[wz fa-play-circle-o] Pilihan

Informasi Aktual

Akronim Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

0
0
BANNER_BARENLITBANG_1299_325.jpg (1299×325)

Banjarmasin - Dengan adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru saja dikukuhkan dengan Pelantikan Pejabat Struktural-nya, maka beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalami perubahan nomenklatur. Sebut saja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) yang kini berganti nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Demikian juga Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang kini ganti baju menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dikarenakan yang menggunakan nomenklatur Badan adalah OPD dengan fungsi penunjang pemerintahan.

Namun, dengan adanya perubahan nomenklatur OPD, maka otomatis singkatan dan atau akronim masing-masing OPD juga akan berubah. Sebut saja BP2TPM menjadi DPM-PTSP, dan BLH menjadi DLH. Hal ini kemudian yang menimbulkan beberapa kebingungan sebagian ASN Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin dalam memberikan akronim OPD baru dengan penggabungan fungsi Perencanaan dan fungsi Penelitian dan Pengembangan ini. Jika sebelumnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah biasa disebut dengan akronim Bappeda, maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bisa saja bersingkatan/berakronim BPPPD atau BP3D atau Bapppeda atau Bapelitbangda.

Berikutnya, diadakan semacam musyawarah dadakan dalam intern Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, beberapa singkatan dan akronim yang sebelumnya telah disebutkan tersebut diajukan, namun belum menemui kata sepakat. Contoh, pertama dengan penyebutan singkatan secara penuh yaitu BPPPD dirasa akan menimbulkan ketidakjelasan nantinya. Yang kedua singkatan BP3D, singkatan tersebut ternyata sudah familiar dengan singkatan Bantuan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Desa, yang akhir-akhir ini dengan mudah dicari di internet berkenaan dengan kasus tertentu, oleh karenanya diurungkan menggunakan singkatan tersebut. Yang ketiga terlalu dipaksakan, hehe, agar tampak seperti akronim lama, namun diprediksi akan banyak menimbulkan salah pengetikan pada akhirnya nanti.

Untuk yang keempat (Bapelitbangda) nampaknya cukup realistis digunakan dikarenakan mengambil dua akronim yang cukup familiar, yaitu Bape (dari Badan Perencanaan) seperti pada akronim Bappeda dan Litbang (dari Penelitian dan Pengembangan) serta Da (dari kata Daerah). Permasalahannya adalah diperkirakan akan terjadi kerancuan dan ambiguitas pada frasa Bape, bisa saja khalayak luas mengira Badan Pe-mbangunan atau Badan Pe-nyuluhan atau bahkan Badan Pe-meriksaan mungkin. Pertimbangan berikutnya ada pada frasa "pelit" yang memiliki arti yang sama-sama kita ketahui tidak baik dan berkonotasi negatif.

Akhirnya, setelah dicari beberapa dasar menyingkat atau membuat akronim dari kata-kata yang ada pada nomenklatur baru tersebut, diputuskan menggunakan akronim "ren" pada kata Perencanaan. Dan kemudian ditetapkan akronim dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Barenlitbangda.

Dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan, Singkatan, dan Akronim Instansi Pemerintah, maka sudah saatnya setiap OPD baru memberikan nama singkatan atau akronim dengan memerhatikan kemudahan dalam penyebutannya sehingga pada penulisan dan pengelolaan tata naskah dinas tidak menimbulkan kebingungan di tengah-tengah masyarakat. Artinya, pembentukan singkatan dan akronim tidak menimbulkan pertumpangtindihan dengan OPD lain.

“Pada Peraturan MenPAN-RB Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan, Singkatan, dan Akronim Instansi Pemerintah sudah diatur secara garis besar bahwa pembentukan singkatan dan akronim setiap OPD tidak boleh menimbulkan pertumpangtindihan dengan OPD lainnya, sehingga memudahkan dalam penulisan dan pengelolaan tata naskah dinas, selanjutnya bakal memudahkan kita dalam melakukan komunikasi yang baik dan lancar,” (WZ)

Tata Cara Musrenbang Kota Banjarmasin 2017

0
0
Kata musyawarah berasal dari Bahasa Arab yang menggambarkan bagaimana warga saling berdiskusi memecahkan masalah konflik dan juga problem di masyarakat. Kata musrenbang merupakan singkatan dari Musyawaran Perencanaan Pembangunan, oleh karena itu, identik dengan diksusi di masyarakat / kelurahan tentang kebutuhan pembangunan daerah.

Musrenbang adalah sebuah mekanisme perencanaan, sebuah institusi perencana yang ada di daerah dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat (bottom up planning) dengan apa yang akan diprogram pemeintah (top down planning). Idealnya pelaksanaan Musrenbang melibatkan masyarakat/stakeholder non Pemerintah mulai dari tahapan Proses, Penentuan, dan Pelaksanaan termasuk stakeholder secara bersama memikirkan bagaimana membiayai dan mengimplementasikan hasil Musrenbang. Ini bias terjadi manakala benar Pemerintah duduk secara bersama dan setara dalam memikirkan Pembangunan yang bertumpu pada kesejahteraan masyarakat kedepan.

Musrenbang adalah sebuah mekanisme yang benar-benar menjadi wadah dalam mempertemukan apa yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana Pemerintah merespon hal tersebut, namun kenyataan yang ada, masyarakat apatis terhadap mekanisme Musrenbang. Apalagi kenyataan yang ada hasil Musrenbang bukan menjadi bagian dari amanah yang akan dijalankan tahun berikutnya, akan tetapi terlihat dan terasa oleh masyarakat begitu banyak program yang terlaksana tanpa melalui musyawarah/proses komunikasi antar masyarakat dan pihak pelaksana.

MUSRENBANG+BAGAN.png (930×581)

Tata Cara Musrenbang Kelurahan


Tata Cara Musrenbang Kecamatan


Jadwal Musrenbang Kota Banjarmasin 2017


Diklat Jabatan Fungsional Perencana 2017 (BAPPENAS)

0
0
Dalam rangka Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), Bappenas selaku Instansi Pembina JFP bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional Perencana. Oleh karena itu, pada Tahun Anggaran 2017, Pusbindiklatren Bappenas akan menyelenggarakan Diklat Fungsional Perencana tersebut.

Sasaran dari Diklat Fungsional Perencana adalah Perencana yang akan menduduki jabatan lebih tinggi, atau calon pemangku JFP yang akan diangkat pertama kali atau pindah jabatan dari jabatan lain.

Sejalan dengan ini, Diklat JFP kami buka melalui Pendaftaran secara Online di http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/simdiklatonline

File unduh : Surat-Penawaran-Diklat-JFP-2017.pdf

Sumber : http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/news-299-pendaftaran-program-diklat-jfp-2017-telah-dibuka.html

Pelantikan Pejabat Struktural OPD Baru Kota Banjarmasin

0
0
Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, beserta Wakil Wali Kota, Hermansyah, melaksanakan pelantikan jabatan tinggi pratama, jabatan administrator dan  jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin pada hari Sabtu, 31 Desember 2016. Pelantikan diselenggarakan di Lobby Balaikota Banjarmasin mengingat begitu banyaknya pejabat yang dilantik serta dikukuhkan jabatannya pada hari tersebut, sehingga dibagi menjadi dua prosesi acara pelantikan pagi dan sore.

Wali Kota Ibnu Sina melantik sebanyak 26 Pejabat Eselon II.b, 47 Pejabat Eselon III.a, 102 Pejabat Eselon III.b, 524 Pejabat Eselon IV.a, 281 Pejabat Eselon IV.b dan 30 Pejabat Eselon V.a sesuai dengan kuota Pejabat pada Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Banjarmasin. Meskipun demikian, Wali Kota Masih belum menempatkan beberapa Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dari SOPD yang ada. Hal tersebut dikarenakan adanya Lelang Jabatan untuk beberapa posisi tersebut pada bulan Januari 2017.

Apalagi pelantikan pejabat hal yang biasa dalam sebuah organisasi, termasuk di lingkungan Pemko Banjarmasin. Selain penyegaran sekaligus memastikan bahwa pergantian atau mutasi pejabat adalah hal yang biasa.





Benarkah Pelayanan Sabtu / Minggu Tak Rugikan PNS?

0
0
Benarkah Pelayanan Sabtu / Minggu Tak Rugikan PNS?

Mari Kita simak artikel dari sumber menpan.go.id berikut ini.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengakui, saat ini pihaknya tengah mengkaji kebijakan agar pelayanan publik Sabtu dan Minggu tetap buka, terutama terkait pelayanan dasar. Pernyataan tersebut diutarakannya saat membuka acara Kebumen Expo 2016 di pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen, Selasa (27/12).
Asman mengungkapkan, kebijakan itu bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan publik, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak berhenti, walaupun saat hari libur. "Saya sedang mengkaji pelayanan publik untuk Sabtu dan Minggu tetap jalan, karena pelayanan publik memang tidak boleh berhenti," kata Asman.
Dikatakan, kebijakan seperti itu sebenarnya sudah berjalan pada sejumlah bank. Bank-bank tersebut tetap memberikan pelayanan meskipun pada hari Sabtu dan Minggu. "Nah, kami juga ingin menerapkannya pada sektor pelayanan publik, sehingga masyarakat semakin puas terhadap pelayanan ini," ujar Asman.
Dalam hal ini, meminta agar para PNS juga tidak malas saat memberikan pelayanan kepada masyarakat di hari Sabtu dan Minggu. Sebab, akan ada tunjangan kinerja bagi mereka yang rajin bekerja. Di sisi lain Asman menyampaikan bahwa teknis pelaksanaannya dilakukan secara bergiliran (sistem shift) sehingga tidak mengubah ketentuan jam kerja PNS. (dit/ HUMAS MENPAN)
=====
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) masih terus mengkaji kebijakan terkait pelayanan publik yang tetap berlangsung pada hari Sabtu/Minggu. Kebijakan yang lebih diarahkan untuk pelayanan dasar tersebut bisa diterapkan tanpa harus merugikan PNS.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman mengatakan, pelayanan itu misalnya pembuatan KTP, akte kelahiran dan sebagainya, pembuatan SIM dan perijinan usaha. “Tidak semua PNS harus masuk pada hari Sabtu dan Minggu, karena dalam prakteknya bisa dilakukan dengan sistem shift.," ujarnya di Jakarta, Kamis (29/12).
Dengan demikian, lanjut Herman, PNS itu tetap memperoleh haknya untuk libur tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Dijelaskan bahwa sesuai ketentuan, PNS bekerja 37,5 jam per minggu, ada yang masuk 5 hari ada juga yang 6 hari kerja.
Gagasan pelayanan publik tetap berjalan pada hari Sabtu dan Minggu, terutama untuk pelayanan dasar ini digulirkan Menteri PANRB Asman Abnur beberapa waktu lalu. Dijelaskan, pada hakekatnya, pelayanan publik memang tidak boleh libur, meskipun PNS maupun aparatur negara lainnya libur atau cuti.
Gagasan tersebut dilontarkan agar instansi lain juga memberikan pelayanan publik pada hari libur, khususnya Sabtu dan Minggu, sehingga masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan. Apalagi banyak warga masyarakat yang bekerja di swasta, pada hari-hari libur tetap masuk kerja, sehingga mereka hanya bisa datang ke unit penyelenggara pelayanan publik pada hari Sabtu/Minggu.
Sejauh ini, walaupun masih parsial sudah ada instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik pada hari libur sekalipun, misalnya kepolisian, rumah sakit, pemadam kebakaran dan lain-lain. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga melakukan pelayanan Sabtu/Minggu di hampir seluruh Kantor Pertanahan. Beberapa daerah juga mewajibkan Puskesmas untuk memberikan pelayanan 24 jam, dan tetap buka pada hari Sabtu/Minggu.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga melakukan terobosan dengan memberikan pelayanan pembuatan KTP/KK di kantor Kecamatan, khusus hari Jumat hingga pukul 22.00. Pelayanan ini diarahkan untuk warga masyarakat yang pulang dari kerja, dan bisa langsung datang ke lokasi pelayanan tersebut. (ns/HUMAS MENPANRB
=====

15876406_1799740160280873_3765261102414299136_n.jpg (1080×1080)
Beberapa pelayanan Kota Banjarmasin

204352_e-ktp.jpg (1100×825)

DSC_0858.jpg (1600×1000)
Pelayanan Imigrasi

Jabatan Fungsional Umum Berubah Menjadi Jabatan Pelaksana

0
0
Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Instansi Pemerintah, mulai Januari 2017 jabatan fungsional umum aparatur sipil negara (ASN/PNS) tidak berlaku lagi. Mulai dari pengadaan sampai pemberhentian PNS harus disetarakan dan menggunakan nomenklatur jabatan pelaksana.

Dengan penyebutan JABATAN PELAKSANA (yang sebelumnya JABATAN FUNGSIONAL UMUM atau JFU), akan memudahkan membedakan penyebutan dan pengertian dengan JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU atau JFT.

Penambahan klasifikasi URUSAN PEMERINTAHAN dan TUGAS JABATAN pada tabel NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA diharapkan mampu mempermudah penentuan dan penempatan pegawai sesuai dengan keterampilan maupun keahlian pada bidangnya masing-masing dan tentu saja sesuai dengan Unit Kerjanya.

Pertimbangannya adalah nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah belum ada keseragaman antara jabatan dan kualifikasi pendidikan dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam Permen PANRB itu disebutkan, jabatan Pelaksana aparatur sipil negara dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. Kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana, yang didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

Untuk itu, pemerintah daerah diminta segera mengukuhkan setiap PNS dalam jabatan instansi pelaksana. Meski tidak ada jangka waktu terkait pelaksanaan pengalihan jabatan tersebut, namun secepatnya harus segera dilaksanakan.

Dijelaskan, instansi pemerintah yang mengalihankan nomenklatur jabatan tersebut tidak perlu melaporkannya ke Kementerian PANRB. Pemda hanya perlu membangun peta jabatan dan disampaikan melalui sistem elektronik.

Terbitnya peraturan yang ditetapkan oleh Menteri PANRB pada tanggal 22 November 2016 ini, dilatarbelakangi kenyataan bahwa nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah belum ada keseragaman antara jabatan dan kualifikasi pendidikan. (WZ)

20161227_-_Ilustrasi.JPG (640×360)

Website Kecamatan dan Kelurahan Se Kota Banjarmasin

0
0
Kecamatan Banjarmasin Barat
Kelurahan Basirih
Kelurahan Belitung Selatan
Kelurahan Belitung Utara
Kelurahan Kuin Cerucuk
Kelurahan Kuin Selatan
Kelurahan Pelambuan
Kelurahan Telaga Biru
Kelurahan Telawang
Kelurahan Teluk Tiram

Kecamatan Banjarmasin Tengah
Kelurahan Antasan Besar
Kelurahan Gadang
Kelurahan Kelayan Luar
Kelurahan Kertak Baru Ilir
Kelurahan Kertak Baru Ulu
Kelurahan Mawar
Kelurahan Melayu
Kelurahan Pasar Lama
Kelurahan Pekapuran Laut
Kelurahan Seberang Mesjid
Kelurahan Sungai Baru
Kelurahan Teluk Dalam

Kecamatan Banjarmasin Timur
Kelurahan Banua Anyar
Kelurahan Karang Mekar
Kelurahan Kebun Bunga
Kelurahan Kuripan
Kelurahan Pekapuran Raya
Kelurahan Pemurus Luar
Kelurahan Pengambangan
Kelurahan Sungai Bilu
Kelurahan Sungai Lulut

Kecamatan Banjarmasin Selatan
Kelurahan Basirih Selatan
Kelurahan Kelayan Barat
Kelurahan Kelayan Dalam
Kelurahan Kelayan Selatan
Kelurahan Kelayan Tengah
Kelurahan Kelayan Timur
Kelurahan Mantuil
Kelurahan Murung Raya
Kelurahan Pekauman
Kelurahan Pemurus Baru
Kelurahan Pemurus Dalam
Kelurahan Tanjung Pagar

Kecamatan Banjarmasin Utara
Kelurahan Alalak Selatan
Kelurahan Alalak Tengah
Kelurahan Alalak Utara
Kelurahan Antasan Kecil Timur
Kelurahan Kuin Utara
Kelurahan Pangeran
Kelurahan Sungai Andai
Kelurahan Sungai Jingah
Kelurahan Sungai Miai
Kelurahan Surgi Mufti