[wz fa-play-circle-o] Pilihan

Informasi Aktual

(IPM) Analisis Capaian Pembangunan Manusia Kota Banjarmasin 2014

0
0
Indeks Pembangunan Manusia / Analisis Capaian Pembangunan Manusia Kota Banjarmasin 2014

Sebagai salah satu dari dokumen resmi pemerintah, publikasi ini mempunyai peran penting dalam memantau capaian pembangunan manusia di Kota Banjarmasin, khususnya selama periode
2010 sampai dengan 2014. Sambutan hangat dan apresiasi yang sebesar-besarnya saya berikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi atas penerbitan publikasi ini.

Visi Kota Banjarmasin saat ini adalah, “Terwujudnya masyarakat Banjarmasin yang mandiri, harmonis, religius, beriman dan bertaqwa Tahun 2015.” Pada kata mandiri termaksud keinginan yang kuat bagi Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mewujudkan kemandirian sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga mempunyai integritas, kekuatan ekonomi dan sosial, pendidikan dan kesehatan, untuk mencapai kehidupan yang adil dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat.

Guna mewujudkan visi tersebut diperlukan pemantauan hasil pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan. Agar manfaat dari publikasi ini dapat optimal, Saya berpesan kepada seluruh stake holder pemerintah Kota Banjarmasin khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian memperhatikan dengan seksama hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dan menjadikan acuan untuk penyusunan program- program strategis pembangunan manusia di Kota Banjarmasin

Akhirnya Saya ucapkan terima kasih kepada tim penyusun publikasi Analisis Capaian Pembangunan Manusia Kota Banjarmasin Tahun 2014. Saya berharap kualitas penyajian publikasi terus ditingkatkan. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat menjadi dasar pijakan untuk mempercepat capaian pembangunan manusia Kota Banjarmasin.

UNDUH / DOWNLOAD

Permendagri Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas PNS

0
0
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LlNGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Jenis Pakaian Dinas
Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari:
a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
        1) PDH Warna khaki;
        2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;dan
        3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah
b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

=====
Lampiran I.
Lampiran II.
Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

NO.HARIJENIS PAKAIANKETERANGAN
1. Senin LINMAS 
2.Selasa dan Rabu PDH warna khaki
3. Kamis Baju putih
4.JumatBatik/Tenun/Pakaian khas daerah
5. Hut Korpri dan Hari Besar Nasional Korpri
6.Pada Acara Resmi PSL dan/atau PSRSesuai Ketentuan Acara 

=====

LINMAS


PDH Khaki



Putih Hitam


Jum'at Batik


Korpri Batik


Pakaian Sipil Lengkap


@BerbagaiSumber

Tata Urutan Perundang-undangan di Indonesia

1
1
Tata perundang-undangan diatur dalam :
  1. Tap MPRS NO. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia.
Urutannya yaitu :
1) UUD 1945;
2) Ketetapan MPR;
3) UU;
4) Peraturan Pemerintah;
5) Keputusan Presiden;
6) Peraturan Pelaksana yang terdiri dari : Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri.
Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku.
  1. Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Undang-Undang.
Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, tata urutan peraturan perundang-undangan RI yaitu :
1) UUD 1945;
2) Tap MPR;
3) UU;
4) Peraturan pemerintah pengganti UU;
5) PP;
6) Keppres;
7) Peraturan Daerah;
Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku.
  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Berdasarkan ketentuan ini, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) UU/Perppu;
3) Peraturan Pemerintah;
4) Peraturan Presiden;
5) Peraturan Daerah.
Ketentuan dalam Undang-Undang ini sudah tidak berlaku.
  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lampiran).
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Ketetapan MPR;
3) UU/Perppu;
4) Peraturan Presiden;
0) Peraturan Menteri;
5) Peraturan Daerah Provinsi;
6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

=====
Pertanyaan :

Kedudukan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian apakah Peraturan Menteri sudah tidak dapat dijadikan dasar hukum? Bagaimana sebenarnya kedudukan Peraturan Menteri setelah UU ini dikeluarkan, baik Peraturan Menteri yang dikeluarkan sebelum dan setelah Undang-Undang ini dikeluarkan?

Jawaban :

Peraturan menteri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya saya sebut sebagai UU No. 12/2011) tidak diatur dalam ketentuan Pasal ayat (1). Namun demikian, jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, yang menegaskan:

"Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat." (cetak tebal oleh penjawab)

Walaupun ketentuan di atas tidak menyebut secara tegas jenis peraturan perundang-undangan berupa "Peraturan Menteri", namun frase "…peraturan yang ditetapkan olehmenteri…" di atas, mencerminkan keberadaan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri setelah berlakunya UU No. 12/2011 tetap diakui keberadaannya.

Persoalan selanjutnya, bagaimanakah kekuatan mengikat Peraturan Menteri tersebut? Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 menegaskan:

"Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan." (cetak tebal oleh penjawab)

Dari ketentuan di atas, terdapat dua syarat agar peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011 memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu:
1.    diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
2.    dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam doktrin, hanya dikenal dua macam peraturan perundang-undangan dilihat dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar:
1.    atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
2.    delegasi pembentukan peraturan perundan-undangan

A. Hamid S. Attamimmi (1990, hlm. 352), menegaskan Atribusi kewenangan perundang-undangan diartikan penciptaan wewenang (baru)oleh konstitusi/grondwet atau oleh pembentuk undang-undang (wetgever) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baruuntuk itu.

Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan atribusian dalam UUD 1945, berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan Peraturan Daerah (Perda). Dalam UU No. 12/2011 juga dikenal satu jenis peraturan perundang-undangan atribusian di luar UUD 1945, yaitu Peraturan Presiden (Perpres), yang pada masa lalu dikenal sebagai Keputusan Presiden yang bersifat mengatur yang dasarnya adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

Sementara itu, delegasi dalam bidang perundang-undangan ialah pemindahan/ penyerahankewenangan untuk membentuk peraturan dari pemegang kewenangan asal yang memberdelegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegataris) dengan tanggungjawab pelaksanaan kewenangan tersebut pada delegataris sendiri, sedangkan tanggungjawab delegans terbatas sekali (A. Hamid S. Attamimmi: 1990, hlm. 347).

Contohnya dari peraturan perundang-undangan delegasi, misalnya tergambar dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menegaskan bahwa: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri."
=====

Definisi :
  1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
  2. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar (konstitusi) yang tertulis yang merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan nasional.
  3. Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR, yang terdiri dari 2 (dua) macam yaitu :Ketetapan yaitu putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar majelis, Keputusan yaitu putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja.
  4. Undang-Undang (UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Persetujuan bersama Presiden.
  5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan :Perppu diajukan ke DPR dalam persidangan berikut;DPR dapat menerima/menolak Perppu tanpa melakukan perubahan;Bila disetujui oleh DPR, Perrpu ditetapkan menjadi Undang-Undang;Bila ditolak oleh DPR, Perppu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  6. Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
  7. Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
  8. Peraturan Menteri (Permen) adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur (regeling), mengikat umum, norma perundang-undangannya selalu bersifat umum, abstrak, dan berlaku terus-menerus ditetapkan oleh Menteri untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan sebagaimana mestinya.
  9. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur.
  10. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.
  11. Peraturan Kepala Daerah (Perkada) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Kepala Daerah Provinsi(PerGub)/Kabupaten(PerBup)/Kota(PerWali) untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan daerah.
peraturan+perundang-undangan+di+indonesia.jpg (400×291)

Sumber - Edited BAPPEDA (WZ)

Sayembara (Penjaringan Gagasan Publik) Desain Fasilitas Pejalan Kaki Pada Kota Hijau

0
0


Diselenggarakan oleh Puslitbang Jalan dan Jembatan Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bekerjasama dengan Bidang Penghargaan Dan Sayembara Arsitektur Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)

Latar Belakang
Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) diluncurkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2011. Untuk mendukung P2KH pada atribut Green Transportation, Puslitbang Jalan dan Jembatan  telah
menyusun Kriteria Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki pada Kota Hijau.

Melalui sayembara akan dilakukan penjaringan gagasan publik guna mengembangkan kosep desain dan kriteria secara cerdas, inovatif, dan realistis.

Kegiatan ini akan mendorong publik untuk menyampaikan desain fasilitas pejalan kaki yang kreatif dengan memperhatikan komponen: penyediaan infrastruktur, aksesibilitas, konektivitas , attractiveness, kenyamanan, kesetaraan, keselamatan, dan keamanan pejalan kaki.

Maksud dan Tujuan 
  • Maksud kegiatan ini adalah untuk mengembangkan konsep dan kriteria perencanaan fasilitas pejalan kaki yang mendukung implementasi P2KH.
  • Tujuan dari kegiatan sayembara ini adalah menerapkan dan mengembangan unsur-unsur pada perencanaan fasilitas pejalan kaki dalam suatu konsep desain secara partisipatif

Peserta
Terbuka secara umum baik individu maupun kelompok dari semua unsur: akademisi, mahasiswa, pelajar, asosiasi, pemerintah, swasta, BUMN, dan masyarakat umum.

Jadwal Sayembara
Berikut adalah jadwal kegiatan sayembara:
  • 25  Agustus 2015 Pengumuman sayembara
  • 25 Agustus – 16 Oktober 2015 Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen Sayembara
  • 14 September 2015 Pemberian Penjelasan/Aanwijzing
  • 17 Oktoberi 2015 Batas Pemasukan Karya
  • 18 Oktober – 21 Oktober 2015 Evaluasi Karya dan Persyaratan Administrasi
  • 22 Oktober – 23 Oktober  2015 Penjurian Utama
  • 25 Oktober 2015 Pengumuman Hasil Penjurian Sayembara
  • 28 Oktober 2015 Rapat dengan Pemenang Utama
  • 3 Desember 2015 Penyerahan Penghargaan Pemenang bertepatan dengan Harbak PU

Pendaftaran
Peserta tidak dikenakan biaya pendaftaran
Pendaftaran dilakukan melalui website IAI www.iai.or.id fanpage IAI "Bidang Sayembara IAI" email : penghargaaniai@gmail.com
Saat pendaftaran seluruh peserta dapat mengunduh dokumen pendukung yang digunakan untuk membuat konsep desain

Hadiah
  • Hadiah Pertama : Rp.75.000.000,-
  • Hadiah Kedua : Rp.50.000.000,-
  • Hadiah Ketiga : Rp.25.000.000,-


Susunan Dewan Juri
  1. Ir. Agus Bari Sailendra, M.Sc (Ahli Teknik Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan)
  2. Dr. Ir. I. F. Poernomosidhi Poerwo, M.Sc, MCIT, MIHT   (Ahli Transportasi dan Planologi)
  3. Prof. Dr. Ir. M. Danisworo, M.Arch., MUP. (Ahli Arsitektur dan Urban Desain)
  4. Prof. Dr. Ir. Sandi Siregar, MAE.  (Ahli Arsitektur dan Urban Desain)
  5. Dr. Ir. Denny Zulkaidi, MUP. (Ahli Tata Kota)


Kontak
Ikatan Arsitek Indonesia
Tlpn : (021-5304715)
Website IAI www.iai.or.id
Fanpage IAI "Bidang Sayembara IAI"
Email : penghargaaniai@gmail.com
dan
Puslitbang Jalan dan Jembatan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR (www.pusjatan.pu.go.id)
Natalia Tanan (natalia.tanan@pusjatan.pu.go.id)
Laksmi Darmoyono (laksmi.darmoyono@gmail.com)

SUMBER - Dari: 25-08-2015 - hingga: 03-12-2015

Dokumen
DOWNLOAD

11952818_397885167068897_5985595429568354071_o.jpg (480×678)

e-PUPNS (Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil) Dimulai Hari Ini 1 September 2015

0
0
e-PUPNS (Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil) Tahun 2015
Sehubungan akan dilaksanakan e-PUPNS mulai bulan September s/d Nopember 2015 pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa untuk mempermudah dalam melaksanakan kegiatan tersebut bersama ini kami sarankan untuk terlebih dahulu mengunjungi situs http://pupns.bkn.go.id/

Untuk mengurangi kesalahan dalam pengentrian data PUPNS kami sarankan sebaiknya terlebih dahulu melakukan pengisian data secara manual/ditulis dengan menggunakan pensil/ballpoint.

Sebagai penjelasan dasar, ada baiknya anda membaca berbagai pertanyaan (beserta jawabannya) yang relatif sering ditanyakan pada situs https://epupns.bkn.go.id/faq

Pada awal pendaftaran, silakan anda kunjungi https://epupns.bkn.go.id/registrasi.

Bila anda sudah mendaftar dan menyerahkan bukti registrasi kepada Verifikator PUPNS pada instansi anda, silahkan cek status pendaftaran anda di https://epupns.bkn.go.id/cek-status. Kemudian apabila anda telah terdaftar (terverifikasi), maka anda bisa mengakses/masuk situs e-PUPNS di https://epupns.bkn.go.id/login.

Untuk lebih jelasnya, silakan anda download Buku Petunjuk Teknis PUPNS disini.


desain_pupns2.jpg (622×425)
desain_pupns.jpg (622×425)

Terima kasih. Sukses selalu.

(BDA) Data Pembangunan Kota Banjarmasin Tahun 2015

0
0
Banjarmasin Dalam Angka / Data Pembangunan Kota Banjarmasin Tahun 2015

Publikasi ini diterbitkan dalam upaya memenuhi kebutuhan bagi konsumen data dan salah satu dokumentasi gerak pembangunan Kota Banjarmasin. Publikasi ini merupakan rangkuman program pembangunan dan hasil-hasilnya yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Daerah, maupun pihak swasta selama tahun 2014 dan diterbitkan pada tahun 2015. Data-data yang disajikan dalam publikasi ini dibuat dalam bentuk angka dan tabulasi, grafik dan diagram, infografis serta sedikit narasi. Data- data dalam publikasi ini dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi, perencanaan dan penentuan prioritas dalam upaya melaksanakan pembangunan pada masa mendatang.

Penyusunan publikasi Data Pembangunan Kota Banjarmasin Tahun 2015 ini dimulai dengan kegiatan pengumpulan data, pengolahan, sampai penyajian dalam bentuk publikasi. Dalam tiap tahap rangkaian kegiatan telah diupayakan kelengkapan dan kesempurnaannya, namun masih terasa belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh konsumen data, terutama dari segi waktu penerbitan publikasi ini. Time lag yang cukup panjang tersebut terkait erat dengan ketersediaan data, validasi dan sinkronisasi dalam pengolahannya. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan publikasi ini di masa mendatang.

Publikasi ini diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banjarmasin. Atas dukungan Dinas/Instansi pemerintah serta swasta yang ada di wilayah Kota Banjarmasin, kami ucapkan banyak terima kasih.


Analisis Inflasi Dan Variabel Makro Ekonomi Kota Banjarmasin Tahun 2014

0
0
”Analisis Inflasi Dan Variabel Makro Ekonomi Kota Banjarmasin Tahun 2014”, yang menggambarkan perkembangan IHK dan laju inflasi serta indikator ekonomi makro Kota Banjarmasin, seperti statistik harga, keuangan pemerintah daerah, perbankan dan moneter, ekspor impor, pertumbuhan ekonomi, statistik tanaman pangan, statistik perhotelan, kemiskinan, dan ketenagakerjaan.

Besar harapan kami buku ini dapat digunakan untuk membantu semua instansi baik pemerintah maupun swasta yang memerlukan data yang up to date bagi kemajuan usahanya dan kemajuan masyarakat kota Banjarmasin.

Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)Kota Banjarmasin yang telah bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin dan pihak terkait lainnya sehingga publikasi ini diterbitkan, semoga publikasi ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua dalam merencanakan pembangunan.

UNDUH / DOWNLOAD

Kinerja Perekonomian Kota Banjarmasin 2012-2014 dan Perkitaan Tahun 2015 / PDRB

0
0
Kinerja Perekonomian Kota Banjarmasin 2012-2014 dan Perkitaan Tahun 2015 / PDRB

Publikasi Kinerja Perekonomian Kota Banjarmasin tahun 2012-2014 dan Perkiraan 2015 yang  merupakan  publikasi  perdana  yang  dibuat  atas  kerjasama  Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banjarmasin dengan Badan
Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarmasin.

Data yang disajikan pada publikasi ini dapat digunakan untuk menilai dan mengevaluasi keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi serta sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Banjarmasin. Informasi di dalamnya diharapkan menjadi bahan penting bagi sektor swasta untuk menjadikan Kota Banjarmasin sebagai daerah tujuan investasi dan pengembangan usahanya. Di samping itu merupakan rujukan yang baik dan terukur dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang akan datang baik di tingkat regional maupun nasional.

Besar harapan kami buku ini dapat digunakan untuk membantu semua instansi pemerintah/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Banjarmasin maupun swasta yang memerlukan data potensi kinerja perekonomian yang up to date dalam upaya penyusunan skala prioritas bagi pembangunan bidang ekonomi dan peluang investasi.

Akhirnya Saya ucapkan terima kasih kepada BAPPEDA Kota Banjarmasin yang telah bekerjasama dengan BPS Kota Banjarmasin dan pihak terkait lainnya sehingga publikasi ini dapat diterbitkan. Semoga publikasi ini dapat membantu dan mendatangkan manfaat bagi kita semua dalam merencanakan pembangunan.


UNDUH / DOWNLOAD