[wz fa-play-circle-o] Pilihan

Informasi Aktual

MUSRENBANG Tingkat Kelurahan

0
0
MUSRENBANG TINGKAT KELURAHAN

1.    PENGERTIAN
Musrenbang Kelurahan adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan Kelurahan yang melibatkan para pelaku pembangunan di Kelurahan.
2.    TUJUAN
Musrenbang Kelurahan memiliki tujuan :
a.    Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat bawahnya.
b.    Menetapkan prioritas kegiatan Kelurahan yang akan dibiayai melalui alokasi dana Kelurahan yang berasal dari APBD Kota Banjarmasin maupun sumber dana lainnya.
c.    Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan.
3.    MASUKAN (Bahan Musrenbang)
a.    Dokumen rencana pembangunan jangka menengah Kelurahan.
b.    Hasil evaluasi pembangunan Kelurahan pada tahun sebelumnya.
c.    Daftar prioritas masalah Kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat
d.   Hasil evaluasi Kecamatan dan/atau masyarakat terhadap pemanfaatan dana alokasi Kelurahan.
e.    Informasi dari Pemerintah Kota Banjarmasin tentang indikasi jumlah alokasi dana Kelurahan yang akan diberikan untuk tahun anggaran berikutnya.
f.     Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang yang dirinci berdasarkan SKPD pelaksananya beserta rencana pendanaannya tempat Kelurahan berada.
4.    MEKANISME (Tahapan Musrenbang)
Pelaksanaan musrenbang tahunan Kelurahan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
a.    Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :
1)   Masyarakat di tingkat RT/RW dan kelompok masyarakat melaksanakan musyawarah.
2)   Lurah menetapkan tim penyelenggara.
3)   Tim penyelenggara menyusun jadwal, mengumumkan jadwal, agenda dan tempat pelaksanaan secara terbuka paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan.
4)   Tim penyelenggara membuka pendaftaran peserta atau mengundang peserta.
5)   Tim penyelenggara mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang termasuk materi yang akan dibahas.
b.    Tahap Pelaksanaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
1)   Pemaparan Camat mengenai evaluasi pembangunan tahun sebelumnya serta prioritas kegiatan tahun yang akan datang.
2)   Pemaparan Lurah mengenai prioritas kegiatan tahun yang akan datang serta informasi tentang perkiraan jumlah alokasi dana Kelurahan.
3)   Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Kelurahan oleh perwakilan dari masyarakat, misalnya Ketua LPM, komite sekolah, dan lain-lain.
4)   Pembahasan oleh para peserta.
5)   Perumusan prioritas kegiatan.
6)   Penetapan daftar nama delegasi yang akan dikirim pada musrenbang kecamatan (antara 3 sampai 5 orang di luar perangkat Kelurahan) dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan.
5.    KELUARAN (Hasil Musrenbang)
Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kelurahan, swadaya serta kegiatan yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai dari APBD Kota Banjarmasin/Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
Daftar nama delegasi yang akan membahas hasil musrenbang Kelurahan pada musrenbang Kecamatan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan.
Berita Acara Musrenbang
=====
Sumber
Panduang Musrenbang Kelurahan (BAPPENAS)

MUSRENBANGNAS

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) - FAQ

0
0

Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

DIREKTORAT KINERJA

Direktorat Kinerja Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kinerja pegawai, standardisasi kinerja pegawai, dan pengembangan sistem informasi kinerja pegawai.
DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN
Apa yang dimaksud dengan SKP ?SKP adalah Sasaran Kerja Pegawai yang ada dalam salah satu unsur di dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011.
Bagaimana cara mengisi formulir SKP ?Penilaian kinerja adalah penilaian yang dilakukan oleh atasan oleh bawahan
Bagaimana menentukan target kuantitas dalam pekerjaan yang tidak bisa diprediksi atau output dari orang lain ?Cara menentukan target kuantitas dalamm pekerjaan yang tidak bisa diprediksi atau autputnya dariorang lain adalah dengan cara mempertimbangkan jumlah output yang masuk pada tahun-tahun sebelumnya.
Bagaimana menilai kualitas dalam suatu pekerjaan / kegiatan ?Cara menilai aspek kualitas dalam suatu pekerjaan /kegiatan adalah dengan mengacu pada parameter yang ada pada Peraturan Kepala BKN Noor 1 Tahun 2013 pada halaman 20.
Siapa saja kah yang dapat memasukkan target biaya ?Yang dapat memasukkan aspek biaya adalah PNS yang secara langsung mempertanggungjawabkan biaya kegiatan tersebut dalam hal ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
Bagaimana menyusun SKP untuk jabatan fungsional umum?Untuk menyusun SKP jabatan fungsional umum adalah disesuaikan dengan nama jabatan yang bersangkutan dan uraian kegiatannya yang akan dilakukan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada SKP atasan langsungnya
Bagaimana menyusun SKP untuk jabatan fungsional tertentu ?Untuk menyusun SKP jabatan fungsional tertentu adalah dengan mengacu pada lampiran kegiatan yang ada pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB yang mengatur tentang jabatan tersebut dan Angka Kreditnya (AK) sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing.
Apa berbedaan antara DP3 dengan SKP ?Perbedaan antara DP3 dengan SKP adalah kalau DP3 yang dinilai lebih pada perilaku kerja PNS yang bersangkutan, sedangkan kalau SKP lebih pada capaian kinerja PNS yang bersangkutan dalam setiap targetnya.
Apa kaitannya RKT dengan kegiatan tugas jabatan ?Kaitannya antara Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan kegiatan tugas jabatan adalah RKT sebagai acuan untuk menyusun kegiatan tugas jabatan masing-masing PNS.
Apakah dalam menyelesaikan tugas / pekerjaan ada perbedaan tingkat kesulitan?Dalam menyelesaikan tugas/pekerjaan ada perbedaan tingkat kesulitan pekerjaan antara atasan dengan bawahan sesuai dengan karakteristik pekerjaan masing-masing.
Bagaimana cara mengisi kegiatan tugas jabatan bila sifat dan jenis pekerjaannya sama (homogin) ?Apabila terjadi kesamaan jenis pekerjaan antara PNS yang satu dengan yang lainnya maka dapat dibagi perwilayah atau perinstansi.
Bagaimana cara memasukkan kegiatan tugas tambahan ?Kegiatan tugas tambahan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun bisa dituangkan ke dalam formulir keterangan melaksanakan tugas tambahan yang ada pada Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013 halaman 84, sedangkan nilainya langsung dituangkan dalam penyusunan SKP pada akhir tahun dalam kolom nilai tugas tambahan.

Mekanisme Penilaian Kinerja
Mekanisme Penilaian Kinerja

Mekanisme Penyusunan Standar Kinerja Jabatan
Mekanisme Penyusunan Standar Kinerja Jabatan

Penilaian Kinerja PNS
Penilaian Kinerja PNS

Proses Penyusunan SKP PNS
Proses Penyusunan SKP PNS

Daftar Landasan Peraturan
PERKA BKN NO.01TAHUN 2013
PP NOMOR 46 TAHUN 2011@PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORM SKP-Format-BKN