  6. Penjelasan perbaikan aplikasi BPP 2014

Tentang Pembayaran Gaji ke-13 PNS T.A. 2014

0
0
Kabar tentang pembayaran gaji ke-tiga-belas tahun 2014 yang akan dibayarkan sebelum lebaran nampaknya sudah ada titik terang. Presiden telah menandatangani Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2014 tentang Pembayaran Gaji Ke-13 Tahun 2014 pada tanggal 3 Juli 2014 yang lalu.

Topik terhangat minggu ini adalah tentang cairnya Gaji Ke-13 untuk PNS seluruh Indonesia (Red-@WZ). Informasi Juknis untuk pembayaran gaji 13 tahun 2014 sudah dirilis dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.05/2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga belas dalam tahun anggaran 2014 kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Kepolisian, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

Pada BAB III Pembayaran Gaji/Tunjangan bulan ketiga belas untuk PNS yang bekerja pada pemerintah pusat, anggota TNI, Anggota Polri dan Pejabat Negara Pasal 10 (Ayat 1) Gaji/tunjangan bulan ketiga belas untuk PNS yang bekerja pada Pemerintah Pusat, Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara , dibayarkan pada bulan Juli 2014 dan (Ayat 2) Dalam hal pemberian gaji/tunjangan bulan ketiga belas belum dapat dibayarkan pada bulan Juli 2014, pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bulan Juli 2014.

Update (15 Juli 2014)
Berdasarkan Surat Nomor: S-4512/PB/2014 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Perihal Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2014 kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan maka Pembayaran Gaji Ke-13 akan segera dilaksanakan.
=====

Berikut rangkuman pokok-pokok dalam PMK No 144 Tahun 2014:
  1. PNS, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun /Tunjangan diberikan gaji/ pensiun/ tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2014.
  2. Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas adalah sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni 2014. Penghasilan sebagaimana dimaksud bagi:
    PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/ tunj angan umum, dan tunjangan kinerja/ Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN);
    Penerima Pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan; dan
    Penerima Tunjangan hanya menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.
  3. Besaran penghasilan tidak termasuk jenis-jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi/tunjangan khusus Guru dan Dosen/tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi Guru PNS, insentif khusus, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi/bahaya serta tunjangan/insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau pengaturan internal Kementerian/Lembaga
  4. Dalam hal penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni 2014 belum dibayarkan sebesar hak yang seharusnya diterima, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas.
  5. Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM gaji/tunjangan, susulan gaji/tunjangan, dan selisih kekurangan gaji/tunjangan bulan ketiga belas kepada KPPN
  6. Berdasarkan SPM yang dimaksud KPPN menerbitkan SP2D gaji/tunjangan, susulan gaji/tunjangan, dan selisih kekurangan gaji/tunjangan bulan ketiga belas paling lambat:
    - 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima lengkap dan benar untuk Satuan Kerja yang telah melaksanakan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai; atau
    -5 (lima) hari kerja sejak SPM diterima lengkap dan benar untuk Satuan Kerja yang belum melaksanakan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai.
  7. Dalam hal pemberian pensiun/tunjangan bulan ketiga belas belum dapat dibayarkan pada bulan Juli 2014, pembayaran dilakukan setelah bulan Juli 2014
Barenlitbangda Kota Banjarmasin

LOWONGAN KERJA PNPM MANDIRI PERKOTAAN

0
0




PNPM MANDIRI PERKOTAAN
PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLPBK) KOTA BANJARMASIN
Membutuhkan

1. FASILITATOR TEKNIK : 2 ORANG
2. ASISTEN MANAJEMEN DATA : 1 ORANG

Persyaratan:
  1. Surat Lamaran ditujukan kepada TIM SELEKSI FASILITATOR PLPBK KOTA BANJARMASIN.
  2. Foto copy Ijasah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir
  3. Foto copy transkrip nilai pendidikan terakhir 
  4. Fotocopy KTP dan Pas photo ukuran 4x6 sebanyak 3 lbr 
  5. Curriculum Vitae (Pengalaman Kerja)
  6. Referensi pengalaman kerja dan pelatihan yang pernah diikuti.

Kualifikasi:

FASILITATOR TEKNIK
  1. Pendidikan minimal S1 Jurusan Teknik Sipil/Arsitektur/Urban Planner/Lingkungan.
  2. Diutamakan pengalaman bekerja sebagai Fasilitator ND P2KP dan/atau pernah bekerja dalam bidang pemberdayaan masyarakat (PNPM MP atau lainnya) minimal 1 tahun.
  3. Kemampuan bahasa Indonesia secara baik (lisan dan tulisan)
  4. Mampu mengoperasikan komputer, minimal Microsoft Office (word, excel dan power point)dan menguasai internet.
  5. Diutamakan pernah mengikuti pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat.
  6. Mampu bekerjasama dalam tim.

ASISTEN MANAJEMEN DATA (ASMANDAT)
  1. Pendidikan minimal S1 Jurusan Komputer.
  2. Memiliki pengalaman dengan program pemberdayaan masyarakat minimal 2 tahun dan/ atau berpengalaman sebagai Faskel P2KP/PNPM MP/PLPBK/ND minimal 1 Tahun.
  3. Terampil mengoperasikan komputer, minimal Microsoft Office (word, excel dan power point), familiar mengelola aplikasi dan jaringan internet
  4. Kemampuan bahasa Indonesia secara baik (lisan dan tulisan)
  5. Mampu memimpin tim fasilitator
  6. Diutamakan pernah mengikuti pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat.
  7. Mampu bekerjasama dalam tim.

Batas waktu pemasukan lamaran Tanggal 18 Juli 2014

Informasi dan Lamaran langsung disampaikan :
Kantor Barenlitbangda Kota Banjarmasin Gedung C Lantai III
Jl. R.E. Martadinata No. 1 Banjarmasin.
Telp/Fax : (0511) 3355665
Contact person :
Aminur Nisa (085251790223).
Agus Suyatno (081351266659).
Hadi Wijaya (0511-7760688)

TIM SELEKSI FASILITATOR KOTA BANJARMASIN

Standar dan Tata Cara Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

0
0
Pengertian Analisis Beban Kerja

Analisis beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu, atau dengan kata lain analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah personalia dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang tepat dilimpahkan kepada seorang petugas.

Analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang dapat dilimpahkan kepada seorang pegawai, atau dapat pula dikemukakan bahwa analisis beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan beban kerja dalam waktu tertentu.

Dengan cara membagi isi pekerjaan yang mesti diselesaikan oleh hasil kerja rata-rata satu orang, maka akan memperoleh waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan pekerjaan tersebut. Atau akan memperoleh jumlah pegawai yang dibutuhkan melalui jumlah jam kerja setiap pegawai tersebut.

Dalam manajemen kepegawaian, kegiatan penerimaaan dan penempatan pegawai mutlak harus dilakukan didalam satu unit organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Kegiatan manajemen kepegawaian adalah kegiatan untuk mendapatkan landasan guna penerimaan dan penempatan pegawai yang pada awalnya dilakukan terlebih dahulu melalui analisis jabatan (job analysis), yang berarti suatu kegiatan untuk memberikan gambaran tentang syarat-syarat jabatan (job specification) yang diperlukan bagi setiap pegawai yang akan diterima dalam menduduki suatu jabatan didalam suatu organisasi.

Perencanaan kebutuhan pegawai suatu instansi mutlak diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai yang tepat baik jumlah dan waktu, maupun kualitas. Melalui studi analisis beban kerja yang dilakukan akan dapat memberikan gambaran pegawai yang dibutuhkan baik kuantitatif maupun kualitatif yang dirinci menurut jabatan dan unit kerja.

Metode Analisis Beban Kerja

Dalam rangka mendapatkan informasi yang diperlukan dalam kegiatan ini dilakukan dengan 3 pendekatan yaitu :

Pendekatan Organisasi
Organisasi dipahami sebagai wadah dan sistem kerja sama dari jabatan-jabatan. Melalui pendekatan organisasi sebagai informasi, akan diperoleh informasi tentang : nama jabatan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab, kondisi kerja, tolok ukur tiap pekerjaan, proses pekerjaan, hubungan kerja, serta persyaratan-persyaratan seperti : fisik, mental, pendidikan, ketrampilan, kemampuan, dan pengalaman.

Berdasarkan pendekatan organisasi ini dapat dibuatkan prosedur kerja dalam pelaksanaan kerja yang menggambarkan kerja sama dan koordinasi yang baik. Kegiatan dan hubungan antar unit organisasi perlu dibuatkan secara tertulis, sehingga setiap pegawai tahu akan tugasnya bagaimana cara melakukannya serta dengan siapa pegawai itu harus mengadakan hubungan kerja.

Selanjutnya tugas dan fungsi setiap satuan kerja dihitung beban tugasnya. Hambatannya karena belum adanya ukuran beban tugas, hal ini perlu kesepakatan tiap satuan kerja yang sejenis. Dengan demikian ukuran beban tidak hanya satu, tetapi bisa dua, tiga atau lebih.

Pendekatan analisis jabatan
Jabatan yang dimaksud tidak terbatas pada jabatan struktural dan fungsional, akan tetapi lebih diarahkan pada jabatan-jabatan non struktural yang bersifat umum dan bersifat teknis (ingat kriteria jabatan baik aspek material maupun formal). Melalui pendekatan ini dapat diperoleh berbagai jenis informasi jabatan yang meliputi identitas jabatan, hasil kerja, dan beban kerja serta rincian tugas. Selanjutnya informasi hasil kerja dan rincian tugas dimanfaatkan sebagai bahan pengkajian beban kerja.

Beban kerja organisasi sesuai prinsip organisasi akan terbagi habis pada sub unit-sub unit dan sub unit terbagi habis dalam jabatan-jabatan. Melalui pendekatan analisis jabatan ini akan diperoleh suatu landasan untuk penerimaan, penempatan dan penentuan jumlah kualitas pegawai yang dibutuhkan dalam periode waktu tertentu antara lain :

  1. Sebagai landasan untuk melakukan mutasi;
  2. Sebagai landasan untuk melakukan promosi;
  3. Sebagai landasan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat);
  4. Sebagai landasan untuk melakukan kompensasi;
  5. Sebagai landasan untuk melaksanakan syarat-syarat lingkungan kerja;
  6. Sebagai landasan untuk pemenuhan kebutuhan peralatan atau prasarana dan sarana kerja


Pendekatan Administratif
Melalui pendekatan ini akan diperoleh berbagai informasi yang mencakup berbagai kebijakan dalam organisasi maupun yang erat kaitannya dengan sistem administrasi kepegawaian.

Teknik Penghitungan Beban Kerja
Analisis beban kerja dilakukan dengan membandingkan bobot/beban kerja dengan norma waktu dan volume kerja. Target beban kerja ditentukan berdasarkan rencana kerja atau sasaran yang harus dicapai oleh setiap jabatan, misalnya mingguan atau bulanan. Volume kerja datanya terdapat pada setiap unit kerja, sedangkan norma waktu hingga kini belum banyak diperoleh sehingga dapat dijadikan suatu faktor tetap yang sangat menentukan dalam analisis beban kerja.

Teknik perhitungan yang digunakan adalah teknik perhitungan yang bersifat “praktis empiris”, yaitu perhitungan yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman basis pelaksanaan kerja masa lalu, sesuai judgement disana-sini dalam pengukuran kerja dilakukan berdasarkan sifat beban kerja pada masing-masing jabatan, mencakup :
Pengukuran kerja untuk beban kerja abstrak
Untuk mengukur beban kerja abstrak diperlukan beberapa informasi antara lain :

  1. Rincian / uraian tugas jabatan.
  2. Frekwensi setiap tugas dalam satuan tugas.
  3. Jumlah waktu yang dibutuhkan setiap tugas.
  4. Waktu Penyelesaian Tugas merupakan perkalian beban kerja dengan norma waktu.
  5. Waktu kerja efektif.
  6. Pengukuran kerja untuk beban kerja konkret

Untuk mengukur beban kerja konkret diperlukan beberapa informasi antara lain :

  1. Rincian / uraian tugas jabatan.
  2. Satuan hasil kerja.
  3. Jumlah waktu yang dibutuhkan setiap tugas.
  4. Target waktu kerja dalam satuan waktu.
  5. Volume kerja merupakan perkalian beban kerja dengan norma waktu.
  6. Waktu kerja efektif.

Berkaitan dengan alat ukur dan oleh karena instansi pemerintah merupakan instansi non profit, hal yang dapat dipergunakan sebagai alat ukur adalah “jam kerja” yang harus di isi dengan kerja untuk menghasilkan berbagai produk baik bersifat konkret maupun abstrak (benda atau jasa).

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan jam kerja efektif terdiri dari jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja seperti melepas lelah, istirahat makan dan sebagainya. Dalam menghitung jam kerja efektif digunakan ukuran sebagai berikut :

  1. Jam Kerja Efektif per hari = 1 hari x 5 jam =300 menit
  2. Jam Kerja Efektif per minggu = 5 hari x 5 jam =25 jam = 1.500 menit
  3. Jam Kerja Efektif per bulan = 20 hari x 5 jam =100 jam = 6.000 menit
  4. Jam Kerja Efektif per tahun = 240 hari x 5 jam =1.200 jam = 72.000 menit


Setiap unit kerja mempunyai hasil kerja yang berbeda satu sama lain baik jenis maupun satuannya, sehingga agar dapat diukur dengan alat ukur jam kerja efektif, semua produk/hasil kerja tersebut harus dikonfirmasikan sehingga memiliki satu kesatuan.

Untuk dapat menjadikan hal tersebut, setiap volume kerja yang berbeda antara unit kerja adalah merupakan variabeltidak tetap dalam pelaksanaan analisis beban kerja dalam arti volume kerja setiap waktu dapat berubah, sedangkan waktu yang dipergunakan untuk menghasilkan/menyelesaikan produk tersebut  (yang selanjutnya akan disebut norma waktu) relatif tetap, dan selanjutnya akan menjadi variabel tetap dalam pelaksanaan analisis beban kerja.

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan dimuka, disebutkan bahwa beban/bobot kerja merupakan hasil kali volumekerja dengan norma waktu.

Volume kerja setiap unit kerja dapat diketahui berdasarkan dokumentasi hasil kerja yang ada, sedangkan norma waktu perlu ditetapkan dalam standar norma waktu baku, yang akan dijadikan faktor tetap dalam setiap melakukan analisis beban kerja, dengan asumsi-asumsi tidak terdapat perubahan yang menyebabkan norma waktu tersebut berubah.

Rumus yang dipergunakan untuk mencari kebutuhan pegawai :


Analisis Kebutuhan Pegawai
Pertanyaan berapakah jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk merampungkan suatu tugas, merupakan pertanyaan yang amat kritis. Untuk menjawab pertanyaan penting itu orang harus memahami 3 (tiga) buah konsep sebagai latar belakang yaitu meliputi target volume pekerjaan, tingkat pelaksanaan standar dan waktu yang ditetapkan untuk merampungkan tugas dengan tepat.

  1. Beban Tugas (target volume kerja), merupakan volume pekerjaan yang mesti dirampungkan dalam batas tempo tertentu. Target volume kerja dapat dinyatakan dalam berbagai satuan seperti : meter, meter kubik, kilogram, lembar, berkas, laporan, desa, kecamatan dan satuan lazim lainnya.
  2. Standar Kerja Rata-rata (tingkat pelaksanaan standar), merupakan volume pekerjaan yang dapat dirampungkan oleh seorang atau sejumlah pegawai dalam satu satuan waktu dengan standar kualitas tertentu.
  3. Waktu Kerja Efektif, yakni waktu kerja yang telah ditetapkan secara formal setelah dikurangi waktu luang (allowance).

Pengukuran beban kerja dimulai dengan pengukuran dan perumusan “ Norma waktu “ setiap proses/tahapan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan uraian, dan prosedur kerja yang berlaku.

Dalam melakukan pengukuran dan perumusan norma waktu, dilakukan secara cermat dan seksama dengan memperhatikan tingkat kewajaran penggunaan waktu kerja bagi pegawai/pemangku jabatan terkait dan terhadap kebenaran uraian proses/tahapan kerja untuk menghasilkan produk, sehingga dapat diperoleh hasil pengukuran beban kerja yang memadai.

LATAR BELAKANG
Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan analisis beban kerja adalah untuk menyediakan instrumen dalam proses penataan kelembagaan/SDM Sekretariat Daerah, melakukan penilaian beban kerja Unit Kerja, yang hasilnya akan dipergunakan sebagai bahan (input) bagi proses perencanaan penataan/penyempurnaan struktur organisasi dan kepegawaian Sekretariat Daerah. Adapun tujuan penyusunan analisis beban kerja di lingkungan Sekretariat Daerah, yaitu :

  1. Membangun/merumuskan sistem penilaian beban kerja dan perencanaan kebutuhan pegawai pada masing-masing Unit kerja;
  2. Melakukan penilaian beban kerja Unit Kerja berdasarkan beban kerja jabatan/unit kerja dengan menggunakan variabel norma waktu, volume kerja dan jam kerja efektif, dikaitkan dengan jumlah pegawai/jabatan.


Keluaran
Keluaran (output) yang dihasilkan dari penyusunan analisis beban kerja pada Sekretariat Daerah adalah informasi berupa:

  1. Efektivitas dan efisiensi jabatan serta efektivitas dan efisiensi unit kerja;
  2. Prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
  3. Jumlah kebutuhan pegawai/pejabat;
  4. Jumlah beban kerja jabatan dan jumlah beban kerja unit;
  5. Nilai indeks beban kerja individu masing-masing jabatan;
  6. Standar norma waktu kerja.