[wz fa-play-circle-o] Pilihan

Informasi Aktual

Analisis Inflasi Dan Variabel Makro Ekonomi Kota Banjarmasin Tahun 2014

0
0
”Analisis Inflasi Dan Variabel Makro Ekonomi Kota Banjarmasin Tahun 2014”, yang menggambarkan perkembangan IHK dan laju inflasi serta indikator ekonomi makro Kota Banjarmasin, seperti statistik harga, keuangan pemerintah daerah, perbankan dan moneter, ekspor impor, pertumbuhan ekonomi, statistik tanaman pangan, statistik perhotelan, kemiskinan, dan ketenagakerjaan.

Besar harapan kami buku ini dapat digunakan untuk membantu semua instansi baik pemerintah maupun swasta yang memerlukan data yang up to date bagi kemajuan usahanya dan kemajuan masyarakat kota Banjarmasin.

Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)Kota Banjarmasin yang telah bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin dan pihak terkait lainnya sehingga publikasi ini diterbitkan, semoga publikasi ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua dalam merencanakan pembangunan.

UNDUH / DOWNLOAD

Kinerja Perekonomian Kota Banjarmasin 2012-2014 dan Perkitaan Tahun 2015 / PDRB

0
0
Kinerja Perekonomian Kota Banjarmasin 2012-2014 dan Perkitaan Tahun 2015 / PDRB

Publikasi Kinerja Perekonomian Kota Banjarmasin tahun 2012-2014 dan Perkiraan 2015 yang  merupakan  publikasi  perdana  yang  dibuat  atas  kerjasama  Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banjarmasin dengan Badan
Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarmasin.

Data yang disajikan pada publikasi ini dapat digunakan untuk menilai dan mengevaluasi keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi serta sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Banjarmasin. Informasi di dalamnya diharapkan menjadi bahan penting bagi sektor swasta untuk menjadikan Kota Banjarmasin sebagai daerah tujuan investasi dan pengembangan usahanya. Di samping itu merupakan rujukan yang baik dan terukur dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang akan datang baik di tingkat regional maupun nasional.

Besar harapan kami buku ini dapat digunakan untuk membantu semua instansi pemerintah/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Banjarmasin maupun swasta yang memerlukan data potensi kinerja perekonomian yang up to date dalam upaya penyusunan skala prioritas bagi pembangunan bidang ekonomi dan peluang investasi.

Akhirnya Saya ucapkan terima kasih kepada BAPPEDA Kota Banjarmasin yang telah bekerjasama dengan BPS Kota Banjarmasin dan pihak terkait lainnya sehingga publikasi ini dapat diterbitkan. Semoga publikasi ini dapat membantu dan mendatangkan manfaat bagi kita semua dalam merencanakan pembangunan.


UNDUH / DOWNLOAD

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Gaji Pokok PNS/ASN)

0
0
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.



Perubahan ini mengakibatkan kenaikan gaji PNS dari sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 (perubahan terakhir) menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud (perubahan gaji PNS) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015,” bunyi Pasal I ayat (2) PP No. 30 Tahun 2015 yang berlaku pada tanggal PP itu diundangkan, yaitu 5 Juni 2015.

Lampiran PP tersebut tidak merinci persentase perubahan gaji PNS per golongan dan masa kerja. Namun bisa dihitung dan dibandingkan dengan Gaji Pokok PNS pada Tahun 2014 terjadi kenaikan merata 5,66%. Dalam tabel disebutkan untuk gaji PNS golongan dan masa kerja terendah, yaitu:

Golongan I masa kerja 0 tahun kini menjadi Rp 1.486.500 (sebelumnya Rp. 1.402.400).

Adapun gaji tertinggi untuk golongan I (I/d) masa kerja 27 tahun adalah Rp 2.558.700 (sebelumnya Rp 2.413.800).

Untuk golongan II, gaji terendah (II/a masa kerja 0 tahun) kini adalah Rp 1.926.000 (sebelumnya Rp 1.816.900).

Sedang yang tertinggi (II/d masa kerja 33 tahun) adalah Rp 3.638.200 (sebelumnya Rp 3.432.300).

Gaji PNS golongan III, terendah (III/a masa kerja 0 tahun) kini adalah Rp 2.456.700 (sebelumnya Rp 2.317.600).

Adapun gaji tertinggi untuk PNS golongan III (III/d masa kerja 32 tahun) kini menjadi Rp 4.568.800 (sebelumnya Rp 4.310.100).

Untuk PNS golongan IV, gaji terendah (IV/a masa kerja 0 tahun) kini menjadi Rp 2.899.500 (sebelumnya Rp 2.735.300).

Sementara gaji tertinggi PNS (golongan IV/e masa kerja 32 tahun) kini menjadi Rp 5.620.300 (sebelumnya Rp 5.302.100).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 (Gaji Ke-13)

0
0
Setkab - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2015 kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan.

“Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas adalah sebesar penghasilan pada bulan Juni 2015,” bunyi Pasal 3 Ayat (1) PP tersebut.

Dalam hal penghasilan sebulan yang diterima bulan Juni 2015 belum dibayarkan sebesar hak yang seharusnya diterima, menurut PP ini, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas.

Penghasilan dimaksud bagi PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.

Sedang bagi penerima pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan. Sementara untuk penerima tunjangan hanya menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak termasuk ke dalam jenis penghasilan yang mendapatkan gaji ke-13 ini adalah tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi/tunjangan khusus Guru dan Dosen/tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi Guru PNS, insentif Khusus, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi/bahaya serta tunjangan/insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau pengaturan internal Kementerian/Lembaga.

“Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dibayarkan pada bulan Juli 2015. Dalam hal pemberian gaji/pensiun/tunjanga bulan ketiga belas belum dapat dibayarkan pada bulan Juli 2015, pembayaran dilakukan setelah bulan Juli 2015,” bunyi Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 itu.

Pembayaran gaji bulan ketiga belas ini dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS, anggota TNI, anggota Polri/Pejabat Negara bekerja.

Penerima Gaji ke-13

Mengenai penerima gaji/pensiun/tunjangan ke-13 dalam PP ini disebutkan, yaitu PNS yang telah diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan; anggota TNI; dan anggota Polri.

Sementara para pejabat negara yang berhak memperoleh gaji ke-13 adalah: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota MPR; c. Ketua, Wakil Ketua; dan anggota DPR; d. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPD; e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung , serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc.

Selain itu: f. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; g. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota BPK; h. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi Yudisial; i. Ketua dan Wakil Ketua KPK; j. Menteri dan jabatan setingkat menteri; k. Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan Wakil Gubernur; m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan n. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Sedangkan penerima pensiun adalah: a. Pensiunan PNS; b. Pensiunan anggota TNI; c. Pensiunan anggota Polri; d. Pensiunan Pejabat Negara; e. Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima pensiun; dan f. Penerima pensiun Orang Tua dari PNS yang tewas.

Adapun penerima tunjangan adalah: a. Penerima Tunjagan Veteran; b. Peerima Tunjangan Kehormatan anggota KNIP; c. Penerima Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan; d. Penerima Tunjangan Janda/Duda dari a,b, dan c; e. Penerima Tunjangan Bekas Tentara KNIL/KM; f. Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNI/Polri; g. Penerima Tunjangan anggota TNI/Polri yang diberhentikan dengan hormat dengan masa dinas keprajuritan antara 5-15 tahun; h. Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/Polri bagi yang diberhentikan dengan masa dinas keprajuritan antara 15-20 tahun; i. Penerima Tunjangan Orang Tua bagi anggota TNI/Polri yang gugur; da m. Penerima Tunjangan Cacat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada 5 Juni 2015 itu.



UPDATE - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.05/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ke-13 Dalam TA 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 Kota Banjarmasin

0
0
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RPJMD dijadikan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai program pembangunan tahunan. Mengingat Pemilihan Kepala Daerah akan dilaksanakan pada Bulan Desember 2015 maka RPJMD Kota Banjarmasin tahun 2016–2020 belum dapat ditetapkan, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah RKPD dapat disusun berdasarkan pedoman transisi yang tertuang dalam RPJMD periode berjalan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

RKPD Kabupaten/Kota sekurang– kurangnya memuat tentang kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak–hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Selain itu dokumen RKPD yang disusun haruslah mengacu RKPD Provinsi dan berkaitan erat dengan RPJMD, RPJPD baik kabupaten maupun Provinsi serta RPJM dan RPJP Nasional.

Dalam rangka menjaga kesinambungan maka RKPD Kota Banjarmasin Tahun 2016 disusun tetap sesuai jadwal dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi pada tahun mendatang. Memperhatikan situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, dan memperhitungkan kontinuitas dan sinergitas pelaksanaan pembangunan, maka dirumuskan dan ditetapkan tema pembangunan tahun 2016 sebagai berikut :

“MENDORONG PERDAGANGAN, INDUSTRI, PARIWISATA SUNGAI DAN MELETAKKAN PONDASI PENGEMBANGAN PELABUHAN DAN PERGUDANGAN”

Prioritas Pembangunan Daerah 2016 adalah :
  1. Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui sektor industri, pariwisata, perdagangan dan transportasi.
  2. Menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui peningkatan layanan pendidikan dan layanan kesehatan.
  3. Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur kota sesuai dengan pola tata ruang