[wz fa-play-circle-o] Pilihan

Informasi Aktual

RENSTRA BAPPEDA 2011-2015 (Revisi)

0
0
Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banjarmasin disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJM Nas)

Renstra BAPPEDA Kota Banjarmasin memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan BAPPEDA Kota Banjarmasin dan kegiatan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

Seiring dengan perkembangan pembangunan dan dalam rangka menyempurnakan dokumen rencana strategis (Renstra), maka Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disempurnakan agar lebih terukur dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA.

Akhir kata, Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015 ini diharapkan dapat menjadi media kerja dan media pertanggungjawaban Akuntabilitas organisasi.

Forum Konsultasi Identifikasi Hambatan dan Permasalahan Perdagangan

0
0

Dalam Forum Konsultasi Identifikasi Hambatan dan Permasalahan Perdagangan dijelasakan tentang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, hari ini kamis, (29/10), di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Acara yang diikuti oleh sekitar 50 peserta ini menghadirkan beberapa narasumber yang diantaranya adalah Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono, SE, MSIE., Direktur Bina Usaha Perdagangan Ir. Fetnayeti, MM., Perwakilan Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor Kementerian Perdagagangan dan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemanfaatan Permendag 70/2013 untuk tingkatkan kualitas, produktivitas, dan pangsa pasar produksi dalam negeri guna meredam laju impor dan membuka peluang ekspor baru. Hal penting yang diatur dalam Permendag 70 Tahun 2013 adalah kewajiban toko modern dan pusat perbelanjaan untuk memasarkan produk dalam negeri paling sedikit 80% dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.

Narasumber juga menjelaskan tentang Rules of Origin (ROO) atau Ketentuan Asal Barang sebagai dasar Certificate of Origin atau Surat Keterangan Asal (SKA) yang dimanfaatkan tidak lebih dari 30% Pengusaha/Perusahaan yang melakukan kegiatan Ekspor (Sumber - Permendag 77 Tahun 2014).

Sedikit penjelasan ROO -> COO / SKA

Rules Of Origin WO Surat Keterangan Asal – SKA Form AANZ
SKA Form AANZ atau lebih lengkapnya Surat Keteranga Asal Form AANZFTA adalah Certificate Of Origin – COO AANZFTA yang digunakan sebagai dokumen pengantar ekspor barang dari Indonesia untuk negara tujuan Australia dan New Zealand. SKA Form AANZFTA merupakan salah satu bentuk Surat Keteranga Asal preferensi, dimana dengan penggunaan SKA Form AANZFTA ini maka barang yang di ekspor akan mendapat pengurangan bea masuk pada saat memasuki kedua negara tersebut.
Penjelasan dibawah ini adalah mengenai Rules Of Origin (ROO) WO Surat Keterangan Asal – SKA Form AANZ - Ketentuan Asal Barang – WO pada SKA Form AANZ.
Kriteria “wholly produced or obtained” adalah salah satu dari jenis kriteria dasar yang digunakan untuk menentukan status keasalan barang. Secara umum barang dianggap sebagai wholly produced atau obtained ketika barang tersebut secara keseluruhan dibuat di negara pengekspor dari material yang juga sepenuhnya diperoleh di sana (contoh barang-barang yang tumbuh, lahir dan dibesarkan, dikumpulkan, atau diekstraksi di sana sebagaimana dijelaskan di dalam ketentuan mengenai barang-barang yang seluruhnya diperoleh). Barang-barang yang termasuk dalam kategori ini adalah produk alami atau barang yang terbuat dari produk alami.

Kegiatan impor dan ekspor saat ini tidak bisa terlepas dengan istilah Rules of Origin lazimnya Certificate of Origin atau biasa disebut dengan SKA atau surat keterangan asal. Sejak diberlakukannya skema FTA/Free trade area untuk beberapa kawasan dan negara, maka peranan certificate of origin atau SKA dalam dunia perdagangan internasional khususnya di Indonesia menjadi sangat besar. Hal ini dikarenakan dengan skema FTA yang saat ini berlaku di Indonesia, perusahaan atau pengusaha yang memanfaatkan skema tersebut akan mendapatkan tarif preferential dalam kegiatan impornya. Tarif preferential ini sangat menguntungkan karena pengusaha yang dulunya pada waktu impor dikenakan tarif misalnya 15% dengan menggunakan tarif preferential bisa menjadi 5% saja. Untuk mendapatkan tarif preferential dari skema FTA yang berlaku, tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu barang yang diimpor harus benar-benar berasal dari negara yang termasuk dalam skema FTA dan untuk pembuktiannya, importir harus dapat menunjukkan certificate of origin atau SKA.
Berikut ini 7 skema FTA yang telah berlaku di Indonesia dan jenis SKA atau form-nya masing-masing yaitu :
  1. ATIGA (Asean trades in Goods Agreement) menggunakan Form D
  2. ACFTA (Asean China Free Trade Area) menggunakan Form E
  3. AKFTA (Asean Korea Free Trade Area) menggunakan Form AK
  4. IJEPA (Indonesia Japan Economic Partnership Agreement) menggunakan Form IJEPA
  5. AIFTA (Asean India Free Trade Area) menggunakan Form AI
  6. AANZ FTA (Asean Australia New Zealand Free Trade Area) menggunakan Form AANZ
  7. IPPTA (Indonesia Pakistan Preferential Trade Agreement) menggunakan Form IP
Dengan penggunaan form sebagaimana disebut di atas pada kegiatan impor dari negara yang termasuk dalam skema FTA akan sangat menguntungkan karena jumlah tarif bea masuk yang harus dibayar persentasenya lebih kecil dibandingkan dengan tidak menggunakan form tersebut. Keuntungan ini sangat mendorong kegiatan importasi di Indonesia khususnya dengan negara-negara di Asean, China, Jepang, Korea, dan lainnya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah setelah mengimpor dari negara-negara yang termasuk dalam skema tersebut, otomatis mendapatkan tarif preferential ??? Tentu tidak, karena banyak faktor yang mempengaruhi walaupun importir dapat menunjukkan SKA, karena banyak sekali ditemukan SKA yang dilampirkan dalam dokumen impor ternyata tidak sah atau tidak valid. Bagaimanakah agar SKA atau certificate of origin yang dilampirkan dalam dokumen impor tidak ditolak tentunya harus memenuhi ketentuan tentang negara asal atau lazimnya disebut Rules of Origin.

Permendag Nomor 70 Tahun 2013 ini diharapkan dapat menjaring masukan dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberlakuan peraturan tersebut. Jika peraturan ini dapat berlaku dengan baik, diharapkan dapat lebih menjamin pemberdayaan produsen Indonesia dan perkuatan pemasaran produk dalam negeri, serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melindungi hak-hak konsumen. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai rata-rata 6% per tahun dengan konsumsi domestik mencapai 54,56% dari PDB (sumber dari BPS).


-----
Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan Perdagangan
Djatmiko Bris Witjaksono, SE, MSIE
Gedung Utama Lt. 7 Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5
Jakarta Pusat 10110
Telp : (021) 23528449, (021) 3858171 Pes. 32049
Fax: (021) 23528565
-----
Fetnayeti
Direktur Bina Usaha Perdagangan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Telp/Fax: 021-3858188
Email: fetnayeti@kemendag.go.id
-----
~WZ~

Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PPLS 2014)

0
0
KEMISKINAN MAKRO
Konsep yang dipakai BPS dan juga beberapa negara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach)
“Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran)”
Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan, yang diperoleh dari hasil survei

Kemiskinan Mikro
Data kemiskinan mikro adalah data lengkap keterangan sosial ekonomi setiap individu rumah tangga sasaran, termasuk nama dan alamat untuk mengakses ybs dalam rangka pelaksanaan program perbaikan kesejahteraan.
Dulunya data mikro diperoleh melalui proses administrasi (registrasi) oleh KementerianLembaga/SKPD masing-masing pengelola program program pengendalian kemiskinan.
Sejak 2005 data terkoordinir di TNP2K/Menko Kesra, yang diperoleh melalui survei :
- PSE 2005
- PPLS 2008
- SPDKP (PKH) 2008
- PPLS 2011




Mengapa Konsultasi Publik?

Mempertajam Ketepatan Sasaran
Mengurangi kekurangcakupan (exclusion error) dan kebocoran (inclusion error) dan mengakomodasi perubahan karakteristik rumah tangga akibat perubahan sosial-demografi
Meningkatkan Partisipasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat
Hasil studi menunjukan bahwa ‘local targeting’ meningkatkan kepuasan atas data dan juga kepemilikan (ownership).
Mengakomodasi Kearifan Lokal.
Mengakomodasi upaya penetapan sasaran yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk program inisiatif daerah dan kearifan lokal.
Model Pelibatan Pemda dan Masyarakat dalam Pemutakhiran BDT 
Pemerintah daerah dan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam proses penyusunan BDT sehingga mereka dapat melakukan mekanisme pemutakhiran BDT secara berkala (dinamis).

Tugas dan Fungsi Fasilitator
  1. Bertanggung jawab terlaksananya FKP tingkat dusun/RW,
  2. Memandu diskusi tentang daftar calon RTS,
  3. Memandu identifikasi RTS prelist awal
  4. Menampung usulan calon RTS tambahan,
  5. Meminta pengesahan berita acara FKP oleh peserta, Kepala Dusun/RW, dan Lurah/Kades.

Kompetensi Seorang Fasilitator
  1. Kompetensi dasar calon fasilitator adalah berpendidikan minimal D4/S1,
  2. Berdasarkan pengalamannya calon fasilitator sudah biasa berbicara di hadapan umum,
  3. Mengenal sosial budaya masyarakat sekitar wilayah,
  4. Memiliki kompetensi khusus menyelenggarakan forum konsultasi publik berdasarkan penilaian trainers dalam pelatihan yang diselenggarakan BPS
  5. Menyanggupi menyelesaikan tugas sebagai fasilitator dengan disiplin, kooperatif, dan penuh tanggung jawab.

Peran Sentral TKPK Daerah dalam Konsultasi Publik
  1. Sebagai focal point dan koordinator dalam pelaksanaan konsultasi publik di wilayah administratifnya
  2. Memastikan data kemiskinan daerah terintegrasikan dalam daftar awal rumah tangga untuk konsultasi publik
  3. Mengkoordinasikan perangkat pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan untuk melaksanakan konsultasi publik di tingkat masyarakat
  4. Menetapkan dan mengesahkan dokumen hasil konsultasi publik (daftar rumah tangga dan berita acara) di wilayah adminstratifnya.
  5. Memastikan dokumen hasil konsultasi publik tersebut terkirimkan kepada Pusat untuk selanjutnya menjadi acuan dalam pendataan dalam PPLS

Studi menunjukkan laju penurunan kemiskinan berlangsung lebih cepat di daerah yang telah memiliki TKPK Daerah

BERBAGI TANGGUNG JAWAB DI ANTARA PEMANGKU KEPENTINGAN
Pemerintah Pusat: Desain Metodologi
Kemendagri: Instruksi Pelaksanaan Konsultasi Publik
BPS: Pendataan
Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) : Supervisi Lapangan
Desa & Masyarakat: Konsultasi Publik

DENGAN DEMIKIAN KITA DAPATKAN BASIS DATA TERPADU YANG LEBIH BERKUALITAS DAN LEBIH DIPERCAYA MASYARAKAT UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL
=====

Pimpinan Sidang/Rapat

Ketua : Wakil Walikota Banjarmasin
Moderator : Sekretaris  BAPPEDA Kota Banjarmasin
Pencatat : Staf BAPPEDA (Noor Aniah)

Peserta Rapat    :
1. Wakil Walikota Banjarmasin
2. BAPPEDA Kota Banjarmasin
3. TKPK Kota Banjarmasin  
4. Camat Sekota Banjarmasin
5. Lurah Sekota Banjarmasin
6. BPS Kota Banjarmasin
       
Kegiatan Rapat    :
1. Pembukaan, dibuka Wakil Walikota Banjarmasin
2. Arahan BPS  
3. Diskusi oleh peserta rapat
4. Penutup
5. Bahan Rapat terlampir.
=====

Barenlitbangda Kota Banjarmasin